Pemda Pultab Diminta Bayar Ganti Rugi Penggunaan Lahan Masyarakat

i-malut, TALIABU – Masyarakat Desa Tabona dan Habunuha meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Pemda-Pultab) menyelesaikan masalah lahan pada saat pembangunan Jalan Lintas Taliabu yang dikerjakan dari Tahun 2016-2017 yang menggunakan APBD Pultab.

Dalam Pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut pada tahun 2016 silam di Desa Tabona, Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu melalui Dinas PUPR tidak melakukan proses pembebasan lahan terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum Pasal 3, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

”Sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.” Kata ketua tim kuasa hukum masyarakat, Mustakim La Dee kepada i-malut.com Rabu (4/4/2018).

Lanjut dia, jika merujuk pada UU dan Perpers, maka segala pembangunan untuk Kepentingan umum terlebih dahulu harus ada Perencanaan Proses Pembebasan Lahan sehingga hak-hak masyarakat seperti tanah dan tanaman berupa cengkeh, kelapa, kakao yang merupakan hak warga masyarakat yang menjadi Penghasilan secara ekonomi tidak diabaikan.

Menurutnya, hal ini merupakan amanat UU. Ia menegaskan, prinsipnya sebelum melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan yang dalam Hal ini Ganti kerugian terhadap tanah dan tanaman warga.

“Tapi yang terjdi dalam Pekerjaan Jalan Lintas Taliabu di Desa Tabona mereka terlebih dahulu menggusur tanpa adanya pembebasan lahan, apalagi masyarakat dan Pemda sudah menyapakati pembayaran untuk melakukan ganti kerugian yang di mana pohon kelapa yang berbuah, perpohon dibayar senilai Rp 1 Juta dan sementara yang tidak berbuah dibayar senilai Rp 500 ribu perpohon. Dengan Dasar itulah Pemda Pulau Taliabu, Melalui dinas Terkait untuk bisa melakukan Pembayaran dan saya selaku Kuasa Hukum warga Masyarakt Tabona yang telah dijanjikan untuk Pembayaran dan belum direalisasikan selama Kurang lebih 1 Tahun sejak Tahun 2016-2018. Ini merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang di Lakukan oleh Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus“. jelasnya.

Dikatakannya, dirinya juga selaku Kuasa Hukum 6 orang warga di Desa Pencado dan Desa Maluli yang mengalami hal yang sama dimana atas pekerjaan jalan lintas Taliabu dari Desa Pencado menuju Bobong yang di kerjakan pada awal Tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selaku Kuasa Hukum 6 orang Masyarakat Desa Pencado meminta kepada Bupati Pulau Taliabu agar bertanggungjawab penuh atas Pekerjaan Jalan tersebut yang tanpa ada Proses Perencanaan Pembebasan Lahan warga dan ganti keruagian.

Oleh sebab itu kata Dia, tindakan ini merupakan tindak pidana penyerobotan dan Pengrusakan barang yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 406 KUPH dan kemudian ini juga merupakan perbuatan melawan hukum,

“Atas hal Tersebut kami selaku Kuasa Hukum warga masyarkat yang dirugikan akan melakukan upaya hukum, karena pada prinsipnya proses pembangunan jalan untuk kepentingan umum tanpa harus mengabaikan Hak-hak warga masyarakat. dan apalagi proyek pekerjaan jalan lintas Taliabu tidak ada papan informasi proyek pekerjaan. Dalam waktu dekat kami akan mengaduhkan hal ini ke DPRD Pulau Taliabu untuk menindaklanjuti bahkan kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum dan melaporkan secara pidana ke Kepolisan Daerah (Polda) Malut, “ tegasnya.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pemda Pultab Diminta Bayar Ganti Rugi Penggunaan Lahan Masyarakat

i-malut, TALIABU – Masyarakat Desa Tabona dan Habunuha meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Pemda-Pultab) menyelesaikan masalah lahan pada saat pembangunan Jalan Lintas Taliabu yang dikerjakan dari Tahun 2016-2017 yang menggunakan APBD Pultab.

Dalam Pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut pada tahun 2016 silam di Desa Tabona, Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu melalui Dinas PUPR tidak melakukan proses pembebasan lahan terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum Pasal 3, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

”Sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.” Kata ketua tim kuasa hukum masyarakat, Mustakim La Dee kepada i-malut.com Rabu (4/4/2018).

Lanjut dia, jika merujuk pada UU dan Perpers, maka segala pembangunan untuk Kepentingan umum terlebih dahulu harus ada Perencanaan Proses Pembebasan Lahan sehingga hak-hak masyarakat seperti tanah dan tanaman berupa cengkeh, kelapa, kakao yang merupakan hak warga masyarakat yang menjadi Penghasilan secara ekonomi tidak diabaikan.

Menurutnya, hal ini merupakan amanat UU. Ia menegaskan, prinsipnya sebelum melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan yang dalam Hal ini Ganti kerugian terhadap tanah dan tanaman warga.

“Tapi yang terjdi dalam Pekerjaan Jalan Lintas Taliabu di Desa Tabona mereka terlebih dahulu menggusur tanpa adanya pembebasan lahan, apalagi masyarakat dan Pemda sudah menyapakati pembayaran untuk melakukan ganti kerugian yang di mana pohon kelapa yang berbuah, perpohon dibayar senilai Rp 1 Juta dan sementara yang tidak berbuah dibayar senilai Rp 500 ribu perpohon. Dengan Dasar itulah Pemda Pulau Taliabu, Melalui dinas Terkait untuk bisa melakukan Pembayaran dan saya selaku Kuasa Hukum warga Masyarakt Tabona yang telah dijanjikan untuk Pembayaran dan belum direalisasikan selama Kurang lebih 1 Tahun sejak Tahun 2016-2018. Ini merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang di Lakukan oleh Pemda yang dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus“. jelasnya.

Dikatakannya, dirinya juga selaku Kuasa Hukum 6 orang warga di Desa Pencado dan Desa Maluli yang mengalami hal yang sama dimana atas pekerjaan jalan lintas Taliabu dari Desa Pencado menuju Bobong yang di kerjakan pada awal Tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selaku Kuasa Hukum 6 orang Masyarakat Desa Pencado meminta kepada Bupati Pulau Taliabu agar bertanggungjawab penuh atas Pekerjaan Jalan tersebut yang tanpa ada Proses Perencanaan Pembebasan Lahan warga dan ganti keruagian.

Oleh sebab itu kata Dia, tindakan ini merupakan tindak pidana penyerobotan dan Pengrusakan barang yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 406 KUPH dan kemudian ini juga merupakan perbuatan melawan hukum,

“Atas hal Tersebut kami selaku Kuasa Hukum warga masyarkat yang dirugikan akan melakukan upaya hukum, karena pada prinsipnya proses pembangunan jalan untuk kepentingan umum tanpa harus mengabaikan Hak-hak warga masyarakat. dan apalagi proyek pekerjaan jalan lintas Taliabu tidak ada papan informasi proyek pekerjaan. Dalam waktu dekat kami akan mengaduhkan hal ini ke DPRD Pulau Taliabu untuk menindaklanjuti bahkan kami akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum dan melaporkan secara pidana ke Kepolisan Daerah (Polda) Malut, “ tegasnya.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER