Dinilai Kecil oleh RSUD, DPRD Minta Pengajuan Parsial Mendahului Perubahan

i-malut.com, LABUHA – Kecilnya anggaran untuk pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD Labuha mendapat respon positif dari DPRD. Respon tersebut datang dari Asnawi Lagalante, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Halmahera Selatan (Halsel), yang menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung pihak rumah sakit untuk mengajukan “Parsial” penambahan anggaran mendahului perubahan untuk kepentingan masyarakat.

Respon ini dilakukan dikarenakan anggaran pengobatan gratis yang dianggarkan oleh pihak rumah sakit sendiri terbilang sangat kecil, yang mana tidak berbanding lurus dengan wilayah dan jumlah penduduknya yang ada di halsel.

“Kalau hanya Rp 700 juta memang sangat kecil, dan itu wajib jika ada penambahan,” ujar politisi PKS ini, Rabu (2/5/2018).

Lanjut Asnawi, Animo masyarakat Halsel saat ini melakukan pengobatan di RSUD Labuha, tak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran di RSUD itu sendiri, olehnya itu sudah seharusnya pihak Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan melakukan penambahan dalam bentuk parsial.

“Kan masyarakat sudah tau, kesehatan di Halsel itu disubsidi oleh Pemda, kalau anggaran tidak berbanding lurus maka akan fatal, jadi secepatnya harus diajukan,” ujarnya.

Lanjut, pria asal Joronga ini, pengajuan tersebut dibolehkan karena dalam ketentuan juga telah memungkinkan, maka secara kelembagaan DPRD juga mengiakan.

“Kita support, kalau itu untuk kepentingan masyarakat,”cetusnya.

Sekedar diketahui, jauh sebelumnya, Sekretaris RSUD Labuha, Asia Hasjim, menuturkan untuk anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu dengan membuktikan keterangan Kepala Desa itu anggaranya Rp 700 juta tersedia. meski begitu pasien tersebut dilayani dengan ruangan kelas III, angggaran tersebut diluar dari Pasien BPJS.

“Iya anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD sebesar Rp 700 juta.”Jelas Asia.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Dinilai Kecil oleh RSUD, DPRD Minta Pengajuan Parsial Mendahului Perubahan

i-malut.com, LABUHA – Kecilnya anggaran untuk pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD Labuha mendapat respon positif dari DPRD. Respon tersebut datang dari Asnawi Lagalante, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Halmahera Selatan (Halsel), yang menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung pihak rumah sakit untuk mengajukan “Parsial” penambahan anggaran mendahului perubahan untuk kepentingan masyarakat.

Respon ini dilakukan dikarenakan anggaran pengobatan gratis yang dianggarkan oleh pihak rumah sakit sendiri terbilang sangat kecil, yang mana tidak berbanding lurus dengan wilayah dan jumlah penduduknya yang ada di halsel.

“Kalau hanya Rp 700 juta memang sangat kecil, dan itu wajib jika ada penambahan,” ujar politisi PKS ini, Rabu (2/5/2018).

Lanjut Asnawi, Animo masyarakat Halsel saat ini melakukan pengobatan di RSUD Labuha, tak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran di RSUD itu sendiri, olehnya itu sudah seharusnya pihak Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan melakukan penambahan dalam bentuk parsial.

“Kan masyarakat sudah tau, kesehatan di Halsel itu disubsidi oleh Pemda, kalau anggaran tidak berbanding lurus maka akan fatal, jadi secepatnya harus diajukan,” ujarnya.

Lanjut, pria asal Joronga ini, pengajuan tersebut dibolehkan karena dalam ketentuan juga telah memungkinkan, maka secara kelembagaan DPRD juga mengiakan.

“Kita support, kalau itu untuk kepentingan masyarakat,”cetusnya.

Sekedar diketahui, jauh sebelumnya, Sekretaris RSUD Labuha, Asia Hasjim, menuturkan untuk anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu dengan membuktikan keterangan Kepala Desa itu anggaranya Rp 700 juta tersedia. meski begitu pasien tersebut dilayani dengan ruangan kelas III, angggaran tersebut diluar dari Pasien BPJS.

“Iya anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD sebesar Rp 700 juta.”Jelas Asia.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...