Sebelum Diproses, Kades dan Kontraktor Dihimbau Jaksa Segera Kembalikan Uang

i-malut.com – MOROTAI – Jaksa sebagai salah satu unsur apartur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani tugas tugas lain dalam perkara perdata maupun tata usaha negara (DATUN).

Kasi DaTUN Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Tatu Aditya, SH. MH, kepada i-malut.com, Senin, (4/6/2018), menjelaskan bahwa, di tahun 2018, dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, seksi perdata dan tata usaha negara telah menjalin kerja sama dengan 7 SKPD Pemda Kabupaten Pulau Morotai.

Menurutnya, dalam pelaksanaannya, jaksa sebagai pengacara negara memperoleh surat kuasa khusus sebanyak 32 buah.

“Hampir seluruh kegiatan yang dikuasakan adalah non litigasi untuk melakukan pemulihan keuangan daerah melalui penagihan pembayaran baik berdasarkan temuan inspektorat atau perundang-undangan yang mengaturnya” ujarnya.

Lebih lanjut, Aditya, menerangkan, dari 32 SKK, diantaranya 13 SKK dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dikuasakan kepada pihaknya selaku pengacara negara, untuk melakukan pemulihan keuangan daerah melalui penagihan kepada 13 kepala desa, dengan total seluruh uang yang akan ditagih lebih dari Rp. 1,3 milyar.

“Kami akan memberikan waktu ke seluruh kepala desa yang sudah berjanji untuk mengembalikan uang ke kas daerah dalam waktu singkat. apabila waktu tersebut tidak diindahkan, sebagai pengacara negara dapat merekomendasikan agar diproses hukum litigasi baik itu pidana maupun perdata” tegasnya.

Kasi Datun juga menyampaikan, 11 SKK untuk melakukan pemulihan keuangan dari DPKAD terkait piutang pajak galian C tahun 2016 – 2017.

Tambahnya, “Kami telah memiliki identitas perusahan yang belum membayar pajak galian C sebanyak lebih dari 40 perusahan yang berdomisili tersebar di seluruh indonesia,”

Untuk memenuhi permintaan DPKAD kata Aditya, pihaknya memprioritaskan untuk melakukan penagihan kepada perusahan-perusahan yang berdomisili berdekatan dengan kantor, 11 perusahan telah undang dan seluruhnya berjanji akan melakukan pelunasan pajak pada tanggal 28/6/2018.

Diakhir penyampain, ia menghimbau bagi perusahan-perusahan lain agar segera melunasi hutangnya. Karena tugas mereka sebagai jaksa pengacara negara, menjaga kewibawaan pemerintah khususnya Pemda Pulau Morotai, untuk mendapat piutangnya agar dapat diperuntukkan bagi pembangunan Pulau Morotai.

“Akan kami tempuh secara persuasif sampai dengan represif.” imbuhnya.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Sebelum Diproses, Kades dan Kontraktor Dihimbau Jaksa Segera Kembalikan Uang

i-malut.com – MOROTAI – Jaksa sebagai salah satu unsur apartur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, melainkan juga dibebani tugas tugas lain dalam perkara perdata maupun tata usaha negara (DATUN).

Kasi DaTUN Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Tatu Aditya, SH. MH, kepada i-malut.com, Senin, (4/6/2018), menjelaskan bahwa, di tahun 2018, dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, seksi perdata dan tata usaha negara telah menjalin kerja sama dengan 7 SKPD Pemda Kabupaten Pulau Morotai.

Menurutnya, dalam pelaksanaannya, jaksa sebagai pengacara negara memperoleh surat kuasa khusus sebanyak 32 buah.

“Hampir seluruh kegiatan yang dikuasakan adalah non litigasi untuk melakukan pemulihan keuangan daerah melalui penagihan pembayaran baik berdasarkan temuan inspektorat atau perundang-undangan yang mengaturnya” ujarnya.

Lebih lanjut, Aditya, menerangkan, dari 32 SKK, diantaranya 13 SKK dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dikuasakan kepada pihaknya selaku pengacara negara, untuk melakukan pemulihan keuangan daerah melalui penagihan kepada 13 kepala desa, dengan total seluruh uang yang akan ditagih lebih dari Rp. 1,3 milyar.

“Kami akan memberikan waktu ke seluruh kepala desa yang sudah berjanji untuk mengembalikan uang ke kas daerah dalam waktu singkat. apabila waktu tersebut tidak diindahkan, sebagai pengacara negara dapat merekomendasikan agar diproses hukum litigasi baik itu pidana maupun perdata” tegasnya.

Kasi Datun juga menyampaikan, 11 SKK untuk melakukan pemulihan keuangan dari DPKAD terkait piutang pajak galian C tahun 2016 – 2017.

Tambahnya, “Kami telah memiliki identitas perusahan yang belum membayar pajak galian C sebanyak lebih dari 40 perusahan yang berdomisili tersebar di seluruh indonesia,”

Untuk memenuhi permintaan DPKAD kata Aditya, pihaknya memprioritaskan untuk melakukan penagihan kepada perusahan-perusahan yang berdomisili berdekatan dengan kantor, 11 perusahan telah undang dan seluruhnya berjanji akan melakukan pelunasan pajak pada tanggal 28/6/2018.

Diakhir penyampain, ia menghimbau bagi perusahan-perusahan lain agar segera melunasi hutangnya. Karena tugas mereka sebagai jaksa pengacara negara, menjaga kewibawaan pemerintah khususnya Pemda Pulau Morotai, untuk mendapat piutangnya agar dapat diperuntukkan bagi pembangunan Pulau Morotai.

“Akan kami tempuh secara persuasif sampai dengan represif.” imbuhnya.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER