Tidak Mengindahkan Undangan PID, DPMD Haltim Dinilai Tidak Mendukung Program Pembangunan Desa

i-malut.com, MABA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dinilai tidak mendukung Program pembangunan Desa lantaran tidak menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi sekaligus penandatanganan Momerandum Of Understanding (MOU) oleh Dinas PMD Provinsi Maluku Utara (Malut) 14 hingga 15/8 kemarin yang digelar di sepuluh Kecamatan se-Kabupaten Haltim.

Salah satu Koordinator Pendamping Inovasi Desa, (PID) Kecamatan Wasile Selatan Rusli Husen, Kepada Wartawan, Jumat,(17/8) menyampaikan, Kebijakan dana desa yang telah menjawab berbagai permasalahan desa selama ini, tak di suport baik oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur khususnya Dinas PMD dan beberapa OPD terkait.

Kata dia, Hal ini terlihat jelas pada respon DPMD dan OPD terkait undangan Rapat Koordinasi oleh Dinas PMD Provinsi sekaligus penandatanganan MOU pelaksanaan Program Inovasi Desa oleh DPMD Kab/Kota dengan Satker PPK, tak digubris sama sekali.

“Surat DPMD Provinsi Nomor: 005/63/2018, Perihal Undangan Sosialisasi dan Rakor Program Inovasi Desa Tahun 2018 dengan agenda Rapat Koordinasi jumlah peserta per Kabupaten, Kota yang di undang masing-masing 10 orang terdiri dari DPMD, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Koperasi UKM dan Dinas Pendidikan, sayangnya Rakor yg berlangsung tanggal 14-16 Agustus peserta Rakor dari Kab. Haltim namun, tak satupun yang hadir,” bebernya.

Padahal Kata dia, agenda Rakor itu sangat penting yaitu terkait implementasi Program Inovasi Desa tahun 2018 termasuk didalamnya penandatanganan MOU pemanfaatan dan PID sebesar Rp. 421,169,102 untuk Kab. Haltim, hal ini jika tidak seriusi oleh DPMD sebagai motor utama penggerak Dana Desa ini, maka kegiatan Program Inovasi Desa tahun 2018 untuk Kab. Haltim terancam gagal.

“Sebagai pendamping Desa, Saya sangat menyayangkan dengan sikap Kadis PMD in,” sesalnya.

Lanjut dia, PID diharapkan bisa mendorong desa menjadi kreatif dan inovatif sehingga bisa mendorong ekonomi lokal melalui penguasaan teknologi dan berbagai pendekatan modern untuk mempercepat pembangunan desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi jika begini modelnya, maka, akan keluar dan tidak mencapai harapan tersebut.

Rep/Red : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Tidak Mengindahkan Undangan PID, DPMD Haltim Dinilai Tidak Mendukung Program Pembangunan Desa

i-malut.com, MABA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dinilai tidak mendukung Program pembangunan Desa lantaran tidak menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi sekaligus penandatanganan Momerandum Of Understanding (MOU) oleh Dinas PMD Provinsi Maluku Utara (Malut) 14 hingga 15/8 kemarin yang digelar di sepuluh Kecamatan se-Kabupaten Haltim.

Salah satu Koordinator Pendamping Inovasi Desa, (PID) Kecamatan Wasile Selatan Rusli Husen, Kepada Wartawan, Jumat,(17/8) menyampaikan, Kebijakan dana desa yang telah menjawab berbagai permasalahan desa selama ini, tak di suport baik oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur khususnya Dinas PMD dan beberapa OPD terkait.

Kata dia, Hal ini terlihat jelas pada respon DPMD dan OPD terkait undangan Rapat Koordinasi oleh Dinas PMD Provinsi sekaligus penandatanganan MOU pelaksanaan Program Inovasi Desa oleh DPMD Kab/Kota dengan Satker PPK, tak digubris sama sekali.

“Surat DPMD Provinsi Nomor: 005/63/2018, Perihal Undangan Sosialisasi dan Rakor Program Inovasi Desa Tahun 2018 dengan agenda Rapat Koordinasi jumlah peserta per Kabupaten, Kota yang di undang masing-masing 10 orang terdiri dari DPMD, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Koperasi UKM dan Dinas Pendidikan, sayangnya Rakor yg berlangsung tanggal 14-16 Agustus peserta Rakor dari Kab. Haltim namun, tak satupun yang hadir,” bebernya.

Padahal Kata dia, agenda Rakor itu sangat penting yaitu terkait implementasi Program Inovasi Desa tahun 2018 termasuk didalamnya penandatanganan MOU pemanfaatan dan PID sebesar Rp. 421,169,102 untuk Kab. Haltim, hal ini jika tidak seriusi oleh DPMD sebagai motor utama penggerak Dana Desa ini, maka kegiatan Program Inovasi Desa tahun 2018 untuk Kab. Haltim terancam gagal.

“Sebagai pendamping Desa, Saya sangat menyayangkan dengan sikap Kadis PMD in,” sesalnya.

Lanjut dia, PID diharapkan bisa mendorong desa menjadi kreatif dan inovatif sehingga bisa mendorong ekonomi lokal melalui penguasaan teknologi dan berbagai pendekatan modern untuk mempercepat pembangunan desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi jika begini modelnya, maka, akan keluar dan tidak mencapai harapan tersebut.

Rep/Red : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER