HPMS Desak Kejati Malut Serta Kejagung RI Copot Kajari Sanana

i-malut.com, TERNATE – Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanana, Banua Purba kembali dipersoalkan. Pasalnya penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejari Sula, sudah tujuh kali berkas P19 para tersangka dikembalikan ke Penyidik Polres Sula, padahal sudah lebih dari 7 bulan kasus tersebut berjalan.

Kajari Sanana diduga ikut main dan sengaja melindungi para tersangkanya, karena terdapat banyak kejanggalan dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ke tim penyidik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ternate, Risman Panigfat. kepada i-malut.com, Sabtu (21/4/2018) sore tadi.

Dikatakannya, dalam kasus tangkap tangan itu sudah sangat jelas dimana dua alat bukti sudah terpenuhi, berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, kenapa JPU terus berdalih belum memenuhi unsur dan berkas perkara para tersangka di kembalikan ke penyidik. Sehingga pihaknya menduga adanya permainan dari Pihak Kejari Sanana yang sengaja melindungi sejumlah pejabat yang menjadi tersangka dalam kasus OTT tersebut.

“aneh memang, namanya juga tangkap tangan sudah pasti ada lebih dari dua alat bukti yang terpenuhi. Kenapa JPU mau saja balikkan berkas perkara ke penyidik dengan alasan yang tidak jelas. Apa jangan-jangan Jaksa sudah main-main dengan kasus ini,” tegasnya.

Menurut dia, sekarang sudah lebih dari tujuh bulan proses kasus ini berjalan, sudah pasti tersangkanya harus di bebaskan oleh Tim penyidik, karena sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) masa penahanan tersangka dalam proses penyidikan hanya 60 hari. Maka dari itu pihaknya menduga, Jaksa sengaja agar para tersangka di bebaskan,

“Jangan main-main, kasus ini sudah lebih dari 7 bulan, ada apa dengan jaksa?. Mereka sengaja ulur waktu agar tersangka dibebaskan penyidik sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) KUHAP, inikan namanya pembodohan Hukum,” ungkap Risman.

Risman mencontohkan, Kasus OTT mantan KSOP Ternate dan Rekan serta kasus OTT salah satu Pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Malut, kasusnya tidak lebih dari 4 bulan sudah divonis bersalah oleh majelis Hakim, kenapa bisa kasus OTT di Sula 7 bulan berkasnya tidak juga lengkap.

“Kita contohkan dua Kasus OTT KSOP Ternate dan PNS Di Pemprov semua sudah Vonis dan itu hanya tiga bulan lebih,” jelasnya.

Sementara itu, pihaknya meminta agar Jaksa Agung dan Kajati Maluku Utara yang baru untuk segera memanggil Kajari Sanana, Banua Purba untuk di evaluasi, karena pihaknya menduga otak dalam permainan kasus OTT Kepsul ini adalah Kajarinya. Jika harus di copot dari Jabatannya wajib hukumnya di copot agar tidak mencederai institusi Kejaksaan.

“Kami minta dengan tegas agar Jaksa Agung dan Kajati segera panggil kajarinya evaluasi dan bila perlku dicopot karena, kasus ini sudah cukup meresahkan masyarakat di sula, jika tidak dtindaklanjuti kami pastikan masalah ini akan kami bawa sendiri ke Kejagung untuk diproses dalam waktu dekat,” cetusnya.

Rep/Red : (Sdn).

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

HPMS Desak Kejati Malut Serta Kejagung RI Copot Kajari Sanana

i-malut.com, TERNATE – Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanana, Banua Purba kembali dipersoalkan. Pasalnya penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejari Sula, sudah tujuh kali berkas P19 para tersangka dikembalikan ke Penyidik Polres Sula, padahal sudah lebih dari 7 bulan kasus tersebut berjalan.

Kajari Sanana diduga ikut main dan sengaja melindungi para tersangkanya, karena terdapat banyak kejanggalan dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ke tim penyidik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ternate, Risman Panigfat. kepada i-malut.com, Sabtu (21/4/2018) sore tadi.

Dikatakannya, dalam kasus tangkap tangan itu sudah sangat jelas dimana dua alat bukti sudah terpenuhi, berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, kenapa JPU terus berdalih belum memenuhi unsur dan berkas perkara para tersangka di kembalikan ke penyidik. Sehingga pihaknya menduga adanya permainan dari Pihak Kejari Sanana yang sengaja melindungi sejumlah pejabat yang menjadi tersangka dalam kasus OTT tersebut.

“aneh memang, namanya juga tangkap tangan sudah pasti ada lebih dari dua alat bukti yang terpenuhi. Kenapa JPU mau saja balikkan berkas perkara ke penyidik dengan alasan yang tidak jelas. Apa jangan-jangan Jaksa sudah main-main dengan kasus ini,” tegasnya.

Menurut dia, sekarang sudah lebih dari tujuh bulan proses kasus ini berjalan, sudah pasti tersangkanya harus di bebaskan oleh Tim penyidik, karena sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) masa penahanan tersangka dalam proses penyidikan hanya 60 hari. Maka dari itu pihaknya menduga, Jaksa sengaja agar para tersangka di bebaskan,

“Jangan main-main, kasus ini sudah lebih dari 7 bulan, ada apa dengan jaksa?. Mereka sengaja ulur waktu agar tersangka dibebaskan penyidik sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) KUHAP, inikan namanya pembodohan Hukum,” ungkap Risman.

Risman mencontohkan, Kasus OTT mantan KSOP Ternate dan Rekan serta kasus OTT salah satu Pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Malut, kasusnya tidak lebih dari 4 bulan sudah divonis bersalah oleh majelis Hakim, kenapa bisa kasus OTT di Sula 7 bulan berkasnya tidak juga lengkap.

“Kita contohkan dua Kasus OTT KSOP Ternate dan PNS Di Pemprov semua sudah Vonis dan itu hanya tiga bulan lebih,” jelasnya.

Sementara itu, pihaknya meminta agar Jaksa Agung dan Kajati Maluku Utara yang baru untuk segera memanggil Kajari Sanana, Banua Purba untuk di evaluasi, karena pihaknya menduga otak dalam permainan kasus OTT Kepsul ini adalah Kajarinya. Jika harus di copot dari Jabatannya wajib hukumnya di copot agar tidak mencederai institusi Kejaksaan.

“Kami minta dengan tegas agar Jaksa Agung dan Kajati segera panggil kajarinya evaluasi dan bila perlku dicopot karena, kasus ini sudah cukup meresahkan masyarakat di sula, jika tidak dtindaklanjuti kami pastikan masalah ini akan kami bawa sendiri ke Kejagung untuk diproses dalam waktu dekat,” cetusnya.

Rep/Red : (Sdn).

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER