Mahasiswa Desak Pemda Halbar Cabut Izin PT. Tri Usaha Baru

i-malut.com, JAILOLO – Gabungan Mahasiswa yang terdiri dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Loloda Maluku Utara (PB-FORMAL-MU) dan Forum Pelajar Mahasiswa Loloda Halbar (FPLH), pagi tadi, Senin (9/4/2018) sekitar pukul Pukul 10.00 WIT kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depanGedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta kepada pihak DPRD untuk audance dengan masa aksi guna membicarakan tuntutan mereka.

Menurut para mahasiswa sebagaimana termuat dalam selebaran, menyebutkan, apabila mengacu pada UUD No. 4 Tahun 2009 tentang azas dan tujuan Pasal 2, sudah barang tentu transparansi, kesejahteraan dan manfaat harus diberikan walaupun masih dalam tahap Eksplorasi, namun sejauh temuan yang ada dilapangan, masyarakat justru dipusingkan dengan janji manis perusahan. Tak hanya janji manis, perusahan yang juga dibantu Pihak Pemdes Menakuti-nakuti warga dengan menghadirkan Polisi dan Tentara di areal lokasi.

Selanjutnya, yang lebih ironis lagi, lahan garap yang telah menjadi sumber penghidupan warga di seputaran lingkar tambang di beberapa desa menjadi areal Eksplorasi dan akan menjadi lahan operasi tanpa persetujuan warga setempat.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan UUD No.4 Tahun 2009 Ayat 135 tentang Minerba yang menegaskan bahwa Izin Usaha Perusahan (IUP) serta IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Olehnya itu, ada 4 poin penting yang menjadi tuntutan para mahasiswa, diantaranya :
1. Kembalikan Hak atas Tanah Masyarakat Desa Nolu, Tosomolo, Barataku, Bilote, Aruku dan Gamkahe
2. Hentikan Eksplorasi PT TUB
3. Laksanakan Reformasi Agraria Sejati
4. Turunkan kepala Desa Nolu dari jabatannya

Korlap, Ali Basalim Taufiq ketika diwawancarai di depan kantor DPRD Halbar mengatakan, aksi ini dilakukan dengan tuntutan menolak PT. Tri Usaha Baru dan meminta pemda untuk mencabut izin perusahan tersebut.

“Tolak PT Usaha Baru dan Cabut izin PT. Tri Usaha baru yang berada di Halbar” kata Ali

Aksi yang kurang lebih 3 jam tersebut, rupanya mendapat perhatian dari DPRD Halbar sehingga para perwakilan masa aksi diterima untuk melakukan Audiance di Ruangan Komisi II.

Pertemuan antara Para Mahasiswa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Halbar

Hadir dalam pertemuan itu, keterwakilan masa aksi, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Anggota Komisi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Ibnu Saut Kadim.

“DPR akan memanggil PT. TUB untuk menindaklanjuti tuntunan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Loloda”, janji Ketua DPR, Juliche D Baura.

Setelah selesai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota dprd halbar, para masiswa kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor bupati dengan tuntutan yang sama.

Rep/Red : (Ilo**)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Mahasiswa Desak Pemda Halbar Cabut Izin PT. Tri Usaha Baru

-

i-malut.com, JAILOLO – Gabungan Mahasiswa yang terdiri dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Loloda Maluku Utara (PB-FORMAL-MU) dan Forum Pelajar Mahasiswa Loloda Halbar (FPLH), pagi tadi, Senin (9/4/2018) sekitar pukul Pukul 10.00 WIT kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depanGedung DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa meminta kepada pihak DPRD untuk audance dengan masa aksi guna membicarakan tuntutan mereka.

Menurut para mahasiswa sebagaimana termuat dalam selebaran, menyebutkan, apabila mengacu pada UUD No. 4 Tahun 2009 tentang azas dan tujuan Pasal 2, sudah barang tentu transparansi, kesejahteraan dan manfaat harus diberikan walaupun masih dalam tahap Eksplorasi, namun sejauh temuan yang ada dilapangan, masyarakat justru dipusingkan dengan janji manis perusahan. Tak hanya janji manis, perusahan yang juga dibantu Pihak Pemdes Menakuti-nakuti warga dengan menghadirkan Polisi dan Tentara di areal lokasi.

Selanjutnya, yang lebih ironis lagi, lahan garap yang telah menjadi sumber penghidupan warga di seputaran lingkar tambang di beberapa desa menjadi areal Eksplorasi dan akan menjadi lahan operasi tanpa persetujuan warga setempat.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan UUD No.4 Tahun 2009 Ayat 135 tentang Minerba yang menegaskan bahwa Izin Usaha Perusahan (IUP) serta IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Olehnya itu, ada 4 poin penting yang menjadi tuntutan para mahasiswa, diantaranya :
1. Kembalikan Hak atas Tanah Masyarakat Desa Nolu, Tosomolo, Barataku, Bilote, Aruku dan Gamkahe
2. Hentikan Eksplorasi PT TUB
3. Laksanakan Reformasi Agraria Sejati
4. Turunkan kepala Desa Nolu dari jabatannya

Korlap, Ali Basalim Taufiq ketika diwawancarai di depan kantor DPRD Halbar mengatakan, aksi ini dilakukan dengan tuntutan menolak PT. Tri Usaha Baru dan meminta pemda untuk mencabut izin perusahan tersebut.

“Tolak PT Usaha Baru dan Cabut izin PT. Tri Usaha baru yang berada di Halbar” kata Ali

Aksi yang kurang lebih 3 jam tersebut, rupanya mendapat perhatian dari DPRD Halbar sehingga para perwakilan masa aksi diterima untuk melakukan Audiance di Ruangan Komisi II.

Pertemuan antara Para Mahasiswa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Halbar

Hadir dalam pertemuan itu, keterwakilan masa aksi, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Anggota Komisi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Ibnu Saut Kadim.

“DPR akan memanggil PT. TUB untuk menindaklanjuti tuntunan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Loloda”, janji Ketua DPR, Juliche D Baura.

Setelah selesai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota dprd halbar, para masiswa kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor bupati dengan tuntutan yang sama.

Rep/Red : (Ilo**)

BERITA LAINNYA

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

UNUTARA Sebagai Pelopor Kampus Multi Toleransi di Maluku...

Ternate -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah XII provinsi Maluku-Maluku Utara telah menyelenggarakan evaluasi...

Drama Antagonis di Ruang Rapat Command Center, sehari...

Sanana -- Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di ruang rapat Command Center Kantor...

Secara Administrasi, Sudah Tiga Parpol di Halut Urus...

Tobelo -- Sampai sejauh ini baru tiga Partai Politik (Parpol) yang diproses pencairan dana hibahnya...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

SMK Negeri 2 Kota Ternate Laksanakan Ujian Semester...

Ternate -- SMK Negeri 2 Kota Ternate telah melangsungkan Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2020-2022...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...