Ketua Bapemperda DPRD Morotai: Tidak Ada APBD PALSU

i-malut.com, MOROTAI — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Everson Eddy Happe, menanggapi pernyataan keras soal pemalsuan tanda tangan oknum anggota DPRD, sehingga buku APBD tersebut dianggap bodong alias palsu oleh publik morotai, yang pada akhirnya masalah inipun sampai ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku Utara, karena dilaporkan salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, yakni Micbill Abd Azis yang merasa dirugikan dan menganggap tanda tangan atas namanya di palsukan.

Kini sejumlah saksi mulai dari unsur pimpinan DPRD, sejumlah Kepala Dinas telah dipanggil Reskrim Polda Malut untuk di periksa.

Menanggapi masalah ini, anggota DPRD muda potensial yang berasal dari fraksi Partai Golkar Eddy Happe angkat bicara, malah secara tegas dan berapi-api dia sampaikan pada media ini, bahwa, berkembangnya opini di publik Morotai soal APBD Kabupaten Pulau Morotai 2018 dianggap bodong atau palsu oleh beberapa person itu tidak benar.

“Semua tahapan dalam proses pengajuan sampai pada pembahasan dan pengesahan APBD 2018 telah dilewati dan memenuhi prosedur yg diatur dalam regulasi. bahwa terjadi pengunduran tanggal paripurna itu dilakukan atas dasar kesepakatan antara lembaga DPRD dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).” tegasnya

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pengunduran ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyelamatan APBD, sebab jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD bisa berakibat pada berkurangnya DAU Kabupaten Pulau Morotai yang tentunya akan berdampak pada perlambatan pembangunan daerah.

Mengenai laporan adanya pemalsuan tanda tangan salah satu anggota DPRD kata Eddy, bahwa dalam pandangan fraksi oleh oknum pegawai di Setwan, ia telah bertanya kepada yang bersangkutan dan jawabannya bahwa dia telah mencoba menghubungi anggota yang bersangkutan tapi tak kunjung ketemu, makanya dia menandatangani dokumen tersebut agar dapat sesegera mungkin dikirim ke provinsi untuk mendapat evaluasi.

Dikatakannya, pada intinya bahwa tidak ada yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan oknum pegawai Setwan tersebut.

“Persoalannya ada anggota yang tidak terima tanda tangannya ditiru dan kemudian melaporkan ke Polda itu persoalan lain yang tidak mempengaruhi keabsahan APBD ini.” Eddy kembali menegaskan diakhir komentarnya.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Ketua Bapemperda DPRD Morotai: Tidak Ada APBD PALSU

i-malut.com, MOROTAI — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Everson Eddy Happe, menanggapi pernyataan keras soal pemalsuan tanda tangan oknum anggota DPRD, sehingga buku APBD tersebut dianggap bodong alias palsu oleh publik morotai, yang pada akhirnya masalah inipun sampai ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polda Maluku Utara, karena dilaporkan salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, yakni Micbill Abd Azis yang merasa dirugikan dan menganggap tanda tangan atas namanya di palsukan.

Kini sejumlah saksi mulai dari unsur pimpinan DPRD, sejumlah Kepala Dinas telah dipanggil Reskrim Polda Malut untuk di periksa.

Menanggapi masalah ini, anggota DPRD muda potensial yang berasal dari fraksi Partai Golkar Eddy Happe angkat bicara, malah secara tegas dan berapi-api dia sampaikan pada media ini, bahwa, berkembangnya opini di publik Morotai soal APBD Kabupaten Pulau Morotai 2018 dianggap bodong atau palsu oleh beberapa person itu tidak benar.

“Semua tahapan dalam proses pengajuan sampai pada pembahasan dan pengesahan APBD 2018 telah dilewati dan memenuhi prosedur yg diatur dalam regulasi. bahwa terjadi pengunduran tanggal paripurna itu dilakukan atas dasar kesepakatan antara lembaga DPRD dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).” tegasnya

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pengunduran ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyelamatan APBD, sebab jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD bisa berakibat pada berkurangnya DAU Kabupaten Pulau Morotai yang tentunya akan berdampak pada perlambatan pembangunan daerah.

Mengenai laporan adanya pemalsuan tanda tangan salah satu anggota DPRD kata Eddy, bahwa dalam pandangan fraksi oleh oknum pegawai di Setwan, ia telah bertanya kepada yang bersangkutan dan jawabannya bahwa dia telah mencoba menghubungi anggota yang bersangkutan tapi tak kunjung ketemu, makanya dia menandatangani dokumen tersebut agar dapat sesegera mungkin dikirim ke provinsi untuk mendapat evaluasi.

Dikatakannya, pada intinya bahwa tidak ada yang dirugikan dari tindakan yang dilakukan oknum pegawai Setwan tersebut.

“Persoalannya ada anggota yang tidak terima tanda tangannya ditiru dan kemudian melaporkan ke Polda itu persoalan lain yang tidak mempengaruhi keabsahan APBD ini.” Eddy kembali menegaskan diakhir komentarnya.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER