KPU Morotai Tegaskan Akan Gugurkan 33 Nama Caleg

i-malut.com, MOROTAI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai, pekan silam telah melakukan pleno penetapan daftar caleg sementara (DCS) sebanyak 264 orang dari 15 partai yang mendaftar bacalegnya di KPUD mines partai PBB.

Saat ini memasuki tahapan tanggapan publik terhadap nama-nama DCS yang telah di tetapkan KPU Pulau Morotai, kata Ketua devisi tehnis, Norison Salawati, diruang kerja, kamis 16/8/2018 pagi

Lanjutnya, bila ada laporan masyarakat bahwa ada caleg yang berstatus sebagai karyawan swasta, BUMN maupun tenaga kontrak daerah maka mereka harus wmemilih salah satunya, yakni tetap sebagai caleg atau bekerja.

“Dalam PKPU 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 4 sangat jelas dan tegas disampaikan, bahwa bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT.” tegasnya

Dikatakannya, bila satu hari sebelum penetapan DCT para caleg tidak memenuhi salah satu syarat pasal 27 ayat 4 akan dicoret atau di gugurkan.

Sementara, ketua devisi Hukum, Luth Djaguna, diruang yang sama menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke KPU terkait dugaan status pekerjaan dan mantan terpindana ringan dalam masa tahapan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS sejak tanggal 12 agustus sampai 21 agustus sesuai dengan PKPU NO 5 tahun 2018.

Data dugaan sementara ada 33 nama caleg baik laki laki dan perempuan di 15 partai teridentifikasi bermasalah, baik sebagai PNS, Dosen, Guru, Tenaga Kontrak Daerah dan lainnya, dengan partai dan inisial masing-masing :
PKB : NT, MB, RS
GERINDARA : IS, RH
PDIP : HR, RB
GOLKAR : NK, MTR, MHM, SP
NASDEM : KM, NB, SK
GARUDA : NDL, RK, RS
BERKARYA : MK, SN
PKS : MS, JS, IS, YR, RL
PERINDO : MDM, RP
PPP : MAS
PAN : IS, FHiL
HANURA: JMM, EM
DEMOKRAT: ZK
PKPI : SA

Lanjut Luth, Jumlah ini blum final, masi bisa bertambah dan bisa berkurang apabila kami turun ke partai memferifikasi hal ini dan bila sebagian tidak terbukti.

“Saya akan tegakkan aturan, jadi apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya penetapan DCT terbukti ada caleg yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU 20 pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12 dan pasal 27 ayat 4. Maka sudah dipastikan kami coret atau kami gugurkan dari daftar caleg. “Tegasnya

Rep/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

KPU Morotai Tegaskan Akan Gugurkan 33 Nama Caleg

i-malut.com, MOROTAI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai, pekan silam telah melakukan pleno penetapan daftar caleg sementara (DCS) sebanyak 264 orang dari 15 partai yang mendaftar bacalegnya di KPUD mines partai PBB.

Saat ini memasuki tahapan tanggapan publik terhadap nama-nama DCS yang telah di tetapkan KPU Pulau Morotai, kata Ketua devisi tehnis, Norison Salawati, diruang kerja, kamis 16/8/2018 pagi

Lanjutnya, bila ada laporan masyarakat bahwa ada caleg yang berstatus sebagai karyawan swasta, BUMN maupun tenaga kontrak daerah maka mereka harus wmemilih salah satunya, yakni tetap sebagai caleg atau bekerja.

“Dalam PKPU 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 4 sangat jelas dan tegas disampaikan, bahwa bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT.” tegasnya

Dikatakannya, bila satu hari sebelum penetapan DCT para caleg tidak memenuhi salah satu syarat pasal 27 ayat 4 akan dicoret atau di gugurkan.

Sementara, ketua devisi Hukum, Luth Djaguna, diruang yang sama menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke KPU terkait dugaan status pekerjaan dan mantan terpindana ringan dalam masa tahapan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS sejak tanggal 12 agustus sampai 21 agustus sesuai dengan PKPU NO 5 tahun 2018.

Data dugaan sementara ada 33 nama caleg baik laki laki dan perempuan di 15 partai teridentifikasi bermasalah, baik sebagai PNS, Dosen, Guru, Tenaga Kontrak Daerah dan lainnya, dengan partai dan inisial masing-masing :
PKB : NT, MB, RS
GERINDARA : IS, RH
PDIP : HR, RB
GOLKAR : NK, MTR, MHM, SP
NASDEM : KM, NB, SK
GARUDA : NDL, RK, RS
BERKARYA : MK, SN
PKS : MS, JS, IS, YR, RL
PERINDO : MDM, RP
PPP : MAS
PAN : IS, FHiL
HANURA: JMM, EM
DEMOKRAT: ZK
PKPI : SA

Lanjut Luth, Jumlah ini blum final, masi bisa bertambah dan bisa berkurang apabila kami turun ke partai memferifikasi hal ini dan bila sebagian tidak terbukti.

“Saya akan tegakkan aturan, jadi apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya penetapan DCT terbukti ada caleg yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU 20 pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12 dan pasal 27 ayat 4. Maka sudah dipastikan kami coret atau kami gugurkan dari daftar caleg. “Tegasnya

Rep/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER