Musrembang-RKPD 2019 Resmi Dibuka

Plt. Gubernur : Terus Tingkatkan Capaian Target Pembangunan, Demi Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian indikator makro pembangunan Maluku Utara menunjukan perkembangan yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 tumbuh sebesar 5,49 persen kemudian terus tumbuh pada 2015 menjadi 6,1 persen, bahkan pada tahun 2017 tumbuh menjadi sebesar 7,67 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal itu disampaikan Plt. Gubernur Maluku Utara Ir. H. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya pada saat pembukaan Musrenbang Maluku Utara, Rabu (11/4) di Grand Dafam.

“Ekspor tahun 2014 sebesar 29,8 juta US$ meningkat hampir 10 kalilipat pada tahun 2017 menjadi 272,09 juta US$. Inflasi tahun 2014 sebesar 9,34 persen turun signifikan pada 2017 menjadi sebesar 1,97 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada maret 2014 sebesar 5,65 persen turun pada September 2017 menjadi 5,33 persen. Tingkat kemiskinan pada september 2014 7,41 persen tyrun menjadi 6,44 persen pada september 2017, angka tersebut masih berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen,” ungkap Gubernur.

Gubernur menjelaskan, indikator lainnya yqng juga menggambarkan dampak positif pembangunan di Maluku Utara adalah indeks kebahagiaan Maluku Utara pada 2917 sebesar 75,68 tertinggi di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Maluku Utara adalah yang paling bahagia di Indonesia. Selain itu, kemajuan demokrasi dengan variabel keberhasilan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi juga berkembang sangat baik, yang dapat diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Maluku Utara masuk dalan 10 provinsi yang mendapat penghargaan pencapaian IDI terbaik.

Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 65,18 menjadi 66,63 pada 2017. Pencap aian lainnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berhasil diraih pada 2017 dan merupakan yang pertamakali sejak terbentuknya Provinsi ini pada 1999.

“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpertisipasi sehingga Maluku Utara bisa meraih hasil-hasil pembangunan yang cukum menggembirakan,” ungkapnya.

Meski demikian menurut Gubernur, keberhasilan yang diraih saat ini sangat baik, namun kita juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian, kesungguhan dan kerja keras sehingga keberhasikan yang telah dicapai harus menjadi spirit untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalan menghadapi tantangan kedepan. “Pemrov Maluku Utara bertekad untuk menerapkan sistem apkikasi E-Planing dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran,” katanya.

Sekadar diketahui, tema RKPD Maluku Utara 2019 adalah Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pengembangan investasi. Dengan tema tersebut, rencana pembangunan Maluku Utara pada 2019 diarahkan pada 3 prioritas yaitu, Pembangunan SDM, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perwujudan e-government untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Pembangunan Infrastruktur, dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada konektivitas antar wilayah, peningkatan rasio elektabikitas, pembangunan perumahan dan pemukiman serta percepayan pengembangan Kota baru Sofifi. Pengembnagan investasi, diatahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pengembangan industri kreatif, industri kecik menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Gubernur juga mengatakan, beberapa hal yang sangat penting misalnya, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar memperhatikan sasaran prioritas nasional sehingga tercipta sinergitas antara pusat dan daerah. Kepada SKPD agar nengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjabatkan sasaran prioritas pembbagunan daerah dengan program dan kegiatan secara tepat dan terukur.

Tampak hadir dalam acara pembukaan Musrenbang tersebut, Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Achmad Hatari, Deputi bidang pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan Bappenas, Dr. Taufik Hanafi, Kepala pusat pengembangan kawasan perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Ir. Agusta Ersada Sinulingga, Direktur evaluasi pengelolaan dan informasi keuangan daerah (EPIKD) Dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu RI, Ria Sartika Azhari, staf ahli Kemendagri bidang ekonomi dan pembangunan, Drs. Hamdani, MM, Wabup Halut Muhlis Tapi-Tapi, dan sejumlah unsur pimpinan forkompinda Malut serta utusan dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Foto bersama Plt. Gubernur Malut, Ir. M. Natsir Thaib, dan perwakilan dari sejumlah Kementerian dan Forkompinda Malut, pada acara Musrenbang-RKPD 2019.

Rep/Red : (Mls)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Musrembang-RKPD 2019 Resmi Dibuka

Plt. Gubernur : Terus Tingkatkan Capaian Target Pembangunan, Demi Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara

i-malut.com, TERNATE – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian indikator makro pembangunan Maluku Utara menunjukan perkembangan yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 tumbuh sebesar 5,49 persen kemudian terus tumbuh pada 2015 menjadi 6,1 persen, bahkan pada tahun 2017 tumbuh menjadi sebesar 7,67 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal itu disampaikan Plt. Gubernur Maluku Utara Ir. H. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya pada saat pembukaan Musrenbang Maluku Utara, Rabu (11/4) di Grand Dafam.

“Ekspor tahun 2014 sebesar 29,8 juta US$ meningkat hampir 10 kalilipat pada tahun 2017 menjadi 272,09 juta US$. Inflasi tahun 2014 sebesar 9,34 persen turun signifikan pada 2017 menjadi sebesar 1,97 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada maret 2014 sebesar 5,65 persen turun pada September 2017 menjadi 5,33 persen. Tingkat kemiskinan pada september 2014 7,41 persen tyrun menjadi 6,44 persen pada september 2017, angka tersebut masih berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen,” ungkap Gubernur.

Gubernur menjelaskan, indikator lainnya yqng juga menggambarkan dampak positif pembangunan di Maluku Utara adalah indeks kebahagiaan Maluku Utara pada 2917 sebesar 75,68 tertinggi di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Maluku Utara adalah yang paling bahagia di Indonesia. Selain itu, kemajuan demokrasi dengan variabel keberhasilan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi juga berkembang sangat baik, yang dapat diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Maluku Utara masuk dalan 10 provinsi yang mendapat penghargaan pencapaian IDI terbaik.

Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 65,18 menjadi 66,63 pada 2017. Pencap aian lainnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berhasil diraih pada 2017 dan merupakan yang pertamakali sejak terbentuknya Provinsi ini pada 1999.

“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpertisipasi sehingga Maluku Utara bisa meraih hasil-hasil pembangunan yang cukum menggembirakan,” ungkapnya.

Meski demikian menurut Gubernur, keberhasilan yang diraih saat ini sangat baik, namun kita juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian, kesungguhan dan kerja keras sehingga keberhasikan yang telah dicapai harus menjadi spirit untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalan menghadapi tantangan kedepan. “Pemrov Maluku Utara bertekad untuk menerapkan sistem apkikasi E-Planing dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran,” katanya.

Sekadar diketahui, tema RKPD Maluku Utara 2019 adalah Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pengembangan investasi. Dengan tema tersebut, rencana pembangunan Maluku Utara pada 2019 diarahkan pada 3 prioritas yaitu, Pembangunan SDM, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perwujudan e-government untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Pembangunan Infrastruktur, dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada konektivitas antar wilayah, peningkatan rasio elektabikitas, pembangunan perumahan dan pemukiman serta percepayan pengembangan Kota baru Sofifi. Pengembnagan investasi, diatahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pengembangan industri kreatif, industri kecik menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Gubernur juga mengatakan, beberapa hal yang sangat penting misalnya, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar memperhatikan sasaran prioritas nasional sehingga tercipta sinergitas antara pusat dan daerah. Kepada SKPD agar nengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjabatkan sasaran prioritas pembbagunan daerah dengan program dan kegiatan secara tepat dan terukur.

Tampak hadir dalam acara pembukaan Musrenbang tersebut, Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Achmad Hatari, Deputi bidang pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan Bappenas, Dr. Taufik Hanafi, Kepala pusat pengembangan kawasan perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Ir. Agusta Ersada Sinulingga, Direktur evaluasi pengelolaan dan informasi keuangan daerah (EPIKD) Dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu RI, Ria Sartika Azhari, staf ahli Kemendagri bidang ekonomi dan pembangunan, Drs. Hamdani, MM, Wabup Halut Muhlis Tapi-Tapi, dan sejumlah unsur pimpinan forkompinda Malut serta utusan dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Foto bersama Plt. Gubernur Malut, Ir. M. Natsir Thaib, dan perwakilan dari sejumlah Kementerian dan Forkompinda Malut, pada acara Musrenbang-RKPD 2019.

Rep/Red : (Mls)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER