Sejumlah Kasus Dugaan Penyelewengan DDS Terhenti di Meja Kajari Halsel

i-malut.com, LABUHA — Sejumlah kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa (DDS) yang dilaporkan oleh berbagai LSM di Halsel sejak tahun 2017 lalu belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera selatan. Bahkan kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Kristian Ratu Anik SH, diduga kuat melindungi para kepala-Kepala Desa dan pihak DPMD Halsel, karena dalam penyelewengan anggaran Dana Desa yang di lakukan oleh para Kades tersebut Diduga melibatkan pihak DPMD Halsel.

Hal ini di sampikan Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera selatan, M Ali Sidik kepada wartawan, Jumat (24/08/2018). Pihaknya meragukan kinerja dan integritas kepala kejaksaan Negeri Halmahera selatan Kristian Ratu Anik, SH, yang diduga tidak memiliki itikad baik untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Halmahera Selatan. Bahkan yang bersangkutan terkesan menutupi sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala-kepala Desa di Halmahera Selatan.

Jika yang bersangkutan masih tetap melindungi para kepala-kepala Desa di Halsel maka kami akan mendesak kepada kepala kejaksaan tinggi Maluku utara agar segera mencopot kepala Kejari Halsel Kristian Ratu Anik, SH dari jabatannya.” Pintahnya.

Untuk diketahui, kepala Desa yang Diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera selatan diantaranya, Mantan Karteker Kades Bumi Rahmat kecamatan Gane Barat, kepala Desa indari, mantan karteker Desa sidanga, mantan karteker Kepala Desa tuwokona Kecamatan Bacan selatan, mantan karteker kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kepala Desa pasimbaos Kecamatan Botang lomang, Karteker Desa Doro Kecamatan gane Barat, kepala Desa tutupa, dan kepala Desa Papaloang, Kecamatan Bacan selatan.

Sejumlah Desa Ini, Kepala Desa dan karteker Desanya sudah di laporkan ke kejaksaan negeri Halmahera selatan namun Sampai sekarang belum satupun kasusnya dinaikkan statusnya, bahkan sebagian kepala Desa dan Bendahara Desa-nya-pun belum diperiksa oleh pihak kejaksaan. Sejumlah kasus korupsi para kepala-kepala Desa tersebut hanya menjadi alas meja kepala kejaksaan negeri Halmahera selatan.

Red/Rep : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Sejumlah Kasus Dugaan Penyelewengan DDS Terhenti di Meja Kajari Halsel

i-malut.com, LABUHA — Sejumlah kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa (DDS) yang dilaporkan oleh berbagai LSM di Halsel sejak tahun 2017 lalu belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera selatan. Bahkan kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Kristian Ratu Anik SH, diduga kuat melindungi para kepala-Kepala Desa dan pihak DPMD Halsel, karena dalam penyelewengan anggaran Dana Desa yang di lakukan oleh para Kades tersebut Diduga melibatkan pihak DPMD Halsel.

Hal ini di sampikan Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera selatan, M Ali Sidik kepada wartawan, Jumat (24/08/2018). Pihaknya meragukan kinerja dan integritas kepala kejaksaan Negeri Halmahera selatan Kristian Ratu Anik, SH, yang diduga tidak memiliki itikad baik untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Halmahera Selatan. Bahkan yang bersangkutan terkesan menutupi sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala-kepala Desa di Halmahera Selatan.

Jika yang bersangkutan masih tetap melindungi para kepala-kepala Desa di Halsel maka kami akan mendesak kepada kepala kejaksaan tinggi Maluku utara agar segera mencopot kepala Kejari Halsel Kristian Ratu Anik, SH dari jabatannya.” Pintahnya.

Untuk diketahui, kepala Desa yang Diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera selatan diantaranya, Mantan Karteker Kades Bumi Rahmat kecamatan Gane Barat, kepala Desa indari, mantan karteker Desa sidanga, mantan karteker Kepala Desa tuwokona Kecamatan Bacan selatan, mantan karteker kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kepala Desa pasimbaos Kecamatan Botang lomang, Karteker Desa Doro Kecamatan gane Barat, kepala Desa tutupa, dan kepala Desa Papaloang, Kecamatan Bacan selatan.

Sejumlah Desa Ini, Kepala Desa dan karteker Desanya sudah di laporkan ke kejaksaan negeri Halmahera selatan namun Sampai sekarang belum satupun kasusnya dinaikkan statusnya, bahkan sebagian kepala Desa dan Bendahara Desa-nya-pun belum diperiksa oleh pihak kejaksaan. Sejumlah kasus korupsi para kepala-kepala Desa tersebut hanya menjadi alas meja kepala kejaksaan negeri Halmahera selatan.

Red/Rep : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER