Pemprov Malut Tunggak Pembayaran DBH Pajak ke Pemda Haltim 5 Milyar Lebih

i-malut.com, MABA – Sekitar kurang lebih 5 Milyar tunggakan DBH pajak air permukaan dan air tanah oleh Pemerintahan Provinsi Maluku Utara (Malut) di pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Haltim Mursid Amalan, Senin (4/6/2018)

Kepada wartawan, Kamis (31/5/2018) lalu, dirinya mengaku bahwa DPRD Kabupaten Haltim saat melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Badan Pendapatan Keuangan (BPK) Provinsi Malut terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH), ditemukan sejumlah masalah terkait dengan pembayaran tunggakan DBH permukaan air dan air tanah oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sebesar kurang lebih 5 Milyar, terhitung mulai dari tahun 2016 sampai pada saat ini.

“Kemarin kami lakukan rapat koordinasi dengan bidang pendapatan badan keuangan Provinsi Maluku Utara, didapati tunggakan Pemerintahan Provinsi soal DBH mulai dari tahun 2016 Sekitar 5 Miliar lebih yang harus dibayar ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.”ungkapnya

Dirinya menilai bahwa, Pemprov Malut sengaja menunda atau tidak menyeselaikan pembayaran Dana Bagi Hasil tersebut

“Dapat dilihat bahwa ada unsur kesengajaan dari pemerintah provinsi tidak menyelesaiakan dengan sengaja menunda pembayaran DBH pajak Air permukaan yang lainnya. Hanya 20 sekian juta lebih itu dari tahun 2016 sampai sekarang khusus pajak permukaan air tanah.” kata Dia

Lebih lanjut kata Dia, hal ini disampaikan agar secepatnya dilakukan penyelesaian soal tunggakan pemerintah Provinsi kaitanya dengan dana bagi hasil pajak ke Kabupaten Halmahera Timur, karena masyarakat sudah melakukan pembayaran pajak.

“Pajak kendaraan bermotor, Pajak BBM itu sudah mulai dilakukan pembayaran, jadi sekiranya Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan tunggakan DBH ke Pemda Halmahera Timur.” Pintanya

Tambahnya “Melalui kesempatan ini, kami sampaikan untuk secepatnya melakukan pembayaran dan jika pada tahun ini belum ada penyelesaian, kami akan melakukan presur kembali dan kami upayakan langsung ketemu dengan kepala bidangnya.”

dikatakannya, Pihaknya akan berkoordinasi dengan Instalasi terkait dalam hal ini Pemprov terkait kendala yang dialami Pemprov sehingga menyebabkan mandeknya pembayaran tersebut. Pihak DPDR Haltim juga belum mengetahui dengan Pasti, sebab yang di temui oleh DPRD bukan Kepala Bidang Pembayaran melainkan bidang pendapatan.

“Karena yang kami temui itu hanya bidang pendapatannya. Diakan hanya melakukan penagihan sementara yang pembayaran itu tinggal perintah dari kepala badannya, kalau selama belum ada perintah ya pasti belum ada pembayaran.” ujanya

Rep/Red : (All)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Pemprov Malut Tunggak Pembayaran DBH Pajak ke Pemda Haltim 5 Milyar Lebih

-

i-malut.com, MABA – Sekitar kurang lebih 5 Milyar tunggakan DBH pajak air permukaan dan air tanah oleh Pemerintahan Provinsi Maluku Utara (Malut) di pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Haltim Mursid Amalan, Senin (4/6/2018)

Kepada wartawan, Kamis (31/5/2018) lalu, dirinya mengaku bahwa DPRD Kabupaten Haltim saat melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Badan Pendapatan Keuangan (BPK) Provinsi Malut terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH), ditemukan sejumlah masalah terkait dengan pembayaran tunggakan DBH permukaan air dan air tanah oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sebesar kurang lebih 5 Milyar, terhitung mulai dari tahun 2016 sampai pada saat ini.

“Kemarin kami lakukan rapat koordinasi dengan bidang pendapatan badan keuangan Provinsi Maluku Utara, didapati tunggakan Pemerintahan Provinsi soal DBH mulai dari tahun 2016 Sekitar 5 Miliar lebih yang harus dibayar ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.”ungkapnya

Dirinya menilai bahwa, Pemprov Malut sengaja menunda atau tidak menyeselaikan pembayaran Dana Bagi Hasil tersebut

“Dapat dilihat bahwa ada unsur kesengajaan dari pemerintah provinsi tidak menyelesaiakan dengan sengaja menunda pembayaran DBH pajak Air permukaan yang lainnya. Hanya 20 sekian juta lebih itu dari tahun 2016 sampai sekarang khusus pajak permukaan air tanah.” kata Dia

Lebih lanjut kata Dia, hal ini disampaikan agar secepatnya dilakukan penyelesaian soal tunggakan pemerintah Provinsi kaitanya dengan dana bagi hasil pajak ke Kabupaten Halmahera Timur, karena masyarakat sudah melakukan pembayaran pajak.

“Pajak kendaraan bermotor, Pajak BBM itu sudah mulai dilakukan pembayaran, jadi sekiranya Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan tunggakan DBH ke Pemda Halmahera Timur.” Pintanya

Tambahnya “Melalui kesempatan ini, kami sampaikan untuk secepatnya melakukan pembayaran dan jika pada tahun ini belum ada penyelesaian, kami akan melakukan presur kembali dan kami upayakan langsung ketemu dengan kepala bidangnya.”

dikatakannya, Pihaknya akan berkoordinasi dengan Instalasi terkait dalam hal ini Pemprov terkait kendala yang dialami Pemprov sehingga menyebabkan mandeknya pembayaran tersebut. Pihak DPDR Haltim juga belum mengetahui dengan Pasti, sebab yang di temui oleh DPRD bukan Kepala Bidang Pembayaran melainkan bidang pendapatan.

“Karena yang kami temui itu hanya bidang pendapatannya. Diakan hanya melakukan penagihan sementara yang pembayaran itu tinggal perintah dari kepala badannya, kalau selama belum ada perintah ya pasti belum ada pembayaran.” ujanya

Rep/Red : (All)

BERITA LAINNYA

Bagi Sekolah yang belum masukan LPJ, Disdik tegaskan...

Ternate -- Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate Irnawati Imam meminta...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

Sadis!!! Camat Joronga Berkantor Di Labuha, Isteri Camat...

Labuha - Semenjak dilantik sebagai Camat di Kecamatan Joronga tahun 2016 lalu, Mahdan Hi. Abidin,...

Bentuk Pemerintahan Desa, Kades Terpilih undang Babinsa Wainin

Sanana -- Langkah bijak dilakukan Usmono Gay, Kades Wainin Terpilih pada Pilkades Serentak Tahun 2021...

Drama Antagonis di Ruang Rapat Command Center, sehari...

Sanana -- Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di ruang rapat Command Center Kantor...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...