Pemda Pultab Diminta Bayar Ganti Rugi Penggunaan Lahan Masyarakat

i-malut, TALIABU – Masyarakat Desa Tabona dan Habunuha meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Pemda-Pultab) menyelesaikan masalah lahan pada saat pembangunan Jalan Lintas Taliabu yang dikerjakan dari Tahun 2016-2017 yang menggunakan APBD Pultab.

Dalam Pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut pada tahun 2016 silam di Desa Tabona, Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu melalui Dinas PUPR tidak melakukan proses pembebasan lahan terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum Pasal 3, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

”Sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.” Kata ketua tim kuasa hukum masyarakat, Mustakim La Dee kepada i-malut.com Rabu (4/4/2018).

Lanjut dia, jika merujuk pada UU dan Perpers, maka segala pembangunan untuk Kepentingan umum terlebih dahulu harus ada Perencanaan Proses Pembebasan Lahan sehingga hak-hak masyarakat seperti tanah dan tanaman berupa cengkeh, kelapa, kakao yang merupakan hak warga masyarakat yang menjadi Penghasilan secara ekonomi tidak diabaikan.

Menurutnya, hal ini merupakan amanat UU. Ia menegaskan, prinsipnya sebelum melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan yang dalam Hal ini Ganti kerugian terhadap tanah dan tanaman warga.

“Tapi yang terjdi dalam Pekerjaan Jalan Lintas Taliabu di Desa Tabona mereka terlebih dahulu menggusur tanpa adanya pembebasan lahan, apalagi masyarakat dan Pemda sudah menyapakati pembayaran untuk melakukan ganti kerugian yang di mana pohon kelapa yang berbuah, perpohon dibayar senilai Rp 1 Juta dan sementara yang tidak berbuah dibayar senilai Rp 500 ribu perpohon. Dengan Dasar itulah Pemda Pulau Taliabu, Melalui dinas Terkait untuk bisa melakukan Pembayaran dan saya selaku Kuasa Hukum warga Masyarakt Tabona yang telah dijanjikan untuk Pembayaran dan belum direalisasikan selama Kurang lebih 1 Tahun sejak Tahun 2016-2018. Ini merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang di Lakukan oleh Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus“. jelasnya.

Dikatakannya, dirinya juga selaku Kuasa Hukum 6 orang warga di Desa Pencado dan Desa Maluli yang mengalami hal yang sama dimana atas pekerjaan jalan lintas Taliabu dari Desa Pencado menuju Bobong yang di kerjakan pada awal Tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selaku Kuasa Hukum 6 orang Masyarakat Desa Pencado meminta kepada Bupati Pulau Taliabu agar bertanggungjawab penuh atas Pekerjaan Jalan tersebut yang tanpa ada Proses Perencanaan Pembebasan Lahan warga dan ganti keruagian.

Oleh sebab itu kata Dia, tindakan ini merupakan tindak pidana penyerobotan dan Pengrusakan barang yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 406 KUPH dan kemudian ini juga merupakan perbuatan melawan hukum,

“Atas hal Tersebut kami selaku Kuasa Hukum warga masyarkat yang dirugikan akan melakukan upaya hukum, karena pada prinsipnya proses pembangunan jalan untuk kepentingan umum tanpa harus mengabaikan Hak-hak warga masyarakat. dan apalagi proyek pekerjaan jalan lintas Taliabu tidak ada papan informasi proyek pekerjaan. Dalam waktu dekat kami akan mengaduhkan hal ini ke DPRD Pulau Taliabu untuk menindaklanjuti bahkan kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum dan melaporkan secara pidana ke Kepolisan Daerah (Polda) Malut, “ tegasnya.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Pemda Pultab Diminta Bayar Ganti Rugi Penggunaan Lahan Masyarakat

i-malut, TALIABU – Masyarakat Desa Tabona dan Habunuha meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Pemda-Pultab) menyelesaikan masalah lahan pada saat pembangunan Jalan Lintas Taliabu yang dikerjakan dari Tahun 2016-2017 yang menggunakan APBD Pultab.

Dalam Pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut pada tahun 2016 silam di Desa Tabona, Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu melalui Dinas PUPR tidak melakukan proses pembebasan lahan terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum Pasal 3, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

”Sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.” Kata ketua tim kuasa hukum masyarakat, Mustakim La Dee kepada i-malut.com Rabu (4/4/2018).

Lanjut dia, jika merujuk pada UU dan Perpers, maka segala pembangunan untuk Kepentingan umum terlebih dahulu harus ada Perencanaan Proses Pembebasan Lahan sehingga hak-hak masyarakat seperti tanah dan tanaman berupa cengkeh, kelapa, kakao yang merupakan hak warga masyarakat yang menjadi Penghasilan secara ekonomi tidak diabaikan.

Menurutnya, hal ini merupakan amanat UU. Ia menegaskan, prinsipnya sebelum melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan yang dalam Hal ini Ganti kerugian terhadap tanah dan tanaman warga.

“Tapi yang terjdi dalam Pekerjaan Jalan Lintas Taliabu di Desa Tabona mereka terlebih dahulu menggusur tanpa adanya pembebasan lahan, apalagi masyarakat dan Pemda sudah menyapakati pembayaran untuk melakukan ganti kerugian yang di mana pohon kelapa yang berbuah, perpohon dibayar senilai Rp 1 Juta dan sementara yang tidak berbuah dibayar senilai Rp 500 ribu perpohon. Dengan Dasar itulah Pemda Pulau Taliabu, Melalui dinas Terkait untuk bisa melakukan Pembayaran dan saya selaku Kuasa Hukum warga Masyarakt Tabona yang telah dijanjikan untuk Pembayaran dan belum direalisasikan selama Kurang lebih 1 Tahun sejak Tahun 2016-2018. Ini merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang di Lakukan oleh Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus“. jelasnya.

Dikatakannya, dirinya juga selaku Kuasa Hukum 6 orang warga di Desa Pencado dan Desa Maluli yang mengalami hal yang sama dimana atas pekerjaan jalan lintas Taliabu dari Desa Pencado menuju Bobong yang di kerjakan pada awal Tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selaku Kuasa Hukum 6 orang Masyarakat Desa Pencado meminta kepada Bupati Pulau Taliabu agar bertanggungjawab penuh atas Pekerjaan Jalan tersebut yang tanpa ada Proses Perencanaan Pembebasan Lahan warga dan ganti keruagian.

Oleh sebab itu kata Dia, tindakan ini merupakan tindak pidana penyerobotan dan Pengrusakan barang yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 406 KUPH dan kemudian ini juga merupakan perbuatan melawan hukum,

“Atas hal Tersebut kami selaku Kuasa Hukum warga masyarkat yang dirugikan akan melakukan upaya hukum, karena pada prinsipnya proses pembangunan jalan untuk kepentingan umum tanpa harus mengabaikan Hak-hak warga masyarakat. dan apalagi proyek pekerjaan jalan lintas Taliabu tidak ada papan informasi proyek pekerjaan. Dalam waktu dekat kami akan mengaduhkan hal ini ke DPRD Pulau Taliabu untuk menindaklanjuti bahkan kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum dan melaporkan secara pidana ke Kepolisan Daerah (Polda) Malut, “ tegasnya.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM)...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati,...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras...

Tim Gabungan Pengamanan STQ Nasional Gelar Rapat Finalisasi

Sofifi -- Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional sebentar lagi akan diselenggarakan di Sofifi Ibu...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...