Dinilai Kecil oleh RSUD, DPRD Minta Pengajuan Parsial Mendahului Perubahan

i-malut.com, LABUHA – Kecilnya anggaran untuk pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD Labuha mendapat respon positif dari DPRD. Respon tersebut datang dari Asnawi Lagalante, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Halmahera Selatan (Halsel), yang menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung pihak rumah sakit untuk mengajukan “Parsial” penambahan anggaran mendahului perubahan untuk kepentingan masyarakat.

Respon ini dilakukan dikarenakan anggaran pengobatan gratis yang dianggarkan oleh pihak rumah sakit sendiri terbilang sangat kecil, yang mana tidak berbanding lurus dengan wilayah dan jumlah penduduknya yang ada di halsel.

“Kalau hanya Rp 700 juta memang sangat kecil, dan itu wajib jika ada penambahan,” ujar politisi PKS ini, Rabu (2/5/2018).

Lanjut Asnawi, Animo masyarakat Halsel saat ini melakukan pengobatan di RSUD Labuha, tak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran di RSUD itu sendiri, olehnya itu sudah seharusnya pihak Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan melakukan penambahan dalam bentuk parsial.

“Kan masyarakat sudah tau, kesehatan di Halsel itu disubsidi oleh Pemda, kalau anggaran tidak berbanding lurus maka akan fatal, jadi secepatnya harus diajukan,” ujarnya.

Lanjut, pria asal Joronga ini, pengajuan tersebut dibolehkan karena dalam ketentuan juga telah memungkinkan, maka secara kelembagaan DPRD juga mengiakan.

“Kita support, kalau itu untuk kepentingan masyarakat,”cetusnya.

Sekedar diketahui, jauh sebelumnya, Sekretaris RSUD Labuha, Asia Hasjim, menuturkan untuk anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu dengan membuktikan keterangan Kepala Desa itu anggaranya Rp 700 juta tersedia. meski begitu pasien tersebut dilayani dengan ruangan kelas III, angggaran tersebut diluar dari Pasien BPJS.

“Iya anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD sebesar Rp 700 juta.”Jelas Asia.

Rep/Red : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Dinilai Kecil oleh RSUD, DPRD Minta Pengajuan Parsial Mendahului Perubahan

i-malut.com, LABUHA – Kecilnya anggaran untuk pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD Labuha mendapat respon positif dari DPRD. Respon tersebut datang dari Asnawi Lagalante, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Halmahera Selatan (Halsel), yang menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung pihak rumah sakit untuk mengajukan “Parsial” penambahan anggaran mendahului perubahan untuk kepentingan masyarakat.

Respon ini dilakukan dikarenakan anggaran pengobatan gratis yang dianggarkan oleh pihak rumah sakit sendiri terbilang sangat kecil, yang mana tidak berbanding lurus dengan wilayah dan jumlah penduduknya yang ada di halsel.

“Kalau hanya Rp 700 juta memang sangat kecil, dan itu wajib jika ada penambahan,” ujar politisi PKS ini, Rabu (2/5/2018).

Lanjut Asnawi, Animo masyarakat Halsel saat ini melakukan pengobatan di RSUD Labuha, tak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran di RSUD itu sendiri, olehnya itu sudah seharusnya pihak Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan melakukan penambahan dalam bentuk parsial.

“Kan masyarakat sudah tau, kesehatan di Halsel itu disubsidi oleh Pemda, kalau anggaran tidak berbanding lurus maka akan fatal, jadi secepatnya harus diajukan,” ujarnya.

Lanjut, pria asal Joronga ini, pengajuan tersebut dibolehkan karena dalam ketentuan juga telah memungkinkan, maka secara kelembagaan DPRD juga mengiakan.

“Kita support, kalau itu untuk kepentingan masyarakat,”cetusnya.

Sekedar diketahui, jauh sebelumnya, Sekretaris RSUD Labuha, Asia Hasjim, menuturkan untuk anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu dengan membuktikan keterangan Kepala Desa itu anggaranya Rp 700 juta tersedia. meski begitu pasien tersebut dilayani dengan ruangan kelas III, angggaran tersebut diluar dari Pasien BPJS.

“Iya anggaran pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di RSUD sebesar Rp 700 juta.”Jelas Asia.

Rep/Red : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER