Mengatasnakan Petugas BPN, 2 Warga Lakukan Pengukuran Lahan Warga dan Meminta Bayaran

i-malut.com, LEDE – Dua warga Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu masing – masing bernama La Dae dan La Pulo diduga mengatasnamakan pengurus Badan Pertanahan Nasionan (BPN), yang melakukan pengukuran kebun untuk pembuatan sertifikat dengan meminta uang pengukuran lahan sebesar 300-350 ribu rupiah perlahan kepada masyarakat di Kecamatan Lede.

“Kedua warga itu sudah membawa nama pengurus pembuatan Sertifikat gratis telah meminta uang kepada warga dan ada beberapa yang sudah menjadi korban di antaranya La dilo, La Saha, La Usumani,” kata Sumber yang enggan namanya di beritakan kepada i-malut.com Jumat (11/5/2018).

Dirinya meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pungli ini, karena telah mencederai marwah instansi negara dalam hal ini adalah BPN,

“Polisi harus usut kasus ini, karena sudah ada warga yang menjadi korban, dan membawakan instansi negara untuk meminta uang kepada warga”, jelasnya.

Terpisah, salah satu warga bernama Jamrudin kepada i-malut.com belum lama ini mengatakan, memang benar ada petugas pengukuran untuk pembuatan sertifikat lahan kebun di wilayah kecamatan Lede yang diturunkan oleh BPN telah mengembalikan berkas beberapa warga yang ingin membuat sertifikat dengan alasan bahwa lahan kebun masyarakat sudah masuk pada areal HPK (Hutan Produksi Konfersi), dan yang mengagetkan juga yaitu areal yang masuk pada kawasan HPK sesuai yang tergambar di peta yang di dapatkan dari BPN, ternyata justru yang memiliki wilayah terluas yaitu berada di wilayah Kecamatan Taliabu Barat laut (Nggele) sampai Kecamatan Taliabu Barat.

“Saya pun belum bisa memastikan apakah areal HPK sesungguhnya adalah areal WIUP Tambang atau bukan, namun yang tertera pada peta yang ada yaitu wilayah HPK sesuai dengan keterangan yang ada pada peta termasuk port tolong yang sudah jelas adalah wilayah perusahaan, ” ujarnya.

Ditambahkan, dengan informasi ini dengan dirinya berharap tidak saling menghujat dalam menanggapinya, tapi agar bersama-sama mencari solusi demi masa depan anak cucu di negeri yang kita cintai (taliabu).

Jamrudin berharap, kepada perwakilan rakyat daerah dan Bupati Pulau Taliabu agar teliti dan berhati-hati dalam mengusulkan dan membahas RANPERDA RT RW Pulau Taliabu.

“Ingatlah, Masa depan rakyat Taliabu ada di tangan Rakyat dan Anda selaku representasi rakyat Taliabu, ” tegasnya.

Rep/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Mengatasnakan Petugas BPN, 2 Warga Lakukan Pengukuran Lahan Warga dan Meminta Bayaran

i-malut.com, LEDE – Dua warga Desa Langganu, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu masing – masing bernama La Dae dan La Pulo diduga mengatasnamakan pengurus Badan Pertanahan Nasionan (BPN), yang melakukan pengukuran kebun untuk pembuatan sertifikat dengan meminta uang pengukuran lahan sebesar 300-350 ribu rupiah perlahan kepada masyarakat di Kecamatan Lede.

“Kedua warga itu sudah membawa nama pengurus pembuatan Sertifikat gratis telah meminta uang kepada warga dan ada beberapa yang sudah menjadi korban di antaranya La dilo, La Saha, La Usumani,” kata Sumber yang enggan namanya di beritakan kepada i-malut.com Jumat (11/5/2018).

Dirinya meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pungli ini, karena telah mencederai marwah instansi negara dalam hal ini adalah BPN,

“Polisi harus usut kasus ini, karena sudah ada warga yang menjadi korban, dan membawakan instansi negara untuk meminta uang kepada warga”, jelasnya.

Terpisah, salah satu warga bernama Jamrudin kepada i-malut.com belum lama ini mengatakan, memang benar ada petugas pengukuran untuk pembuatan sertifikat lahan kebun di wilayah kecamatan Lede yang diturunkan oleh BPN telah mengembalikan berkas beberapa warga yang ingin membuat sertifikat dengan alasan bahwa lahan kebun masyarakat sudah masuk pada areal HPK (Hutan Produksi Konfersi), dan yang mengagetkan juga yaitu areal yang masuk pada kawasan HPK sesuai yang tergambar di peta yang di dapatkan dari BPN, ternyata justru yang memiliki wilayah terluas yaitu berada di wilayah Kecamatan Taliabu Barat laut (Nggele) sampai Kecamatan Taliabu Barat.

“Saya pun belum bisa memastikan apakah areal HPK sesungguhnya adalah areal WIUP Tambang atau bukan, namun yang tertera pada peta yang ada yaitu wilayah HPK sesuai dengan keterangan yang ada pada peta termasuk port tolong yang sudah jelas adalah wilayah perusahaan, ” ujarnya.

Ditambahkan, dengan informasi ini dengan dirinya berharap tidak saling menghujat dalam menanggapinya, tapi agar bersama-sama mencari solusi demi masa depan anak cucu di negeri yang kita cintai (taliabu).

Jamrudin berharap, kepada perwakilan rakyat daerah dan Bupati Pulau Taliabu agar teliti dan berhati-hati dalam mengusulkan dan membahas RANPERDA RT RW Pulau Taliabu.

“Ingatlah, Masa depan rakyat Taliabu ada di tangan Rakyat dan Anda selaku representasi rakyat Taliabu, ” tegasnya.

Rep/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER