150 Rumah Tidak Layak Huni di Pulau Morotai Keciprat Anggaran Renovasi

i-malut.com, MOROTAI – Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiaman kumuh karena pada dasarnya didaerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Dinas tehnis yang menangani proyek APBN ini, melalui Kabid perumahan, Sahrudin, menjelaskan, bahwa Renovasi rumah tidak layak huni, dari kementerian PUPR tahun 2018, Kabupaten Pulau Morotai kebagian 150 unit, terbagi di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Barat dan Kecamatan Morotai Jaya.

“Hanya tiga kecamatan di tahun ini dan masing-masing kecamatan hanya satu desa. Di morotai selatan ada di desa Daruba, sebanyak 50 unit, morotai barat ada di desa leo leo, 50 unit dan morotai jaya ada di desa sopi majiko juga 50 unit.” ujarnya saat dikonfirmasi i-malut.com pekan silam.

Namun soal tehnis pelaksanaan dan besar anggaran per-rumah, Sahrudin, memilih bungkam.

“Soal anggaran nanti tanya ke Kadis, soal tehnis nanti ditanya ke orang lapangan,” ungkapnya

Sementara, Kepala Desa Daruba Abd Rauf, ketika di konfirmasi soal program renovasi rumah secara swadaya membenarkan hal tersebut.

“Iya benar di daruba ada 50 unit, tetapi proyeknya tidak melekat di desa, belanja materialnya oleh Dinas Perkim langsung.” katanya Jum’at (8/6/2018).

Sesuai pantauan i-malut.com di desa daruba, rumah-rumah yang di sasar adalah rumah-rumah yang berdindingkan papan dan beratap rumbia. Bila dibangun parmanen maka sudah dipastikan anggarannya tidak cukup, karena informasi yang kami dapat anggaran per-rumah Rp. 16.000.000.

“Anggarannya per-rumah kecil dan besaran anggarannya semua sama, hanya 16 juta,” ungkap Rauf.

Bila dikalkulasi per-rumah rata-rata biaya pembangunannya sama yakni Rp 16.000.000, maka 150 rumah tersebar di tiga kecamatan, total anggarannya Rp 2.400.000.000,-

Lebih lanjut, Kalau anggaran ini hanya buat renovasi, contoh ada rumah yang blum pasang plafon dan dindingnya blum di pelester, itu cukuplah anggarannya. Tetapi kalau rumah yang dinding papan dan atap rumbiah, terus harus dibangun menjadi bangunan parmanen maka anggaran dengan nilai itu tidak cukup.

“Tujuannyakan membuat rumah tidak layak huni menjadi layak huni berarti pekerjaannya sampai finishing bagi mau bangun parmanen, nah ini membutuhkan dana yang lumayan besar, tetapi kalo hanya renovasi dinding papan diganti dengan papan juga maka cukup dengan anggaran tersebut. Tapi bagi yang bangun parmanen ada beberapa rumah kayaknya tidak cukup anggarannya” jelasnya

Kades Daruba Berharap program ini bisa terwujud sehingga kedepannya bisa keciprat lagi, karena khusus desa daruba rumah tidak layak huni jumlahnya masih lumayan banyak.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

150 Rumah Tidak Layak Huni di Pulau Morotai Keciprat Anggaran Renovasi

i-malut.com, MOROTAI – Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiaman kumuh karena pada dasarnya didaerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Dinas tehnis yang menangani proyek APBN ini, melalui Kabid perumahan, Sahrudin, menjelaskan, bahwa Renovasi rumah tidak layak huni, dari kementerian PUPR tahun 2018, Kabupaten Pulau Morotai kebagian 150 unit, terbagi di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Barat dan Kecamatan Morotai Jaya.

“Hanya tiga kecamatan di tahun ini dan masing-masing kecamatan hanya satu desa. Di morotai selatan ada di desa Daruba, sebanyak 50 unit, morotai barat ada di desa leo leo, 50 unit dan morotai jaya ada di desa sopi majiko juga 50 unit.” ujarnya saat dikonfirmasi i-malut.com pekan silam.

Namun soal tehnis pelaksanaan dan besar anggaran per-rumah, Sahrudin, memilih bungkam.

“Soal anggaran nanti tanya ke Kadis, soal tehnis nanti ditanya ke orang lapangan,” ungkapnya

Sementara, Kepala Desa Daruba Abd Rauf, ketika di konfirmasi soal program renovasi rumah secara swadaya membenarkan hal tersebut.

“Iya benar di daruba ada 50 unit, tetapi proyeknya tidak melekat di desa, belanja materialnya oleh Dinas Perkim langsung.” katanya Jum’at (8/6/2018).

Sesuai pantauan i-malut.com di desa daruba, rumah-rumah yang di sasar adalah rumah-rumah yang berdindingkan papan dan beratap rumbia. Bila dibangun parmanen maka sudah dipastikan anggarannya tidak cukup, karena informasi yang kami dapat anggaran per-rumah Rp. 16.000.000.

“Anggarannya per-rumah kecil dan besaran anggarannya semua sama, hanya 16 juta,” ungkap Rauf.

Bila dikalkulasi per-rumah rata-rata biaya pembangunannya sama yakni Rp 16.000.000, maka 150 rumah tersebar di tiga kecamatan, total anggarannya Rp 2.400.000.000,-

Lebih lanjut, Kalau anggaran ini hanya buat renovasi, contoh ada rumah yang blum pasang plafon dan dindingnya blum di pelester, itu cukuplah anggarannya. Tetapi kalau rumah yang dinding papan dan atap rumbiah, terus harus dibangun menjadi bangunan parmanen maka anggaran dengan nilai itu tidak cukup.

“Tujuannyakan membuat rumah tidak layak huni menjadi layak huni berarti pekerjaannya sampai finishing bagi mau bangun parmanen, nah ini membutuhkan dana yang lumayan besar, tetapi kalo hanya renovasi dinding papan diganti dengan papan juga maka cukup dengan anggaran tersebut. Tapi bagi yang bangun parmanen ada beberapa rumah kayaknya tidak cukup anggarannya” jelasnya

Kades Daruba Berharap program ini bisa terwujud sehingga kedepannya bisa keciprat lagi, karena khusus desa daruba rumah tidak layak huni jumlahnya masih lumayan banyak.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...