Plt. Gubernur Malut Buka Rakor AIPI Wilayah Maluku Utara

i-malut.com, Jailolo – Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern, dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut diungkapkan Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya saat membuka acara rapat koordinasi pengawasan dan rapat kerja auditor intern pemerintah Indonesia wilayah Maluku Utara, Rabu (4/4) di aula Bidadari lantai dua kantor Bupati Halmahera Barat.

”Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Selain itu dirinya menjelaskan, aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Utama, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan BPKP No. 1633 tahun 2011.

”Pengawasan intern dilingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,” ungkapnya. Lanjutnya, Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. ”Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dirinya berharap bahwa, dengan adanya rapat koordinasi dan rapat kerja yang dilaksanakan ini dapat mengedepankan tugas dan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan auditor yang independen, obyektif dan kompeten sehingga menghasilkan hasil audit intern yang berkualitas, serta mematuhi kode etik APIP untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

”Rapat Koordinasi ini tentunya bertujuan untuk melakukan sinergisitas dan koordinasi terkait dengan rencana pengawasan yang akan dilakukan BPKP sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah ini ke depan,” tegasnya.

Foto bersama Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Indra Khaira Jaya, dalam sambutannya mengatakan bahwa, pada masa lalu salah satu keberhasilan aparat pengawasan intern pada sektor publik di Indonesia seringkali dinilai dari jumlah temuan hasil pemeriksaan. Semakin besar temuan hasil audit, temuan setoran ke kas Negara/daerah, maka aparat pengawasan intern dinilai semakin baik kinerjanya, semakin besar kasus yang diungkap akan dinilai semakin hebat.

”Jika sebelumnya penugasan APIP didominasi oleh operational audit, regularity compliance dan financial risk, maka untuk tahun-tahun kedepan akan didominasi oleh kegiatan corporate governance, enterprise risk management (ERM) process dan ethic reviuw,” katanya.

Dirinya mengatakan, paradigma dan dimensi baru aparat pengawasan intern yang terjadi saat ini, fokus pengawasan intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami perubahan.

”Terdapat beberapa fokus baru yang menjadi dimensi baru aparat pengawasan intern, antara lain perubahan fokus dari hard control menjadi soft control, control evaluation menjadi self assessment dan detective menjadi preventive,” ungkapnya.

Dirinya menambahka bahwa untuk menjaga profesionalisme, peribahan ini harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah. ”Pengetahuan dan keterampilan minimal yang dibutuhkan dari pengawas intern juga mengalami perubahan. Jika dahulu kompetensi aparat lebih didominasi oleh para akuntan dan auditing, saat ini pengawas intern membutuhkan berbagai jenis disiplin ilmu untuk mendukungnya seperti, teknologi informasi, hukum, manajemen resiko, manajemen strategi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dengan adanya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) ini dirinya berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan disegala bidang. ”Kehadiran AAIPI diharapkan dapat mewujudkan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” akunya.

Sekedar diketahui, tampak hadir dalam acara tersebut Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Rep/Red : (Mls)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Plt. Gubernur Malut Buka Rakor AIPI Wilayah Maluku Utara

i-malut.com, Jailolo – Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern, dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut diungkapkan Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya saat membuka acara rapat koordinasi pengawasan dan rapat kerja auditor intern pemerintah Indonesia wilayah Maluku Utara, Rabu (4/4) di aula Bidadari lantai dua kantor Bupati Halmahera Barat.

”Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Selain itu dirinya menjelaskan, aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Utama, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan BPKP No. 1633 tahun 2011.

”Pengawasan intern dilingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,” ungkapnya. Lanjutnya, Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. ”Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dirinya berharap bahwa, dengan adanya rapat koordinasi dan rapat kerja yang dilaksanakan ini dapat mengedepankan tugas dan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan auditor yang independen, obyektif dan kompeten sehingga menghasilkan hasil audit intern yang berkualitas, serta mematuhi kode etik APIP untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

”Rapat Koordinasi ini tentunya bertujuan untuk melakukan sinergisitas dan koordinasi terkait dengan rencana pengawasan yang akan dilakukan BPKP sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah ini ke depan,” tegasnya.

Foto bersama Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Indra Khaira Jaya, dalam sambutannya mengatakan bahwa, pada masa lalu salah satu keberhasilan aparat pengawasan intern pada sektor publik di Indonesia seringkali dinilai dari jumlah temuan hasil pemeriksaan. Semakin besar temuan hasil audit, temuan setoran ke kas Negara/daerah, maka aparat pengawasan intern dinilai semakin baik kinerjanya, semakin besar kasus yang diungkap akan dinilai semakin hebat.

”Jika sebelumnya penugasan APIP didominasi oleh operational audit, regularity compliance dan financial risk, maka untuk tahun-tahun kedepan akan didominasi oleh kegiatan corporate governance, enterprise risk management (ERM) process dan ethic reviuw,” katanya.

Dirinya mengatakan, paradigma dan dimensi baru aparat pengawasan intern yang terjadi saat ini, fokus pengawasan intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami perubahan.

”Terdapat beberapa fokus baru yang menjadi dimensi baru aparat pengawasan intern, antara lain perubahan fokus dari hard control menjadi soft control, control evaluation menjadi self assessment dan detective menjadi preventive,” ungkapnya.

Dirinya menambahka bahwa untuk menjaga profesionalisme, peribahan ini harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah. ”Pengetahuan dan keterampilan minimal yang dibutuhkan dari pengawas intern juga mengalami perubahan. Jika dahulu kompetensi aparat lebih didominasi oleh para akuntan dan auditing, saat ini pengawas intern membutuhkan berbagai jenis disiplin ilmu untuk mendukungnya seperti, teknologi informasi, hukum, manajemen resiko, manajemen strategi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dengan adanya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) ini dirinya berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan disegala bidang. ”Kehadiran AAIPI diharapkan dapat mewujudkan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” akunya.

Sekedar diketahui, tampak hadir dalam acara tersebut Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Rep/Red : (Mls)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER