Gandeng Polantas, Satpol PP Razia ASN di Jam Kerja

i-malut.com, LABUHA – Untuk menerapkan kedisiplinan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan terus menggelar razia bagi ASN yang berkeliaran di jam kantor, seperti di tempat-tempat umum yakni rumah makan, tempat ngopi dan pasar

Setelah melakukan razia di tempat-tempat umum, kini Satpol PP kembali melakukan razia bagi pegawai yang keluar pada jam kantor dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa ada keterangan dari Pimpinan SKPD. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Penegak Hukum dan Perundangan-Undangan Satpol PP Halsel. M. Zaki Abdul Wahab.

Zaki yang ditemui di ruang kerjanya Rabu, (11/18/2018) mengatakan, razia yang telah dilakukan dua hari ini, dilakukan bersama dengan kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (Polantas). Menurutnya karena razia ini nantinya akan mengganggu lalu lintas di jalan, olehnya itu pihaknya menggandeng Polres, untuk bisa mengatur jalannya lalu lintas ketika sedang melakukan razia pegawai.

“Karena kami tidak ada kewenangan dalam hal mengatur lalu lintas, olehnya itu kami melakukan kerjasama dengan Polantas untuk bisa menertibkan jalannya razia di jalan umum, agar razia ini tidak mengganggu pengendara yang lain”, jelasnya.

Zaki juga mengatakan bukan hanya Polres, Satpol juga menggandeng Dinas Perhubungan, kerena menyangkut dengan Jalan raya. Selain Polres Dan Perhubungan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) juga diikut sertakan untuk mendata nama-nama pegawai yang keluar tanpa ijin.

Lanjut Zaki, razia ini bisa melahirkan suatu proses pembinaan pegawai maupun pelayanan terhadap masyarakat pada jam-jam kerja agar bisa optimal, sehingga pegawai tidak berada di luar kantor pada jam kerja.

Ditanyai terkait sanksi apa yang diberikan kepada pegawai yang terkena razia, mantan Kabid Aset ini menjelaskan bahwa untuk saat ini Satpol PP sedang berdiskusi dengan BKPPD dan atasan langsung dalam hal ini Bupati.

Menurutnya saat ini, pegawai yang terkena razia untuk tahapan pertama hanya ditertibkan kemudian didata dan dilepas, sedangkan tahapan berikutnya pegawai yang dirazia akan dijemput langsung oleh kepala dinasnya, sekertaris maupun pejabat tertinggi di dinas masing-masing.

Zaki juga berharap kepada BKPPD agar nama-nama yang terkena razia bisa dibacakan namanya pada saat Upacara Hari Disiplin Pegawai, sebagai sanksi moralir.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Gandeng Polantas, Satpol PP Razia ASN di Jam Kerja

i-malut.com, LABUHA – Untuk menerapkan kedisiplinan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan terus menggelar razia bagi ASN yang berkeliaran di jam kantor, seperti di tempat-tempat umum yakni rumah makan, tempat ngopi dan pasar

Setelah melakukan razia di tempat-tempat umum, kini Satpol PP kembali melakukan razia bagi pegawai yang keluar pada jam kantor dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa ada keterangan dari Pimpinan SKPD. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Penegak Hukum dan Perundangan-Undangan Satpol PP Halsel. M. Zaki Abdul Wahab.

Zaki yang ditemui di ruang kerjanya Rabu, (11/18/2018) mengatakan, razia yang telah dilakukan dua hari ini, dilakukan bersama dengan kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (Polantas). Menurutnya karena razia ini nantinya akan mengganggu lalu lintas di jalan, olehnya itu pihaknya menggandeng Polres, untuk bisa mengatur jalannya lalu lintas ketika sedang melakukan razia pegawai.

“Karena kami tidak ada kewenangan dalam hal mengatur lalu lintas, olehnya itu kami melakukan kerjasama dengan Polantas untuk bisa menertibkan jalannya razia di jalan umum, agar razia ini tidak mengganggu pengendara yang lain”, jelasnya.

Zaki juga mengatakan bukan hanya Polres, Satpol juga menggandeng Dinas Perhubungan, kerena menyangkut dengan Jalan raya. Selain Polres Dan Perhubungan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) juga diikut sertakan untuk mendata nama-nama pegawai yang keluar tanpa ijin.

Lanjut Zaki, razia ini bisa melahirkan suatu proses pembinaan pegawai maupun pelayanan terhadap masyarakat pada jam-jam kerja agar bisa optimal, sehingga pegawai tidak berada di luar kantor pada jam kerja.

Ditanyai terkait sanksi apa yang diberikan kepada pegawai yang terkena razia, mantan Kabid Aset ini menjelaskan bahwa untuk saat ini Satpol PP sedang berdiskusi dengan BKPPD dan atasan langsung dalam hal ini Bupati.

Menurutnya saat ini, pegawai yang terkena razia untuk tahapan pertama hanya ditertibkan kemudian didata dan dilepas, sedangkan tahapan berikutnya pegawai yang dirazia akan dijemput langsung oleh kepala dinasnya, sekertaris maupun pejabat tertinggi di dinas masing-masing.

Zaki juga berharap kepada BKPPD agar nama-nama yang terkena razia bisa dibacakan namanya pada saat Upacara Hari Disiplin Pegawai, sebagai sanksi moralir.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER