UNIPAS Mentahkan Kembali Sejumlah Kesepakatan Dengan Pemda Morotai

Morotai, i-malut.com – Pemda Kabupaten Pulau Morotai kembali didatangi pihak Universitas Pasifik Pulau Morotai, dalam rangka melakukan rapat konfirmasi soal sistim pembiayaan UNIPAS oleh Pemda yang telah dibahas sebelumnya.

Pihak UNIPAS dipimpin lansung oleh Rektor, Sulami Sibua, didampingi para Warek dan Dekan. Sementara Pemda sendiri dipimpin oleh Sekertaris Daerah, Muhammad M Kharie, didampingi Asisten I, Muchlis Bay, Kadiknas, F Revi Dara, dan Staf Khusus Bupati, Syakir Sandri, Jainal Karim dan Mustafa Lasiji.

Pertemuan ini berlangsung diruang Aula Setda Kantor Bupati Pulau Morotai, Jum’At 4/5/2018, sore tadi. Pertemuan ini dibuka oleh Asisten i Setda Pulau Morotai, Muchlis Bay.

Pembicaraan ini diawali oleh Rektor UNIPAS , Sulami Sibua. Menurutnya 11 poin yang berhasil mereka simpulkan menyangkut dengan soal sistim pembiayaan UNIPAS. Namun pada intinya mereka menolak sistim pembiayaan mahasiswa umum yang ditawarkan Pemda dengan tiga syarat.

“Setalah pertemuan kedua dengan Bupati di mabes, kami tindak lanjuti ke rapat Senat UNIPAS dan kami spakat menolak sistim pembiayaan yang di tawarkan Bupati karena terjadi dikotomi disana, sehingga menimbulkan protes dalam bentuk aksi demo oleh mahasiswa. karena menganggap sistim ini meng-anaktirikan sebagian mahasiswa. karena ada fakultas yang di bantu ful ada yang tidak” jelasnya.

Sulami juga menambahkan, soal penamaan nomenklatur kalau boleh jangan menggunakan nama beasiswa, sebab merepotkan, karena bicara beasiswa, berarti dana tersebut menjadi hak penuh mahasiswa dan diberikan lansung ke mahasiswa, karena itu hak mereka, walaupun dananya masuk melalui kami tapi itu hanya mampir sebentar, sehingga membuat kita kesulitan dalam pembiayaan operasional, gaji dan lain lain.

Dari Pemda sendiri sempat terkejut sehingga menanggapi serius soal ini, karena Pemda berharap pertemuan hari ini menindak lanjuti kesepakatan bersama saat pertemuan dengan Bupati di mabes baru-baru ini.

Sekertaris Daerah, Muhammad M Kharie, mengatakan, pemda sangat spakat dan berkomitmen soal UNIPAS tetap eksis, Pemda tidak masuk pada teknis pengelolaan anggaran UNIPAS . Sebenarnya ini hanya soal persepsi, karena bila ini diseriusi maka tidak ada dikotomi soal mahasiswa morotai dan bukan Morotai.

“Namanya kalau sudah kuliah di Morotai dan sudah menetap lebih dari 6 bulan berarti sudah seharusnya menjadi orang morotai, persoalannya mereka dari luar morotai tidak mau merubah identitas mereka” tegasnya.

Tambah Sekda, “Saya pikir rapat hari ini kita menindaklanuti hasil kesepakatan rapat di mabes dengan Bupati dan kita jalankan bersama. padahal tidak, maka saya tidak bisa ambil keputusan saat ini,untuk mengikuti keinginan kalian. Kami akan melapor dulu ke Bupati soal poin-poin keberatan yang diajukan UNIPAS. Tapi untuk soal penamaan dalam pembiayaan saat ini tidak bisa dirubah lagi, karena nomenklatur di APBD sudah demikian. Untuk merubah harus bersabar kita konsultasikan dengan bupati dan menunggu di perubahan anggaran, karena merubah itu butuh kesepakatan DPRD”.

Pada akhirnya soal pembiayaan mahasiswa umum dalam bentuk beasiswa ditunda prosesnya. Tetapi soal PNS/guru yang belum sarjana dan melanjutkan kuliah strata satu (S1) di Unipas sudah di sepakati bersama dan pada hari senin 7/5/2018 Pemda sudah mencairkan dananya ke pihak UNIPAS .

“Jumlah guru PNS yang mau kuliah S1 tahap awal adalah 107 orang guru, yang dibiayai Pemda, dengan anggaran peningkatan kapasitas ASN yang ada di BKD dan sisanya akan diakomodir melalui APBDP 2018” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

UNIPAS Mentahkan Kembali Sejumlah Kesepakatan Dengan Pemda Morotai

Morotai, i-malut.com – Pemda Kabupaten Pulau Morotai kembali didatangi pihak Universitas Pasifik Pulau Morotai, dalam rangka melakukan rapat konfirmasi soal sistim pembiayaan UNIPAS oleh Pemda yang telah dibahas sebelumnya.

Pihak UNIPAS dipimpin lansung oleh Rektor, Sulami Sibua, didampingi para Warek dan Dekan. Sementara Pemda sendiri dipimpin oleh Sekertaris Daerah, Muhammad M Kharie, didampingi Asisten I, Muchlis Bay, Kadiknas, F Revi Dara, dan Staf Khusus Bupati, Syakir Sandri, Jainal Karim dan Mustafa Lasiji.

Pertemuan ini berlangsung diruang Aula Setda Kantor Bupati Pulau Morotai, Jum’At 4/5/2018, sore tadi. Pertemuan ini dibuka oleh Asisten i Setda Pulau Morotai, Muchlis Bay.

Pembicaraan ini diawali oleh Rektor UNIPAS , Sulami Sibua. Menurutnya 11 poin yang berhasil mereka simpulkan menyangkut dengan soal sistim pembiayaan UNIPAS. Namun pada intinya mereka menolak sistim pembiayaan mahasiswa umum yang ditawarkan Pemda dengan tiga syarat.

“Setalah pertemuan kedua dengan Bupati di mabes, kami tindak lanjuti ke rapat Senat UNIPAS dan kami spakat menolak sistim pembiayaan yang di tawarkan Bupati karena terjadi dikotomi disana, sehingga menimbulkan protes dalam bentuk aksi demo oleh mahasiswa. karena menganggap sistim ini meng-anaktirikan sebagian mahasiswa. karena ada fakultas yang di bantu ful ada yang tidak” jelasnya.

Sulami juga menambahkan, soal penamaan nomenklatur kalau boleh jangan menggunakan nama beasiswa, sebab merepotkan, karena bicara beasiswa, berarti dana tersebut menjadi hak penuh mahasiswa dan diberikan lansung ke mahasiswa, karena itu hak mereka, walaupun dananya masuk melalui kami tapi itu hanya mampir sebentar, sehingga membuat kita kesulitan dalam pembiayaan operasional, gaji dan lain lain.

Dari Pemda sendiri sempat terkejut sehingga menanggapi serius soal ini, karena Pemda berharap pertemuan hari ini menindak lanjuti kesepakatan bersama saat pertemuan dengan Bupati di mabes baru-baru ini.

Sekertaris Daerah, Muhammad M Kharie, mengatakan, pemda sangat spakat dan berkomitmen soal UNIPAS tetap eksis, Pemda tidak masuk pada teknis pengelolaan anggaran UNIPAS . Sebenarnya ini hanya soal persepsi, karena bila ini diseriusi maka tidak ada dikotomi soal mahasiswa morotai dan bukan Morotai.

“Namanya kalau sudah kuliah di Morotai dan sudah menetap lebih dari 6 bulan berarti sudah seharusnya menjadi orang morotai, persoalannya mereka dari luar morotai tidak mau merubah identitas mereka” tegasnya.

Tambah Sekda, “Saya pikir rapat hari ini kita menindaklanuti hasil kesepakatan rapat di mabes dengan Bupati dan kita jalankan bersama. padahal tidak, maka saya tidak bisa ambil keputusan saat ini,untuk mengikuti keinginan kalian. Kami akan melapor dulu ke Bupati soal poin-poin keberatan yang diajukan UNIPAS. Tapi untuk soal penamaan dalam pembiayaan saat ini tidak bisa dirubah lagi, karena nomenklatur di APBD sudah demikian. Untuk merubah harus bersabar kita konsultasikan dengan bupati dan menunggu di perubahan anggaran, karena merubah itu butuh kesepakatan DPRD”.

Pada akhirnya soal pembiayaan mahasiswa umum dalam bentuk beasiswa ditunda prosesnya. Tetapi soal PNS/guru yang belum sarjana dan melanjutkan kuliah strata satu (S1) di Unipas sudah di sepakati bersama dan pada hari senin 7/5/2018 Pemda sudah mencairkan dananya ke pihak UNIPAS .

“Jumlah guru PNS yang mau kuliah S1 tahap awal adalah 107 orang guru, yang dibiayai Pemda, dengan anggaran peningkatan kapasitas ASN yang ada di BKD dan sisanya akan diakomodir melalui APBDP 2018” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER