Kemenkumham Wilayah Malut Sosialisasi RANHAM di Pulau Morotai

i-malut.com – MOROTAI – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Kantor Wilayah Maluku Utara, bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai melakukan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Aula Setda Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (14/5/2018).

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, MSi. dihadiri oleh, Kepala Kejari Pulau Morotai, Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai dan unsur TNI AL, TNI AU dan TNI AD, serta sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Daerah Pulau Morotai.

“Sosialisasi RANHAM menghadirkan dua pemateri, diantarnya Dr. Nam Rumkel, S.Ag.MH, Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca sarjana Unkhair dan Jamaludin, SH.M.Si, kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara” ungkap Kabag Hukum Setda Kantor Bupati Pulau Morotai, Jamaludin, SH, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin 14/5/218, sore.

Sementara Jamaludin, SH.M.Si, kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menjelaskan, RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan perlindungan HAM di indonesia.

“Tujuannya meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakkan HAM di indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya dan keamanan, serta ketertiban bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila” ungkapnya.

Lanjutnya menegaskan, Dasar hukum RANHAM adalah Perpres Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 75 tahun 2015 tentang rencana nasional hak asasi manusia 2015-2019.

Dengan beberapa program utamanya, masing-masing, pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pendidikan HAM, penetapan norma dan standar HAM, serta pelayanan komunikasi masyarakat.

“Dengan tujuan mengetahui upaya, perkembangan, dan hambatan pelaksaaan program utama RANHAM di provinsi dan kabupaten kota. Memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan program utama RANHAM sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program utama RANHAM di semua tingkatan dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan HAM kepada Presiden RI”. urainya.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Kemenkumham Wilayah Malut Sosialisasi RANHAM di Pulau Morotai

i-malut.com – MOROTAI – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Kantor Wilayah Maluku Utara, bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai melakukan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Aula Setda Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (14/5/2018).

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, MSi. dihadiri oleh, Kepala Kejari Pulau Morotai, Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai dan unsur TNI AL, TNI AU dan TNI AD, serta sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Daerah Pulau Morotai.

“Sosialisasi RANHAM menghadirkan dua pemateri, diantarnya Dr. Nam Rumkel, S.Ag.MH, Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca sarjana Unkhair dan Jamaludin, SH.M.Si, kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara” ungkap Kabag Hukum Setda Kantor Bupati Pulau Morotai, Jamaludin, SH, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin 14/5/218, sore.

Sementara Jamaludin, SH.M.Si, kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menjelaskan, RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan perlindungan HAM di indonesia.

“Tujuannya meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakkan HAM di indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya dan keamanan, serta ketertiban bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila” ungkapnya.

Lanjutnya menegaskan, Dasar hukum RANHAM adalah Perpres Nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas Perpres Nomor 75 tahun 2015 tentang rencana nasional hak asasi manusia 2015-2019.

Dengan beberapa program utamanya, masing-masing, pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pendidikan HAM, penetapan norma dan standar HAM, serta pelayanan komunikasi masyarakat.

“Dengan tujuan mengetahui upaya, perkembangan, dan hambatan pelaksaaan program utama RANHAM di provinsi dan kabupaten kota. Memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan program utama RANHAM sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program utama RANHAM di semua tingkatan dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan HAM kepada Presiden RI”. urainya.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER