PERBUP 18, Pencanangan 16 Tahun Wajib Belajar, Kado Terbaik Bupati dan Wabup Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Upaya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkat kwalitas pendidikan di Kabupaten yang mereka pimpin merupakan salah satu bagian dari visi misi mereka terus digalakkan, baik meningkatkan infrastruktur pendidikan, fasilitas, pembiayaan juga terciptanya SDM dengan baik dan berjalan sesuai rencana.

Tahun ini Pemkab Pulau Morotai sementara membangun infrastruktur SD dan SMP, namun Bupati Benny Laos, pada ulang tahunnya yang ke 46 tepat pada 8 agustus 2018, Bupati juga memberi kado indah dan sangat berharga bagi masyarakatnya, yakni mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup 18) tentang wajib belajar pendidikan 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai, yang di biayai oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi anak-anak morotai tidak bersekolah atau kuliah strata satu karena alasan orang tuanya tidak punya biaya. Karena seluruh biaya pendidikan ditanggung Pemerintah Daerah Pulau Morotai sampai menjadi sarjana.

Kepala Bagian Hukum Setda Pulau Morotai, Jamaludin SH, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (9/8/2018), mengenai kebenaran PERBUP tersebut, Ia membenarkan bahwa Bupati telah memerintahnya untuk membuat SK PERBUB.

“Iya benar adanya PERBUP penyelenggaraan pendikan wajib belajar 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai, yakni PERBUP 18 tahun 2018. untuk menjelaskan lebih jauh itu wilayahnya kadis Dikbud.”ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pulau Morotai, Revi F Dara, SPd. MPd, saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan lahirnya PERBUP itu semata-mata Bupati Pulau Morotai ingin meningkatkan indeks prestasi manusia (IPM), sehingga memprioritas sektor kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai, jadi setelah perbup ini dikeluarkan dan berlaku maka masyarakat Pulau Morotai mulai saat ini bersekolah mulai SD sampai kuliah di biayai oleh Pemda Pulau Morotai.

“Berikutnya masyarakat Pulau Morotai paling rendah pendidikannya strata satu atau sarjana, itu yang di inginkan bupati.” ujarnya

Lebih lanjut di jelaskan, dimaksud wajib belajar 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai adalah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan Sarjana 4 tahun, seluruh biayanya di tanggung pemerintah daerah.

Selain itu kata Kadis Dikbud, bagi masyarakat Pulau Morotai yang akan kuliah kedokteran juga akan di biayai oleh pemda.

“Karena ini baru memulai makanya baru dalam bentuk PERBUP, namun tahun depan kita akan dorong menjadi PERDA sehingga ada aturan hukum yang lebih kuat yang mengikat, setelah ditetapkan menjadi PERDA maka ada sanksi-sanksi hukum yang diberikan keorang tua yang tidak menyekolahkan anak mereka.” tegasnya

Dengan adanya program wajib belajar 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai yang diterapkan Pemkab ini, sebagai Kadis Dikbud berharap ada peningkatan SDM yang signifikan dan pencapaian IPM mumpuni.

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

PERBUP 18, Pencanangan 16 Tahun Wajib Belajar, Kado Terbaik Bupati dan Wabup Pulau Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Upaya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai untuk meningkat kwalitas pendidikan di Kabupaten yang mereka pimpin merupakan salah satu bagian dari visi misi mereka terus digalakkan, baik meningkatkan infrastruktur pendidikan, fasilitas, pembiayaan juga terciptanya SDM dengan baik dan berjalan sesuai rencana.

Tahun ini Pemkab Pulau Morotai sementara membangun infrastruktur SD dan SMP, namun Bupati Benny Laos, pada ulang tahunnya yang ke 46 tepat pada 8 agustus 2018, Bupati juga memberi kado indah dan sangat berharga bagi masyarakatnya, yakni mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup 18) tentang wajib belajar pendidikan 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai, yang di biayai oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi anak-anak morotai tidak bersekolah atau kuliah strata satu karena alasan orang tuanya tidak punya biaya. Karena seluruh biaya pendidikan ditanggung Pemerintah Daerah Pulau Morotai sampai menjadi sarjana.

Kepala Bagian Hukum Setda Pulau Morotai, Jamaludin SH, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (9/8/2018), mengenai kebenaran PERBUP tersebut, Ia membenarkan bahwa Bupati telah memerintahnya untuk membuat SK PERBUB.

“Iya benar adanya PERBUP penyelenggaraan pendikan wajib belajar 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai, yakni PERBUP 18 tahun 2018. untuk menjelaskan lebih jauh itu wilayahnya kadis Dikbud.”ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pulau Morotai, Revi F Dara, SPd. MPd, saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan lahirnya PERBUP itu semata-mata Bupati Pulau Morotai ingin meningkatkan indeks prestasi manusia (IPM), sehingga memprioritas sektor kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai, jadi setelah perbup ini dikeluarkan dan berlaku maka masyarakat Pulau Morotai mulai saat ini bersekolah mulai SD sampai kuliah di biayai oleh Pemda Pulau Morotai.

“Berikutnya masyarakat Pulau Morotai paling rendah pendidikannya strata satu atau sarjana, itu yang di inginkan bupati.” ujarnya

Lebih lanjut di jelaskan, dimaksud wajib belajar 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai adalah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan Sarjana 4 tahun, seluruh biayanya di tanggung pemerintah daerah.

Selain itu kata Kadis Dikbud, bagi masyarakat Pulau Morotai yang akan kuliah kedokteran juga akan di biayai oleh pemda.

“Karena ini baru memulai makanya baru dalam bentuk PERBUP, namun tahun depan kita akan dorong menjadi PERDA sehingga ada aturan hukum yang lebih kuat yang mengikat, setelah ditetapkan menjadi PERDA maka ada sanksi-sanksi hukum yang diberikan keorang tua yang tidak menyekolahkan anak mereka.” tegasnya

Dengan adanya program wajib belajar 16 tahun bagi masyarakat Pulau Morotai yang diterapkan Pemkab ini, sebagai Kadis Dikbud berharap ada peningkatan SDM yang signifikan dan pencapaian IPM mumpuni.

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER