Muhibu Tegaskan Pemda dan DPRD Haltim Soal Devisit Daerah

i-malut.com, MABA — Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera Haltim Muhibu Mandar menilai Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tidak transparansi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan tingginya Devisit Keuangan Daerah.

“Pemerintah Daerah dan DPRD Harus jujur kepada masyarakat terkait dengan Devisit Keuangan daerah yang boleh dikatakan begitu tinggi,” ungkap Muhibu, Kamis 9 Agustus 2018

Lebih Lanjut kata Muhibu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus Investigasi terkait dengan adanya Devisit Daerah dengan mengkroscek Kinerja Kerja setiap SKPD yang tidak melahirkan PAD sehingga dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial maupun lainya tidak Perlu di prioritaskan.

Menurutnya, Langkah yang di ambil Pemerintah Daerah dengan membintangi atau menunda beberapa proyek yang tidak terlalu imergensi, sebagai langkah untuk mengurangi Devisit itu wajar, namun harus ada audit sehingga masyarakat tau betul terkait sebab dari meningkatnya Devisit daerah tersebut. Hal ini pula harus di bicarakan dengan baik Oleh Pemda dengan DPRD, minimal Pemerintah menggunakan jasa tim ahli yang mengetahui soal audit.

“Langka yang di ambil oleh Plt Bupati dengan membintangi Projek yang tidak imergensi itu wajar karena dapat mengurangi Devisit namun harus ada Audit sehingga kita masyarakat tahu sebab dari Devisit itu sendiri, ya minimal Pemda dan DPRD harus pakai tim ahli yang tahu tentang audit “ujarnya

Selain itu kata Muhibu, bahwa DPRD Haltim harus Responsif dalam menangani dan mengawal Kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan Devisit yang begitu tinggi hingga Berkisar kurang lebih 300 Milyar

“DPRD Harus responsif dalam mengawal dan menangani keuangan sehingga itu bisa terkontrol dan saya rasa jika semua terkontrol tidak mungkin angka devisit sampai kisaran 300 Milyar. Namun yang saya lihat Anggota DPRD cuek dengan kondisi keuangan daerah yang akan merosot. kemarin ada yang demo baru DPRD Kaget, kenapa dari awal DPRD tidak mengambil Inisiatif untuk membahas devisit daerah ini, apa harus masyarakat yang mengingatkan lewat orasi.” tukasnya

Dirinya berharap agar DPRD dan Pemerintah Daerah harus lebih berhati-hati dalam merencanakan baik itu pembangunan fisik, sosial dan ekonomi sehingga tidak melampaui Anggaran Pendapatan Daerah.

“DPRD dan Pemda harus hati-hati dalam Perencanaan agar tidak melampaui anggaran bahkan kalau ada sisa-sisa devisit segera di selesaikan sehingga jangan berimplikasi di tahun mendatang.”tutup Sekjen Ampera

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Muhibu Tegaskan Pemda dan DPRD Haltim Soal Devisit Daerah

i-malut.com, MABA — Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampera Haltim Muhibu Mandar menilai Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tidak transparansi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan tingginya Devisit Keuangan Daerah.

“Pemerintah Daerah dan DPRD Harus jujur kepada masyarakat terkait dengan Devisit Keuangan daerah yang boleh dikatakan begitu tinggi,” ungkap Muhibu, Kamis 9 Agustus 2018

Lebih Lanjut kata Muhibu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus Investigasi terkait dengan adanya Devisit Daerah dengan mengkroscek Kinerja Kerja setiap SKPD yang tidak melahirkan PAD sehingga dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial maupun lainya tidak Perlu di prioritaskan.

Menurutnya, Langkah yang di ambil Pemerintah Daerah dengan membintangi atau menunda beberapa proyek yang tidak terlalu imergensi, sebagai langkah untuk mengurangi Devisit itu wajar, namun harus ada audit sehingga masyarakat tau betul terkait sebab dari meningkatnya Devisit daerah tersebut. Hal ini pula harus di bicarakan dengan baik Oleh Pemda dengan DPRD, minimal Pemerintah menggunakan jasa tim ahli yang mengetahui soal audit.

“Langka yang di ambil oleh Plt Bupati dengan membintangi Projek yang tidak imergensi itu wajar karena dapat mengurangi Devisit namun harus ada Audit sehingga kita masyarakat tahu sebab dari Devisit itu sendiri, ya minimal Pemda dan DPRD harus pakai tim ahli yang tahu tentang audit “ujarnya

Selain itu kata Muhibu, bahwa DPRD Haltim harus Responsif dalam menangani dan mengawal Kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan Devisit yang begitu tinggi hingga Berkisar kurang lebih 300 Milyar

“DPRD Harus responsif dalam mengawal dan menangani keuangan sehingga itu bisa terkontrol dan saya rasa jika semua terkontrol tidak mungkin angka devisit sampai kisaran 300 Milyar. Namun yang saya lihat Anggota DPRD cuek dengan kondisi keuangan daerah yang akan merosot. kemarin ada yang demo baru DPRD Kaget, kenapa dari awal DPRD tidak mengambil Inisiatif untuk membahas devisit daerah ini, apa harus masyarakat yang mengingatkan lewat orasi.” tukasnya

Dirinya berharap agar DPRD dan Pemerintah Daerah harus lebih berhati-hati dalam merencanakan baik itu pembangunan fisik, sosial dan ekonomi sehingga tidak melampaui Anggaran Pendapatan Daerah.

“DPRD dan Pemda harus hati-hati dalam Perencanaan agar tidak melampaui anggaran bahkan kalau ada sisa-sisa devisit segera di selesaikan sehingga jangan berimplikasi di tahun mendatang.”tutup Sekjen Ampera

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER