Ketua Bapemperda DPRD Morotai: Tidak Ada APBD PALSU

i-malut.com, MOROTAI — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Everson Eddy Happe, menanggapi pernyataan keras soal pemalsuan tanda tangan oknum anggota DPRD, sehingga buku APBD tersebut dianggap bodong alias palsu oleh publik morotai, yang pada akhirnya masalah inipun sampai ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku Utara, karena dilaporkan salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, yakni Micbill Abd Azis yang merasa dirugikan dan menganggap tanda tangan atas namanya di palsukan.

Kini sejumlah saksi mulai dari unsur pimpinan DPRD, sejumlah Kepala Dinas telah dipanggil Reskrim Polda Malut untuk di periksa.

Menanggapi masalah ini, anggota DPRD muda potensial yang berasal dari fraksi Partai Golkar Eddy Happe angkat bicara, malah secara tegas dan berapi-api dia sampaikan pada media ini, bahwa, berkembangnya opini di publik Morotai soal APBD Kabupaten Pulau Morotai 2018 dianggap bodong atau palsu oleh beberapa person itu tidak benar.

“Semua tahapan dalam proses pengajuan sampai pada pembahasan dan pengesahan APBD 2018 telah dilewati dan memenuhi prosedur yg diatur dalam regulasi. bahwa terjadi pengunduran tanggal paripurna itu dilakukan atas dasar kesepakatan antara lembaga DPRD dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).” tegasnya

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pengunduran ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyelamatan APBD, sebab jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD bisa berakibat pada berkurangnya DAU Kabupaten Pulau Morotai yang tentunya akan berdampak pada perlambatan pembangunan daerah.

Mengenai laporan adanya pemalsuan tanda tangan salah satu anggota DPRD kata Eddy, bahwa dalam pandangan fraksi oleh oknum pegawai di Setwan, ia telah bertanya kepada yang bersangkutan dan jawabannya bahwa dia telah mencoba menghubungi anggota yang bersangkutan tapi tak kunjung ketemu, makanya dia menandatangani dokumen tersebut agar dapat sesegera mungkin dikirim ke provinsi untuk mendapat evaluasi.

Dikatakannya, pada intinya bahwa tidak ada yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan oknum pegawai Setwan tersebut.

“Persoalannya ada anggota yang tidak terima tanda tangannya ditiru dan kemudian melaporkan ke Polda itu persoalan lain yang tidak mempengaruhi keabsahan APBD ini.” Eddy kembali menegaskan diakhir komentarnya.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Ketua Bapemperda DPRD Morotai: Tidak Ada APBD PALSU

i-malut.com, MOROTAI — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Everson Eddy Happe, menanggapi pernyataan keras soal pemalsuan tanda tangan oknum anggota DPRD, sehingga buku APBD tersebut dianggap bodong alias palsu oleh publik morotai, yang pada akhirnya masalah inipun sampai ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku Utara, karena dilaporkan salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, yakni Micbill Abd Azis yang merasa dirugikan dan menganggap tanda tangan atas namanya di palsukan.

Kini sejumlah saksi mulai dari unsur pimpinan DPRD, sejumlah Kepala Dinas telah dipanggil Reskrim Polda Malut untuk di periksa.

Menanggapi masalah ini, anggota DPRD muda potensial yang berasal dari fraksi Partai Golkar Eddy Happe angkat bicara, malah secara tegas dan berapi-api dia sampaikan pada media ini, bahwa, berkembangnya opini di publik Morotai soal APBD Kabupaten Pulau Morotai 2018 dianggap bodong atau palsu oleh beberapa person itu tidak benar.

“Semua tahapan dalam proses pengajuan sampai pada pembahasan dan pengesahan APBD 2018 telah dilewati dan memenuhi prosedur yg diatur dalam regulasi. bahwa terjadi pengunduran tanggal paripurna itu dilakukan atas dasar kesepakatan antara lembaga DPRD dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).” tegasnya

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pengunduran ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyelamatan APBD, sebab jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD bisa berakibat pada berkurangnya DAU Kabupaten Pulau Morotai yang tentunya akan berdampak pada perlambatan pembangunan daerah.

Mengenai laporan adanya pemalsuan tanda tangan salah satu anggota DPRD kata Eddy, bahwa dalam pandangan fraksi oleh oknum pegawai di Setwan, ia telah bertanya kepada yang bersangkutan dan jawabannya bahwa dia telah mencoba menghubungi anggota yang bersangkutan tapi tak kunjung ketemu, makanya dia menandatangani dokumen tersebut agar dapat sesegera mungkin dikirim ke provinsi untuk mendapat evaluasi.

Dikatakannya, pada intinya bahwa tidak ada yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan oknum pegawai Setwan tersebut.

“Persoalannya ada anggota yang tidak terima tanda tangannya ditiru dan kemudian melaporkan ke Polda itu persoalan lain yang tidak mempengaruhi keabsahan APBD ini.” Eddy kembali menegaskan diakhir komentarnya.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER