Plt. Gubernur Malut Buka Rakor AIPI Wilayah Maluku Utara

i-malut.com, Jailolo – Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern, dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut diungkapkan Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya saat membuka acara rapat koordinasi pengawasan dan rapat kerja auditor intern pemerintah Indonesia wilayah Maluku Utara, Rabu (4/4) di aula Bidadari lantai dua kantor Bupati Halmahera Barat.

”Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Selain itu dirinya menjelaskan, aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Utama, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan BPKP No. 1633 tahun 2011.

”Pengawasan intern dilingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,” ungkapnya. Lanjutnya, Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. ”Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dirinya berharap bahwa, dengan adanya rapat koordinasi dan rapat kerja yang dilaksanakan ini dapat mengedepankan tugas dan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan auditor yang independen, obyektif dan kompeten sehingga menghasilkan hasil audit intern yang berkualitas, serta mematuhi kode etik APIP untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

”Rapat Koordinasi ini tentunya bertujuan untuk melakukan sinergisitas dan koordinasi terkait dengan rencana pengawasan yang akan dilakukan BPKP sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah ini ke depan,” tegasnya.

Foto bersama Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Indra Khaira Jaya, dalam sambutannya mengatakan bahwa, pada masa lalu salah satu keberhasilan aparat pengawasan intern pada sektor publik di Indonesia seringkali dinilai dari jumlah temuan hasil pemeriksaan. Semakin besar temuan hasil audit, temuan setoran ke kas Negara/daerah, maka aparat pengawasan intern dinilai semakin baik kinerjanya, semakin besar kasus yang diungkap akan dinilai semakin hebat.

”Jika sebelumnya penugasan APIP didominasi oleh operational audit, regularity compliance dan financial risk, maka untuk tahun-tahun kedepan akan didominasi oleh kegiatan corporate governance, enterprise risk management (ERM) process dan ethic reviuw,” katanya.

Dirinya mengatakan, paradigma dan dimensi baru aparat pengawasan intern yang terjadi saat ini, fokus pengawasan intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami perubahan.

”Terdapat beberapa fokus baru yang menjadi dimensi baru aparat pengawasan intern, antara lain perubahan fokus dari hard control menjadi soft control, control evaluation menjadi self assessment dan detective menjadi preventive,” ungkapnya.

Dirinya menambahka bahwa untuk menjaga profesionalisme, peribahan ini harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah. ”Pengetahuan dan keterampilan minimal yang dibutuhkan dari pengawas intern juga mengalami perubahan. Jika dahulu kompetensi aparat lebih didominasi oleh para akuntan dan auditing, saat ini pengawas intern membutuhkan berbagai jenis disiplin ilmu untuk mendukungnya seperti, teknologi informasi, hukum, manajemen resiko, manajemen strategi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dengan adanya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) ini dirinya berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan disegala bidang. ”Kehadiran AAIPI diharapkan dapat mewujudkan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” akunya.

Sekedar diketahui, tampak hadir dalam acara tersebut Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Rep/Red : (Mls)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Plt. Gubernur Malut Buka Rakor AIPI Wilayah Maluku Utara

-

i-malut.com, Jailolo – Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern, dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut diungkapkan Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya saat membuka acara rapat koordinasi pengawasan dan rapat kerja auditor intern pemerintah Indonesia wilayah Maluku Utara, Rabu (4/4) di aula Bidadari lantai dua kantor Bupati Halmahera Barat.

”Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Selain itu dirinya menjelaskan, aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Utama, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan BPKP No. 1633 tahun 2011.

”Pengawasan intern dilingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,” ungkapnya. Lanjutnya, Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. ”Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dirinya berharap bahwa, dengan adanya rapat koordinasi dan rapat kerja yang dilaksanakan ini dapat mengedepankan tugas dan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan auditor yang independen, obyektif dan kompeten sehingga menghasilkan hasil audit intern yang berkualitas, serta mematuhi kode etik APIP untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

”Rapat Koordinasi ini tentunya bertujuan untuk melakukan sinergisitas dan koordinasi terkait dengan rencana pengawasan yang akan dilakukan BPKP sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah ini ke depan,” tegasnya.

Foto bersama Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara Indra Khaira Jaya, dalam sambutannya mengatakan bahwa, pada masa lalu salah satu keberhasilan aparat pengawasan intern pada sektor publik di Indonesia seringkali dinilai dari jumlah temuan hasil pemeriksaan. Semakin besar temuan hasil audit, temuan setoran ke kas Negara/daerah, maka aparat pengawasan intern dinilai semakin baik kinerjanya, semakin besar kasus yang diungkap akan dinilai semakin hebat.

”Jika sebelumnya penugasan APIP didominasi oleh operational audit, regularity compliance dan financial risk, maka untuk tahun-tahun kedepan akan didominasi oleh kegiatan corporate governance, enterprise risk management (ERM) process dan ethic reviuw,” katanya.

Dirinya mengatakan, paradigma dan dimensi baru aparat pengawasan intern yang terjadi saat ini, fokus pengawasan intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mengalami perubahan.

”Terdapat beberapa fokus baru yang menjadi dimensi baru aparat pengawasan intern, antara lain perubahan fokus dari hard control menjadi soft control, control evaluation menjadi self assessment dan detective menjadi preventive,” ungkapnya.

Dirinya menambahka bahwa untuk menjaga profesionalisme, peribahan ini harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah. ”Pengetahuan dan keterampilan minimal yang dibutuhkan dari pengawas intern juga mengalami perubahan. Jika dahulu kompetensi aparat lebih didominasi oleh para akuntan dan auditing, saat ini pengawas intern membutuhkan berbagai jenis disiplin ilmu untuk mendukungnya seperti, teknologi informasi, hukum, manajemen resiko, manajemen strategi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dengan adanya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) ini dirinya berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan disegala bidang. ”Kehadiran AAIPI diharapkan dapat mewujudkan peran Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” akunya.

Sekedar diketahui, tampak hadir dalam acara tersebut Plt. Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Kepal BPKP Perwakilan Malut Indra Khaira Jaya, Wabup Halbar A. Zakir Mando, Irwasda Polda Malut Kombes Pol. S.Y Kawengian, Kapolres Halbar Kombes Pol Wiriawan, Sekot Ternate, Perwakilan dari Kajati serta sejumlah pimpinan SKPD Halbar.

Rep/Red : (Mls)

BERITA LAINNYA

Plt. Kadisdik Kota Ternate Tanggapi Kepemilikan SK Dobel...

Ternate -- Terkait dengan berhembusnya informasi perihal Surat Keputusan (SK) tenaga PTT yang dobel pada...

Dukung 100 Hari Kerja, Kelurahan Maliaro Fokus Kebersihan...

Ternate -- Dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Wali Kota Ternate, Pemerintah Kelurahan Maliaro,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

Babinsa Waihama dan Nakes Kompak soal Penanganan C-19

Sanana -- Bintara Pemuda Desa atau Babinsa Waihama-Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kopka. Abdullah...

Kejari Halut Lakukan Sertijab Kasi Intelijen

Tobelo -- Lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut, pada Senin (7/6) kemarin dikabarkan telah melakukan kegiatan...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...