Cegah KKN, DPMD Buat Surat Edaran ke Seluruh Camat dan Kades Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI – Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang, karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama, mengabaikan etika, dan melanggar aturan hukum.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada 28/5/2018 mengeluarkan Surat Edaran Momor 412/96/V/2018, kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Pulau Porotai, agar mentaati aturan yang dituangkan dalam surat edaran tersebut.

Hal ini dilakukan karena banyak kasus soal Dana Desa di tahun sebelumnya membuat sejumlah ASN terkait dan kepala desa dipenjara, serta terjadi kegaduhan di desa, karena pada perekrutan BPD, sejumlah kades mengutamakan saudara sungguh atau keluarga dekatnya yang direkrut kemudian diloloskan. Seperti terjadi di desa Usbar Dalam, Kecamatan Morotai Barat dan Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.

Dalam surat edaran tersebut, Kepala Dinas PMD menyampaikan Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengisyaratkan penyelenggara negara harus bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Karena dewasa ini banyak terjadi KKN dalam penyelenggara negara, khususnya pada pelaksanaan pengelolaan Pemerintah Desa.

Menurut Kadis PMD Basri Hamaya, SH.MH, Kepala Desa dan BPD merupakan unsur penyelenggara negara di desa. Untuk itu dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

“Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.” tegasnya.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka dalam surat edaran tersebut, kepala DPMD menyampaikan tiga hal, yakni Pertama, kepala desa dilarang mengangkat atau menempatkan saudara kandung/susu, keluarga dekat atau orang tua kedalam jabatan struktural di pemerintah desa, baik sebagai sekertaris, bendahara atau perangkat desa lainnya. Kedua, kepala desa dilarang membuat keputusan atau ketetapan yang strategis, melampui kewenangan pejabat tata usaha negara lainnya, karena tersebut dapat memberikan konsekwensi hukum kepada saudara, sehingga kepututasan yang saudara ambil bisa batal demi hukum. Ketiga apabila terdapat keputusan pengangkatan aparatur desa yang berindikasi syarat dengan KKN, sebagaimana dimaksud pada poin pertama, diharapkan untuk dapat dibatalkan dan apabila saudara tidak membatalkan keputusan tersebut maka akan dilakukan executive review untuk di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku keputusan yang tidak berlaku. Dan ke empat, bila edaran ini tidak di indahkan akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap masyarakat juga proaktif dalam memberikan laporan, bila di desa masing-masing pemerintahan desanya melakukan KKN, agar kami tindak.”harap kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, Basri Hamaya, SH.MH

Rep/Red : (Lilo)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Cegah KKN, DPMD Buat Surat Edaran ke Seluruh Camat dan Kades Pulau Morotai

-

i-malut.com, MOROTAI – Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang, karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN, sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama, mengabaikan etika, dan melanggar aturan hukum.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada 28/5/2018 mengeluarkan Surat Edaran Momor 412/96/V/2018, kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Pulau Porotai, agar mentaati aturan yang dituangkan dalam surat edaran tersebut.

Hal ini dilakukan karena banyak kasus soal Dana Desa di tahun sebelumnya membuat sejumlah ASN terkait dan kepala desa dipenjara, serta terjadi kegaduhan di desa, karena pada perekrutan BPD, sejumlah kades mengutamakan saudara sungguh atau keluarga dekatnya yang direkrut kemudian diloloskan. Seperti terjadi di desa Usbar Dalam, Kecamatan Morotai Barat dan Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya.

Dalam surat edaran tersebut, Kepala Dinas PMD menyampaikan Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengisyaratkan penyelenggara negara harus bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Karena dewasa ini banyak terjadi KKN dalam penyelenggara negara, khususnya pada pelaksanaan pengelolaan Pemerintah Desa.

Menurut Kadis PMD Basri Hamaya, SH.MH, Kepala Desa dan BPD merupakan unsur penyelenggara negara di desa. Untuk itu dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

“Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.” tegasnya.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka dalam surat edaran tersebut, kepala DPMD menyampaikan tiga hal, yakni Pertama, kepala desa dilarang mengangkat atau menempatkan saudara kandung/susu, keluarga dekat atau orang tua kedalam jabatan struktural di pemerintah desa, baik sebagai sekertaris, bendahara atau perangkat desa lainnya. Kedua, kepala desa dilarang membuat keputusan atau ketetapan yang strategis, melampui kewenangan pejabat tata usaha negara lainnya, karena tersebut dapat memberikan konsekwensi hukum kepada saudara, sehingga kepututasan yang saudara ambil bisa batal demi hukum. Ketiga apabila terdapat keputusan pengangkatan aparatur desa yang berindikasi syarat dengan KKN, sebagaimana dimaksud pada poin pertama, diharapkan untuk dapat dibatalkan dan apabila saudara tidak membatalkan keputusan tersebut maka akan dilakukan executive review untuk di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku keputusan yang tidak berlaku. Dan ke empat, bila edaran ini tidak di indahkan akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap masyarakat juga proaktif dalam memberikan laporan, bila di desa masing-masing pemerintahan desanya melakukan KKN, agar kami tindak.”harap kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa, Basri Hamaya, SH.MH

Rep/Red : (Lilo)

BERITA LAINNYA

UNUTARA Sebagai Pelopor Kampus Multi Toleransi di Maluku...

Ternate -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah XII provinsi Maluku-Maluku Utara telah menyelenggarakan evaluasi...

Secara Administrasi, Sudah Tiga Parpol di Halut Urus...

Tobelo -- Sampai sejauh ini baru tiga Partai Politik (Parpol) yang diproses pencairan dana hibahnya...

Pilkada Halut Usai, DPRD Paripurna Penetapan Bupati dan...

Tobelo -- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2020, kini...

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana -- Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun...

Babinsa Waihama dan Nakes Kompak soal Penanganan C-19

Sanana -- Bintara Pemuda Desa atau Babinsa Waihama-Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kopka. Abdullah...

Drama Antagonis di Ruang Rapat Command Center, sehari...

Sanana -- Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di ruang rapat Command Center Kantor...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...