Tunggak Honor Kaur 7 Bulan, Kantor Desa Papaloang Dipalang. Safri : Pencairan Belum Dilakukan Bagaimana Mau Bayar

i-malut.com, LABUHA – Sekretaris Desa Papaloang bersama sejumlah kaurnya serta BPD dan masyarakat setempat melakukan aksi pemalangan kantor Desa Papaloang.

Aksi ini, dilakukan lantaran insentif kaur serta para imam dan badan sara dan lainnya tak dibayarkan oleh Kepala Desa selama 7 bulan dengan jumlah yang berfariasi. Bahkan sekretaris sendiri juga belum terbayarkan tunjangannya selama 3 bulan.

“Bagaimana tidak di palang kantor desa saja tak pernah di buka, pelayananya bagimana,” ujar Sekretaris BPD Tauhid Ismail saat ditemui di lokasi.

Lanjut dia, dirinya beserta anggota BPD lainya juga tak menerima gajinya selam 7 bulan dengan rincian perbulanya Rp 800 sekian dengan jumlah anggota 5 orang.

“Kaur-kaur juga 7 bulan tak dibayarkan, hanya mereka gajinya per bulan Rp 1.450.000,- sehingga suda diangka Rp 50 juta sekian,” ujarnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Sarmin, dimana kaura-kaur juga belum menerima gajunya, bahkan dirinya sendiri juga belum terbayarkan selama 3 bulan.

“Kalau saya punya 3 bulan, dengan rincian perbulan Rp 2 juta sekian sehingga kurang lebih Rp 7 jutaan yang belum di terima,” terangnya.

Menurut dia, aksi ini murni karena kekecewaan masyarakat atas apa yang dilakukan oleh kepala Desa itu sendiri. dimana tidak memfungsikan kantor desa dan menunggak pembayaran gaji para staf dan kaur-kaurnya di desa.

“Lampu kantor juga diputuskan oleh pihak PLN suda 3 bulan lamanya,” terangnya.

Selain itu, kegiatan Fisik 40 persen juga tak ada bukti sama sekali, dimana hanya satu unit WC yang dibangun dan tak selesai. Bahkan honor PAUD dan PKK serta pemuda dan balita serta lainnya juga tidak dibayarkan.

“Kami yang menggangkat dia jadi kami yang akan menurunkannya,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Safri Abdullah, saat dikonfirmasi mengaku belum bisa membayar semua itu karena belum ada pencairan dari DPMD terkait semua gaji dan tunjangan serta lainnya dari pemerintah daerah.

“Saya bayar pakai apa kalau belum pencairan,” terangnya.

Lanjut dia, pihaknya akan membayar semua tunggakan tersebut jika sudah dicairkan anggarannya dari pemerintah daerah.

“Kalau sudah cair langsung saya bayar,” ujarnya.

Sementara menyangkut dengan tidak fungsinya kantor desa, dirinya mengaku sudah bosan dengan sikap kaurnya dimana setiap harinya hanya dirinya yang membuka kantor tersebut.

“Kalau saya tidak ada, kan ada sekretaris dan kaur, kan mereka bisa buka dan aktifkan, kalau harapnya hanya saya bagaimana mau dibuka,” singkatnya.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tunggak Honor Kaur 7 Bulan, Kantor Desa Papaloang Dipalang. Safri : Pencairan Belum Dilakukan Bagaimana Mau Bayar

i-malut.com, LABUHA – Sekretaris Desa Papaloang bersama sejumlah kaurnya serta BPD dan masyarakat setempat melakukan aksi pemalangan kantor Desa Papaloang.

Aksi ini, dilakukan lantaran insentif kaur serta para imam dan badan sara dan lainnya tak dibayarkan oleh Kepala Desa selama 7 bulan dengan jumlah yang berfariasi. Bahkan sekretaris sendiri juga belum terbayarkan tunjangannya selama 3 bulan.

“Bagaimana tidak di palang kantor desa saja tak pernah di buka, pelayananya bagimana,” ujar Sekretaris BPD Tauhid Ismail saat ditemui di lokasi.

Lanjut dia, dirinya beserta anggota BPD lainya juga tak menerima gajinya selam 7 bulan dengan rincian perbulanya Rp 800 sekian dengan jumlah anggota 5 orang.

“Kaur-kaur juga 7 bulan tak dibayarkan, hanya mereka gajinya per bulan Rp 1.450.000,- sehingga suda diangka Rp 50 juta sekian,” ujarnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Sarmin, dimana kaura-kaur juga belum menerima gajunya, bahkan dirinya sendiri juga belum terbayarkan selama 3 bulan.

“Kalau saya punya 3 bulan, dengan rincian perbulan Rp 2 juta sekian sehingga kurang lebih Rp 7 jutaan yang belum di terima,” terangnya.

Menurut dia, aksi ini murni karena kekecewaan masyarakat atas apa yang dilakukan oleh kepala Desa itu sendiri. dimana tidak memfungsikan kantor desa dan menunggak pembayaran gaji para staf dan kaur-kaurnya di desa.

“Lampu kantor juga diputuskan oleh pihak PLN suda 3 bulan lamanya,” terangnya.

Selain itu, kegiatan Fisik 40 persen juga tak ada bukti sama sekali, dimana hanya satu unit WC yang dibangun dan tak selesai. Bahkan honor PAUD dan PKK serta pemuda dan balita serta lainnya juga tidak dibayarkan.

“Kami yang menggangkat dia jadi kami yang akan menurunkannya,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Safri Abdullah, saat dikonfirmasi mengaku belum bisa membayar semua itu karena belum ada pencairan dari DPMD terkait semua gaji dan tunjangan serta lainnya dari pemerintah daerah.

“Saya bayar pakai apa kalau belum pencairan,” terangnya.

Lanjut dia, pihaknya akan membayar semua tunggakan tersebut jika sudah dicairkan anggarannya dari pemerintah daerah.

“Kalau sudah cair langsung saya bayar,” ujarnya.

Sementara menyangkut dengan tidak fungsinya kantor desa, dirinya mengaku sudah bosan dengan sikap kaurnya dimana setiap harinya hanya dirinya yang membuka kantor tersebut.

“Kalau saya tidak ada, kan ada sekretaris dan kaur, kan mereka bisa buka dan aktifkan, kalau harapnya hanya saya bagaimana mau dibuka,” singkatnya.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER