Bupati Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Dihadapan DPRD Halut

i-malut.com, TOBELO – Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Ir. Frans Manery, pada Rabu (4/7/2018), menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019.

Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ini merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana telah diamanatkan Pasal Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah LKPD Tahun Anggaran 2017. Ini juga telah melalui beberapa tahapan yakni review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan rinci atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Secara garis besar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, terdiri atas Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2017, telah dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kedua kalinya.

Untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2017, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 1.114.292.560.397,04 (satu trilyun seratus empat belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan nol empat sen) dengan realisasi sebesar Rp 1.043.008.874.456,33 (satu trilyun empat puluh tiga milyar delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah dan tiga tiga sen) atau sebesar 93,6 %.

Sementara, untuk pendapatan ini terdiri dari realisasi PAD sebesar Rp 172.610.238.137,33 (seratus tujuh puluh dua enam ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan seratus tiga puluh tujuh rupiah dan tiga tiga sen), Sedangkan untuk dana Transfer realisasi sebesar Rp 846.914.117.319,00 (delapan ratus empat puluh enam milyar sembilan ratsu empat belas juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 23.484.519.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

“Pada kesempatan ini juga, kami atas nama Pemerintah Daerah secara bersamaan penyampaian KUA-PPAS Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 yang merupakan kewajiban konstitusional sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah. KUA-PPAS yang kami ajukan hari ini adalah merupakan arahan kebijakan tahun ketiga dari program dan dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah diperdakan”. ujarnya

Lanjut Dia, selaku Pemerintah Daerah, saat ini terus berbenah melakukan pembangunan pada semua sektor dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan nasional yang juga merupakan masalah pokok daerah. Permasalahan tersebut tentunya menjadi kewajiban kita secara bersama-sama sebagai Pemerintahan Daerah sehingga perwujudan kebutuhan masyarakat menjadi nyata adanya.

“Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD, Kebijakan umum Anggaran dan belanja daerah merupakan kebijakan fiskal untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan yang sifatnya mendesak. Proses dinamisasi pembangunan sehingga Pemerintah Daerah harus tanggap dan mampu melakukan kebijakan untuk mencapai sasaran serta prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019”. jelasnya

Red/Rep: (Roby)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Bupati Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Dihadapan DPRD Halut

-

i-malut.com, TOBELO – Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Ir. Frans Manery, pada Rabu (4/7/2018), menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019.

Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ini merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana telah diamanatkan Pasal Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah LKPD Tahun Anggaran 2017. Ini juga telah melalui beberapa tahapan yakni review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan rinci atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Secara garis besar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, terdiri atas Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pembiayaan Daerah.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2017, telah dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kedua kalinya.

Untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2017, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 1.114.292.560.397,04 (satu trilyun seratus empat belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan nol empat sen) dengan realisasi sebesar Rp 1.043.008.874.456,33 (satu trilyun empat puluh tiga milyar delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah dan tiga tiga sen) atau sebesar 93,6 %.

Sementara, untuk pendapatan ini terdiri dari realisasi PAD sebesar Rp 172.610.238.137,33 (seratus tujuh puluh dua enam ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan seratus tiga puluh tujuh rupiah dan tiga tiga sen), Sedangkan untuk dana Transfer realisasi sebesar Rp 846.914.117.319,00 (delapan ratus empat puluh enam milyar sembilan ratsu empat belas juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 23.484.519.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

“Pada kesempatan ini juga, kami atas nama Pemerintah Daerah secara bersamaan penyampaian KUA-PPAS Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2019 yang merupakan kewajiban konstitusional sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah. KUA-PPAS yang kami ajukan hari ini adalah merupakan arahan kebijakan tahun ketiga dari program dan dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah diperdakan”. ujarnya

Lanjut Dia, selaku Pemerintah Daerah, saat ini terus berbenah melakukan pembangunan pada semua sektor dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan nasional yang juga merupakan masalah pokok daerah. Permasalahan tersebut tentunya menjadi kewajiban kita secara bersama-sama sebagai Pemerintahan Daerah sehingga perwujudan kebutuhan masyarakat menjadi nyata adanya.

“Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD, Kebijakan umum Anggaran dan belanja daerah merupakan kebijakan fiskal untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan yang sifatnya mendesak. Proses dinamisasi pembangunan sehingga Pemerintah Daerah harus tanggap dan mampu melakukan kebijakan untuk mencapai sasaran serta prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019”. jelasnya

Red/Rep: (Roby)

BERITA LAINNYA

GMNI Halut Aksi Dana, Soal PT SAS

Tobelo -- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara (Halut), pada Sabtu (5/6) kemarin melakukan...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

Korban Karya Indah meradang, Perusahaan terkesan Cuci Tangan

Sanana -- Sejumlah Korban Kebakaran Kapal Penumpang Karya Indah yang terbakar di Perairan Lifmatola beberapa...

Dibekingi Dirjen Otda Kemendagri, Ningsih lakukan sejumlah Mutasi

Sanana -- Baru menjabat sehari, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan mutasi...

Bupati Bakal Beri Sangsi Kepada Pegawai Yang Tolak...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, memberikan Warning kepada pegawai (PNS/PTT) yang sampai...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...