150 Rumah Tidak Layak Huni di Pulau Morotai Keciprat Anggaran Renovasi

i-malut.com, MOROTAI – Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiaman kumuh karena pada dasarnya didaerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Dinas tehnis yang menangani proyek APBN ini, melalui Kabid perumahan, Sahrudin, menjelaskan, bahwa Renovasi rumah tidak layak huni, dari kementerian PUPR tahun 2018, Kabupaten Pulau Morotai kebagian 150 unit, terbagi di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Barat dan Kecamatan Morotai Jaya.

“Hanya tiga kecamatan di tahun ini dan masing-masing kecamatan hanya satu desa. Di morotai selatan ada di desa Daruba, sebanyak 50 unit, morotai barat ada di desa leo leo, 50 unit dan morotai jaya ada di desa sopi majiko juga 50 unit.” ujarnya saat dikonfirmasi i-malut.com pekan silam.

Namun soal tehnis pelaksanaan dan besar anggaran per-rumah, Sahrudin, memilih bungkam.

“Soal anggaran nanti tanya ke Kadis, soal tehnis nanti ditanya ke orang lapangan,” ungkapnya

Sementara, Kepala Desa Daruba Abd Rauf, ketika di konfirmasi soal program renovasi rumah secara swadaya membenarkan hal tersebut.

“Iya benar di daruba ada 50 unit, tetapi proyeknya tidak melekat di desa, belanja materialnya oleh Dinas Perkim langsung.” katanya Jum’at (8/6/2018).

Sesuai pantauan i-malut.com di desa daruba, rumah-rumah yang di sasar adalah rumah-rumah yang berdindingkan papan dan beratap rumbia. Bila dibangun parmanen maka sudah dipastikan anggarannya tidak cukup, karena informasi yang kami dapat anggaran per-rumah Rp. 16.000.000.

“Anggarannya per-rumah kecil dan besaran anggarannya semua sama, hanya 16 juta,” ungkap Rauf.

Bila dikalkulasi per-rumah rata-rata biaya pembangunannya sama yakni Rp 16.000.000, maka 150 rumah tersebar di tiga kecamatan, total anggarannya Rp 2.400.000.000,-

Lebih lanjut, Kalau anggaran ini hanya buat renovasi, contoh ada rumah yang blum pasang plafon dan dindingnya blum di pelester, itu cukuplah anggarannya. Tetapi kalau rumah yang dinding papan dan atap rumbiah, terus harus dibangun menjadi bangunan parmanen maka anggaran dengan nilai itu tidak cukup.

“Tujuannyakan membuat rumah tidak layak huni menjadi layak huni berarti pekerjaannya sampai finishing bagi mau bangun parmanen, nah ini membutuhkan dana yang lumayan besar, tetapi kalo hanya renovasi dinding papan diganti dengan papan juga maka cukup dengan anggaran tersebut. Tapi bagi yang bangun parmanen ada beberapa rumah kayaknya tidak cukup anggarannya” jelasnya

Kades Daruba Berharap program ini bisa terwujud sehingga kedepannya bisa keciprat lagi, karena khusus desa daruba rumah tidak layak huni jumlahnya masih lumayan banyak.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

150 Rumah Tidak Layak Huni di Pulau Morotai Keciprat Anggaran Renovasi

i-malut.com, MOROTAI – Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiaman kumuh karena pada dasarnya didaerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Dinas tehnis yang menangani proyek APBN ini, melalui Kabid perumahan, Sahrudin, menjelaskan, bahwa Renovasi rumah tidak layak huni, dari kementerian PUPR tahun 2018, Kabupaten Pulau Morotai kebagian 150 unit, terbagi di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Barat dan Kecamatan Morotai Jaya.

“Hanya tiga kecamatan di tahun ini dan masing-masing kecamatan hanya satu desa. Di morotai selatan ada di desa Daruba, sebanyak 50 unit, morotai barat ada di desa leo leo, 50 unit dan morotai jaya ada di desa sopi majiko juga 50 unit.” ujarnya saat dikonfirmasi i-malut.com pekan silam.

Namun soal tehnis pelaksanaan dan besar anggaran per-rumah, Sahrudin, memilih bungkam.

“Soal anggaran nanti tanya ke Kadis, soal tehnis nanti ditanya ke orang lapangan,” ungkapnya

Sementara, Kepala Desa Daruba Abd Rauf, ketika di konfirmasi soal program renovasi rumah secara swadaya membenarkan hal tersebut.

“Iya benar di daruba ada 50 unit, tetapi proyeknya tidak melekat di desa, belanja materialnya oleh Dinas Perkim langsung.” katanya Jum’at (8/6/2018).

Sesuai pantauan i-malut.com di desa daruba, rumah-rumah yang di sasar adalah rumah-rumah yang berdindingkan papan dan beratap rumbia. Bila dibangun parmanen maka sudah dipastikan anggarannya tidak cukup, karena informasi yang kami dapat anggaran per-rumah Rp. 16.000.000.

“Anggarannya per-rumah kecil dan besaran anggarannya semua sama, hanya 16 juta,” ungkap Rauf.

Bila dikalkulasi per-rumah rata-rata biaya pembangunannya sama yakni Rp 16.000.000, maka 150 rumah tersebar di tiga kecamatan, total anggarannya Rp 2.400.000.000,-

Lebih lanjut, Kalau anggaran ini hanya buat renovasi, contoh ada rumah yang blum pasang plafon dan dindingnya blum di pelester, itu cukuplah anggarannya. Tetapi kalau rumah yang dinding papan dan atap rumbiah, terus harus dibangun menjadi bangunan parmanen maka anggaran dengan nilai itu tidak cukup.

“Tujuannyakan membuat rumah tidak layak huni menjadi layak huni berarti pekerjaannya sampai finishing bagi mau bangun parmanen, nah ini membutuhkan dana yang lumayan besar, tetapi kalo hanya renovasi dinding papan diganti dengan papan juga maka cukup dengan anggaran tersebut. Tapi bagi yang bangun parmanen ada beberapa rumah kayaknya tidak cukup anggarannya” jelasnya

Kades Daruba Berharap program ini bisa terwujud sehingga kedepannya bisa keciprat lagi, karena khusus desa daruba rumah tidak layak huni jumlahnya masih lumayan banyak.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER