Cegah KKN, DPMD Buat Surat Edaran ke Seluruh Camat dan Kades Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI – Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang, karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama, mengabaikan etika, dan melanggar aturan hukum.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada 28/5/2018 mengeluarkan Surat Edaran Momor 412/96/V/2018, kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Pulau Porotai, agar mentaati aturan yang dituangkan dalam surat edaran tersebut.

Hal ini dilakukan karena banyak kasus soal Dana Desa di tahun sebelumnya membuat sejumlah ASN terkait dan kepala desa dipenjara, serta terjadi kegaduhan di desa, karena pada perekrutan BPD, sejumlah kades mengutamakan saudara sungguh atau keluarga dekatnya yang direkrut kemudian diloloskan. Seperti terjadi di desa Usbar Dalam, Kecamatan Morotai Barat dan Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.

Dalam surat edaran tersebut, Kepala Dinas PMD menyampaikan Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengisyaratkan penyelenggara negara harus bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Karena dewasa ini banyak terjadi KKN dalam penyelenggara negara, khususnya pada pelaksanaan pengelolaan Pemerintah Desa.

Menurut Kadis PMD Basri Hamaya, SH.MH, Kepala Desa dan BPD merupakan unsur penyelenggara negara di desa. Untuk itu dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

“Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.” tegasnya.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka dalam surat edaran tersebut, kepala DPMD menyampaikan tiga hal, yakni Pertama, kepala desa dilarang mengangkat atau menempatkan saudara kandung/susu, keluarga dekat atau orang tua kedalam jabatan struktural di pemerintah desa, baik sebagai sekertaris, bendahara atau perangkat desa lainnya. Kedua, kepala desa dilarang membuat keputusan atau ketetapan yang strategis, melampui kewenangan pejabat tata usaha negara lainnya, karena tersebut dapat memberikan konsekwensi hukum kepada saudara, sehingga kepututasan yang saudara ambil bisa batal demi hukum. Ketiga apabila terdapat keputusan pengangkatan aparatur desa yang berindikasi syarat dengan KKN, sebagaimana dimaksud pada poin pertama, diharapkan untuk dapat dibatalkan dan apabila saudara tidak membatalkan keputusan tersebut maka akan dilakukan executive review untuk di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku keputusan yang tidak berlaku. Dan ke empat, bila edaran ini tidak di indahkan akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap masyarakat juga proaktif dalam memberikan laporan, bila di desa masing-masing pemerintahan desanya melakukan KKN, agar kami tindak.”harap kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, Basri Hamaya, SH.MH

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Cegah KKN, DPMD Buat Surat Edaran ke Seluruh Camat dan Kades Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI – Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang, karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama, mengabaikan etika, dan melanggar aturan hukum.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada 28/5/2018 mengeluarkan Surat Edaran Momor 412/96/V/2018, kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Pulau Porotai, agar mentaati aturan yang dituangkan dalam surat edaran tersebut.

Hal ini dilakukan karena banyak kasus soal Dana Desa di tahun sebelumnya membuat sejumlah ASN terkait dan kepala desa dipenjara, serta terjadi kegaduhan di desa, karena pada perekrutan BPD, sejumlah kades mengutamakan saudara sungguh atau keluarga dekatnya yang direkrut kemudian diloloskan. Seperti terjadi di desa Usbar Dalam, Kecamatan Morotai Barat dan Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.

Dalam surat edaran tersebut, Kepala Dinas PMD menyampaikan Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengisyaratkan penyelenggara negara harus bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Karena dewasa ini banyak terjadi KKN dalam penyelenggara negara, khususnya pada pelaksanaan pengelolaan Pemerintah Desa.

Menurut Kadis PMD Basri Hamaya, SH.MH, Kepala Desa dan BPD merupakan unsur penyelenggara negara di desa. Untuk itu dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

“Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.” tegasnya.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka dalam surat edaran tersebut, kepala DPMD menyampaikan tiga hal, yakni Pertama, kepala desa dilarang mengangkat atau menempatkan saudara kandung/susu, keluarga dekat atau orang tua kedalam jabatan struktural di pemerintah desa, baik sebagai sekertaris, bendahara atau perangkat desa lainnya. Kedua, kepala desa dilarang membuat keputusan atau ketetapan yang strategis, melampui kewenangan pejabat tata usaha negara lainnya, karena tersebut dapat memberikan konsekwensi hukum kepada saudara, sehingga kepututasan yang saudara ambil bisa batal demi hukum. Ketiga apabila terdapat keputusan pengangkatan aparatur desa yang berindikasi syarat dengan KKN, sebagaimana dimaksud pada poin pertama, diharapkan untuk dapat dibatalkan dan apabila saudara tidak membatalkan keputusan tersebut maka akan dilakukan executive review untuk di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku keputusan yang tidak berlaku. Dan ke empat, bila edaran ini tidak di indahkan akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap masyarakat juga proaktif dalam memberikan laporan, bila di desa masing-masing pemerintahan desanya melakukan KKN, agar kami tindak.”harap kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, Basri Hamaya, SH.MH

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER