3 Dinas di Lingkup Pemda Buat MoU Dengan Kejaksaan Negeri Pulau Morotai

i-malut.com, Morotai – Pemda Kabupaten Pulau Morotai kembali menggandeng Kejaksaan Negeri Pulau Morotai sebagai mitra kerja dalam pendampingan hukum bagi Pemda bila timbul persoalan hukum terhadap SKPD yang telah menandatangani MoU dengan kejakaan.

Bertempat di aula setda kantor Bupati Pulau Morotai, Senin 14/5/2018, Pemda melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Pulau Morotai dan Sosialisasi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Acara ini dibuka lansung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, M.Si. dihadiri Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie, Asisten III Ida Arsad, Para kepala dinas, kepala Kejari Pulau Morotai, Supardi, SH, Kasi Datun Tatu Aditya, SH.MH serta staf Kejari Pulau Morotai.

Wakil Bupati Pulau Morotai dalam sambutannya menyampaikan sangat mengapresiasi kerja sama ini dengan menandatangani MoU hari ini dengan sejumlah SKPD.

“Untuk itu kegiatan kerja sama ini kami sangat apresiasi dengan baik, sehingga ada penandatangani MoU hari ini dengan Dinas Perikanan & Kelautan, DPKAD, dan Dinas Parawisata”. ungkapnya.

Bagi Asrun, Kejaksaan Negeri Pulau Morotai sebagai mitra Pemda hendak membuka wawasan para pejabat di daerah ini, sehingga mereka diarahkan dalam bekerja agar tidak tesangkut persoalan hukum baik perdata maupun pidana.

“Kami memaknai kerja sama ini suatu langkah maju dalam upaya menciptakan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas menuju morotai bangkit” harapnya saat mengahiri sambutannya.

Kasi Datun Kejari Pulau Morotai, Tatu Aditya, SH.MH saat dikonfirmasi terpisah, diruang aula kantor Bupati mengatakan, kerja sama ini lebih mengarahkan SKPD kepada pencegahan, agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami Datang sebagai sarana pembaharuan birokrasi dan masyarakat. Pada pokok lain kami sedikit menilai apa yang menjadi kebutuhan, sesuai visi-misi pemda pulau morotai, untuk itu kami membuka diri dan siap bersinergi untuk membangun kabupaten pulau morotai bersama sama”. ungkapnya.

Sementara, kepala Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Supardi, SH, menjelaskan tujuan MOU ini, bila kemudian hari ada permasalahan hukum yang dihadapi SKPD, maka pihaknya bisa memberikan pendampingan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar.

“Sosialisasi ini diperuntukkan kepada semua pejabat, dan MOU dengan Pemda hari ini, lebih spesifiknya tiga SKPD; yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata dan DPKAD, ini bukan yang pertama, karena tahun sebelumnya Kejari Pulau Morotai sudah menandatangani MoU kerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPMD dan RSUD. Jadi tidak dibatasi pada SKPD tertentu, tetapi tergantung kesediaan SKPD masing-masing dan kami membuka diri bagi semua SKPD bisa menggunakan jasa kami dibidang perdata dan tata usaha negara, tanpa pungut biaya” jelasnya.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

3 Dinas di Lingkup Pemda Buat MoU Dengan Kejaksaan Negeri Pulau Morotai

i-malut.com, Morotai – Pemda Kabupaten Pulau Morotai kembali menggandeng Kejaksaan Negeri Pulau Morotai sebagai mitra kerja dalam pendampingan hukum bagi Pemda bila timbul persoalan hukum terhadap SKPD yang telah menandatangani MoU dengan kejakaan.

Bertempat di aula setda kantor Bupati Pulau Morotai, Senin 14/5/2018, Pemda melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Pulau Morotai dan Sosialisasi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Acara ini dibuka lansung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, M.Si. dihadiri Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie, Asisten III Ida Arsad, Para kepala dinas, kepala Kejari Pulau Morotai, Supardi, SH, Kasi Datun Tatu Aditya, SH.MH serta staf Kejari Pulau Morotai.

Wakil Bupati Pulau Morotai dalam sambutannya menyampaikan sangat mengapresiasi kerja sama ini dengan menandatangani MoU hari ini dengan sejumlah SKPD.

“Untuk itu kegiatan kerja sama ini kami sangat apresiasi dengan baik, sehingga ada penandatangani MoU hari ini dengan Dinas Perikanan & Kelautan, DPKAD, dan Dinas Parawisata”. ungkapnya.

Bagi Asrun, Kejaksaan Negeri Pulau Morotai sebagai mitra Pemda hendak membuka wawasan para pejabat di daerah ini, sehingga mereka diarahkan dalam bekerja agar tidak tesangkut persoalan hukum baik perdata maupun pidana.

“Kami memaknai kerja sama ini suatu langkah maju dalam upaya menciptakan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas menuju morotai bangkit” harapnya saat mengahiri sambutannya.

Kasi Datun Kejari Pulau Morotai, Tatu Aditya, SH.MH saat dikonfirmasi terpisah, diruang aula kantor Bupati mengatakan, kerja sama ini lebih mengarahkan SKPD kepada pencegahan, agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami Datang sebagai sarana pembaharuan birokrasi dan masyarakat. Pada pokok lain kami sedikit menilai apa yang menjadi kebutuhan, sesuai visi-misi pemda pulau morotai, untuk itu kami membuka diri dan siap bersinergi untuk membangun kabupaten pulau morotai bersama sama”. ungkapnya.

Sementara, kepala Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Supardi, SH, menjelaskan tujuan MOU ini, bila kemudian hari ada permasalahan hukum yang dihadapi SKPD, maka pihaknya bisa memberikan pendampingan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar.

“Sosialisasi ini diperuntukkan kepada semua pejabat, dan MOU dengan Pemda hari ini, lebih spesifiknya tiga SKPD; yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata dan DPKAD, ini bukan yang pertama, karena tahun sebelumnya Kejari Pulau Morotai sudah menandatangani MoU kerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPMD dan RSUD. Jadi tidak dibatasi pada SKPD tertentu, tetapi tergantung kesediaan SKPD masing-masing dan kami membuka diri bagi semua SKPD bisa menggunakan jasa kami dibidang perdata dan tata usaha negara, tanpa pungut biaya” jelasnya.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER