AMTT Sebut Bupati Pultab Telah Menghobongi Serta Menakuti Masyarakat

i-malut.com, LEDE – Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, dianggap telah membohongi serta menakuti-nakuti masyarakat yang menyuarakan masalahan IUP dan WIUP yang dikeluarkan oleh mantan Bupati 2 periode Ahmad Hidayat Mus (AHM) semasa menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT), Jamrudin, kepada i-malut.com melalui sambungan telepon seluler, Jum’at (8/6/2018) mengatakan bahwa, Bupati Pultab Aliong Mus, telah membohongi dan menakut-nakuti masyarakat agar bungkam soal permasalah IUP dan WIUP kaitannya dengan masaalah penyelesaian lahan perkebunan cengkeh masyarakat Taliabu.

Dikatakannya, kepada Bupati Pulau Taliabu yang berencana datang ke Kecamatan Lede untuk mengklarifikasi dan membantah soal isu yang disuarakan AMTT dengan modus Buka Bersama (Bukber), agar bijaksana, dan jika ada niatan untuk menyelesaikan masalah lahan perkebunan cengkeh masyarakat Taliabu, sebaiknya Bupati membuka forum diskusi, jangan bicara sendiri dan jawab sendiri. Apalagi sekedar datang memberikan informasi untuk melaporkan AMTT yang mengelar aksi demonstrasi di Bobong beberapa beberapa hari lalu.

“Kami tidak takut selama kami menyuarakan hak rakyat yang selama ini dibohongi oleh Bupati, seharusnya Bupati itu berpihak ke masyarakat bukan ke pihak perusahan, dan sebelum ada perusahan, kebun dari orang tua moyang kami sudah berada di situ,” katanya.

Jamrudin juga mempertanyakan, apakah benar yang di sampaikan oleh Bupati Aliong Mus kepada masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut, terkait penetapan kawasan hutan di Kabupaten Pulau Taliabu yang putuskan oleh Kementerian Kehutanan semenjak tahun 1986.

“Ini benar apa (hanya) asumsi bupati untuk membohongi masyarakat,” ujarnya.

Selaku koordinator Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT), pihaknya meminta kepada Bupati Pulau Talaibu Aliong Mus yang berencana untuk melaporkan AMTT ke pihak penegak hukum agar ditepati, jangan sampai ada stigma di masyarakat taliabu bahwa perkataan ini hanyalah upaya untuk menakut-nakuti rakyat dari upaya untuk mempertanyakan status lahan cengkeh yang masuk pada areal IUP dan WIUP PT Adidaya Tangguh.

“Karena kami tak akan pernah gentar untuk bersuara ketika masalah ini belum bisa terjawab. ingat bahkan di dalam kubur kami tetap akan berteriak,” tegasnya.

Jamrudin mengatakan, inilah bukti pembebasan lahan, yang sering di sebut oleh rakyat bahwa ada perampokan hak tani di Taliabu. untuk itu, Ia mengajak untuk berdiskusi pada subtansi persoalan.

“Tolong jangan digiring pada wacana keberpihakan secara politik karena negara kita adalah negara demokrasi kita semua adalah mahluk yang berpolitik maka mari kembali pada subtansi permasalahan”. cetusnya.

Red/Red : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

AMTT Sebut Bupati Pultab Telah Menghobongi Serta Menakuti Masyarakat

i-malut.com, LEDE – Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, dianggap telah membohongi serta menakuti-nakuti masyarakat yang menyuarakan masalahan IUP dan WIUP yang dikeluarkan oleh mantan Bupati 2 periode Ahmad Hidayat Mus (AHM) semasa menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT), Jamrudin, kepada i-malut.com melalui sambungan telepon seluler, Jum’at (8/6/2018) mengatakan bahwa, Bupati Pultab Aliong Mus, telah membohongi dan menakut-nakuti masyarakat agar bungkam soal permasalah IUP dan WIUP kaitannya dengan masaalah penyelesaian lahan perkebunan cengkeh masyarakat Taliabu.

Dikatakannya, kepada Bupati Pulau Taliabu yang berencana datang ke Kecamatan Lede untuk mengklarifikasi dan membantah soal isu yang disuarakan AMTT dengan modus Buka Bersama (Bukber), agar bijaksana, dan jika ada niatan untuk menyelesaikan masalah lahan perkebunan cengkeh masyarakat Taliabu, sebaiknya Bupati membuka forum diskusi, jangan bicara sendiri dan jawab sendiri. Apalagi sekedar datang memberikan informasi untuk melaporkan AMTT yang mengelar aksi demonstrasi di Bobong beberapa beberapa hari lalu.

“Kami tidak takut selama kami menyuarakan hak rakyat yang selama ini dibohongi oleh Bupati, seharusnya Bupati itu berpihak ke masyarakat bukan ke pihak perusahan, dan sebelum ada perusahan, kebun dari orang tua moyang kami sudah berada di situ,” katanya.

Jamrudin juga mempertanyakan, apakah benar yang di sampaikan oleh Bupati Aliong Mus kepada masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut, terkait penetapan kawasan hutan di Kabupaten Pulau Taliabu yang putuskan oleh Kementerian Kehutanan semenjak tahun 1986.

“Ini benar apa (hanya) asumsi bupati untuk membohongi masyarakat,” ujarnya.

Selaku koordinator Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT), pihaknya meminta kepada Bupati Pulau Talaibu Aliong Mus yang berencana untuk melaporkan AMTT ke pihak penegak hukum agar ditepati, jangan sampai ada stigma di masyarakat taliabu bahwa perkataan ini hanyalah upaya untuk menakut-nakuti rakyat dari upaya untuk mempertanyakan status lahan cengkeh yang masuk pada areal IUP dan WIUP PT Adidaya Tangguh.

“Karena kami tak akan pernah gentar untuk bersuara ketika masalah ini belum bisa terjawab. ingat bahkan di dalam kubur kami tetap akan berteriak,” tegasnya.

Jamrudin mengatakan, inilah bukti pembebasan lahan, yang sering di sebut oleh rakyat bahwa ada perampokan hak tani di Taliabu. untuk itu, Ia mengajak untuk berdiskusi pada subtansi persoalan.

“Tolong jangan digiring pada wacana keberpihakan secara politik karena negara kita adalah negara demokrasi kita semua adalah mahluk yang berpolitik maka mari kembali pada subtansi permasalahan”. cetusnya.

Red/Red : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER