Pemilik Lahan Minta Pemkab Pultab Segera Lunasi Ganti Rugi Pembebasan Lahan

i-malut.com, TERNATE – Pemerintah Pulau Taliabu diduga telah mengabaikan hak warga atas pebebasan lahan untuk pembangunan kantor Polres Pulau Taliabu, sebab sampai saat ini Pemkab Pulau Taliabu belum juga melunasi sisa pembayaran sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara nomor : 931/02/BAP/TAPEM-SETDA/IV/2017 tertanggal Senin 03 April 2017, yang disepakati secara bersama.

Kepada i-malut.com belum lama ini, pemilik lahan, Wa Ode Ene, warga Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, mengatakan bahwa Pemkab Pulau Taliabu belum melunasi sisa pembayaran pembebasan lahan miliknya.

“Sampai saat ini sudah memasuki 1 tahun berjalan pemerintah pulau Taliabu belum membayar sisa penggatian kerugian lahannya, “ ungkap Wa Ode Ene

Dikatakannya, sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian antara Pemerintah Pulau Taliabu dan Pemilik Lahan, bahwa nilai lahan yang dibebaskan oleh Pemkab Pulau Taliabu itu sebesar kurang lebih Rp. 1 Miliar, dengan ketentuan pembayaran, tahap pertama sebesar Rp 500.000.000 Juta, via rekening bank BRI unit Taliabu, dan tahap kedua senilai Rp 727. 820.000 juta. namun saat ini Pemkab Pulau Taliabu baru melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 301.374.000 juta, padahal seharusnya Rp 500.000.000 juta, dan sisanya sampai saat ini belum juga dilunasi.

Menurut dia, pemerintah Pulau Taliabu telah melakukan penipuan terhadapnya karena tidak ada pembayaran sesuai dengan apa yang sudah dijadikan pembicaraan awal,

“Saya minta kepada pemerintah Taliabu membayar lunas lahan saya,“tegasnya.

Wa Ode mengaku, sisa pembayaran sebesar Rp 900 juta lebih yang belum dilunasi oleh Pemkab Pulau Taliabu.

“Berita acara pembayaran penggantian kerugian senilai Rp 1.227.820.000 yang akan di bayar oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui nomor rekening 7679-01000402-51-1 bank atas nama Wa Ode Ene, selaku pemilik lahan dan dalam surat tersebut yang di tanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan bernama Mansuh Mudo S. Ag. Saya merasa ditipu oleh pemerintah Pultab, karena apa, uang tahap pertama yang di transfer senilai Rp 500 juta tapi saat melakukan pengecekan ternyata yang yang di transfer senilai Rp 301. 374.000. Pemerintah sudah melakukan pembersihan lahan dan siap bangun, saya akan mengaduh ke Polda Malut soal penipuan ini, dan secepatnya menyelesaikan pembayaran lahan tersebut, sudah kurang lebih 1 tahun ini, “ jelasnya.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Pemilik Lahan Minta Pemkab Pultab Segera Lunasi Ganti Rugi Pembebasan Lahan

i-malut.com, TERNATE – Pemerintah Pulau Taliabu diduga telah mengabaikan hak warga atas pebebasan lahan untuk pembangunan kantor Polres Pulau Taliabu, sebab sampai saat ini Pemkab Pulau Taliabu belum juga melunasi sisa pembayaran sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara nomor : 931/02/BAP/TAPEM-SETDA/IV/2017 tertanggal Senin 03 April 2017, yang disepakati secara bersama.

Kepada i-malut.com belum lama ini, pemilik lahan, Wa Ode Ene, warga Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, mengatakan bahwa Pemkab Pulau Taliabu belum melunasi sisa pembayaran pembebasan lahan miliknya.

“Sampai saat ini sudah memasuki 1 tahun berjalan pemerintah pulau Taliabu belum membayar sisa penggatian kerugian lahannya, “ ungkap Wa Ode Ene

Dikatakannya, sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian antara Pemerintah Pulau Taliabu dan Pemilik Lahan, bahwa nilai lahan yang dibebaskan oleh Pemkab Pulau Taliabu itu sebesar kurang lebih Rp. 1 Miliar, dengan ketentuan pembayaran, tahap pertama sebesar Rp 500.000.000 Juta, via rekening bank BRI unit Taliabu, dan tahap kedua senilai Rp 727. 820.000 juta. namun saat ini Pemkab Pulau Taliabu baru melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 301.374.000 juta, padahal seharusnya Rp 500.000.000 juta, dan sisanya sampai saat ini belum juga dilunasi.

Menurut dia, pemerintah Pulau Taliabu telah melakukan penipuan terhadapnya karena tidak ada pembayaran sesuai dengan apa yang sudah dijadikan pembicaraan awal,

“Saya minta kepada pemerintah Taliabu membayar lunas lahan saya,“tegasnya.

Wa Ode mengaku, sisa pembayaran sebesar Rp 900 juta lebih yang belum dilunasi oleh Pemkab Pulau Taliabu.

“Berita acara pembayaran penggantian kerugian senilai Rp 1.227.820.000 yang akan di bayar oleh pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui nomor rekening 7679-01000402-51-1 bank atas nama Wa Ode Ene, selaku pemilik lahan dan dalam surat tersebut yang di tanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan bernama Mansuh Mudo S. Ag. Saya merasa ditipu oleh pemerintah Pultab, karena apa, uang tahap pertama yang di transfer senilai Rp 500 juta tapi saat melakukan pengecekan ternyata yang yang di transfer senilai Rp 301. 374.000. Pemerintah sudah melakukan pembersihan lahan dan siap bangun, saya akan mengaduh ke Polda Malut soal penipuan ini, dan secepatnya menyelesaikan pembayaran lahan tersebut, sudah kurang lebih 1 tahun ini, “ jelasnya.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER