Mahasiswa Desak Pemda Halbar Cabut Izin PT. Tri Usaha Baru

i-malut.com, JAILOLO – Gabungan Mahasiswa yang terdiri dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Loloda Maluku Utara (PB-FORMAL-MU) dan Forum Pelajar Mahasiswa Loloda Halbar (FPLH), pagi tadi, Senin (9/4/2018) sekitar pukul Pukul 10.00 WIT kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depanGedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta kepada pihak DPRD untuk audance dengan masa aksi guna membicarakan tuntutan mereka.

Menurut para mahasiswa sebagaimana termuat dalam selebaran, menyebutkan, apabila mengacu pada UUD No. 4 Tahun 2009 tentang azas dan tujuan Pasal 2, sudah barang tentu transparansi, kesejahteraan dan manfaat harus diberikan walaupun masih dalam tahap Eksplorasi, namun sejauh temuan yang ada dilapangan, masyarakat justru dipusingkan dengan janji manis perusahan. Tak hanya janji manis, perusahan yang juga dibantu Pihak Pemdes Menakuti-nakuti warga dengan menghadirkan Polisi dan Tentara di areal lokasi.

Selanjutnya, yang lebih ironis lagi, lahan garap yang telah menjadi sumber penghidupan warga di seputaran lingkar tambang di beberapa desa menjadi areal Eksplorasi dan akan menjadi lahan operasi tanpa persetujuan warga setempat.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan UUD No.4 Tahun 2009 Ayat 135 tentang Minerba yang menegaskan bahwa Izin Usaha Perusahan (IUP) serta IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Olehnya itu, ada 4 poin penting yang menjadi tuntutan para mahasiswa, diantaranya :
1. Kembalikan Hak atas Tanah Masyarakat Desa Nolu, Tosomolo, Barataku, Bilote, Aruku dan Gamkahe
2. Hentikan Eksplorasi PT TUB
3. Laksanakan Reformasi Agraria Sejati
4. Turunkan kepala Desa Nolu dari jabatannya

Korlap, Ali Basalim Taufiq ketika diwawancarai di depan kantor DPRD Halbar mengatakan, aksi ini dilakukan dengan tuntutan menolak PT. Tri Usaha Baru dan meminta pemda untuk mencabut izin perusahan tersebut.

“Tolak PT Usaha Baru dan Cabut izin PT. Tri Usaha baru yang berada di Halbar” kata Ali

Aksi yang kurang lebih 3 jam tersebut, rupanya mendapat perhatian dari DPRD Halbar sehingga para perwakilan masa aksi diterima untuk melakukan Audiance di Ruangan Komisi II.

Pertemuan antara Para Mahasiswa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Halbar

Hadir dalam pertemuan itu, keterwakilan masa aksi, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Anggota Komisi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Ibnu Saut Kadim.

“DPR akan memanggil PT. TUB untuk menindaklanjuti tuntunan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Loloda”, janji Ketua DPR, Juliche D Baura.

Setelah selesai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota dprd halbar, para masiswa kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor bupati dengan tuntutan yang sama.

Rep/Red : (Ilo**)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Mahasiswa Desak Pemda Halbar Cabut Izin PT. Tri Usaha Baru

i-malut.com, JAILOLO – Gabungan Mahasiswa yang terdiri dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Loloda Maluku Utara (PB-FORMAL-MU) dan Forum Pelajar Mahasiswa Loloda Halbar (FPLH), pagi tadi, Senin (9/4/2018) sekitar pukul Pukul 10.00 WIT kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depanGedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta kepada pihak DPRD untuk audance dengan masa aksi guna membicarakan tuntutan mereka.

Menurut para mahasiswa sebagaimana termuat dalam selebaran, menyebutkan, apabila mengacu pada UUD No. 4 Tahun 2009 tentang azas dan tujuan Pasal 2, sudah barang tentu transparansi, kesejahteraan dan manfaat harus diberikan walaupun masih dalam tahap Eksplorasi, namun sejauh temuan yang ada dilapangan, masyarakat justru dipusingkan dengan janji manis perusahan. Tak hanya janji manis, perusahan yang juga dibantu Pihak Pemdes Menakuti-nakuti warga dengan menghadirkan Polisi dan Tentara di areal lokasi.

Selanjutnya, yang lebih ironis lagi, lahan garap yang telah menjadi sumber penghidupan warga di seputaran lingkar tambang di beberapa desa menjadi areal Eksplorasi dan akan menjadi lahan operasi tanpa persetujuan warga setempat.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan UUD No.4 Tahun 2009 Ayat 135 tentang Minerba yang menegaskan bahwa Izin Usaha Perusahan (IUP) serta IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Olehnya itu, ada 4 poin penting yang menjadi tuntutan para mahasiswa, diantaranya :
1. Kembalikan Hak atas Tanah Masyarakat Desa Nolu, Tosomolo, Barataku, Bilote, Aruku dan Gamkahe
2. Hentikan Eksplorasi PT TUB
3. Laksanakan Reformasi Agraria Sejati
4. Turunkan kepala Desa Nolu dari jabatannya

Korlap, Ali Basalim Taufiq ketika diwawancarai di depan kantor DPRD Halbar mengatakan, aksi ini dilakukan dengan tuntutan menolak PT. Tri Usaha Baru dan meminta pemda untuk mencabut izin perusahan tersebut.

“Tolak PT Usaha Baru dan Cabut izin PT. Tri Usaha baru yang berada di Halbar” kata Ali

Aksi yang kurang lebih 3 jam tersebut, rupanya mendapat perhatian dari DPRD Halbar sehingga para perwakilan masa aksi diterima untuk melakukan Audiance di Ruangan Komisi II.

Pertemuan antara Para Mahasiswa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Halbar

Hadir dalam pertemuan itu, keterwakilan masa aksi, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Anggota Komisi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Ibnu Saut Kadim.

“DPR akan memanggil PT. TUB untuk menindaklanjuti tuntunan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Loloda”, janji Ketua DPR, Juliche D Baura.

Setelah selesai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota dprd halbar, para masiswa kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor bupati dengan tuntutan yang sama.

Rep/Red : (Ilo**)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER