Sejumlah Kasus Dugaan Penyelewengan DDS Terhenti di Meja Kajari Halsel

i-malut.com, LABUHA — Sejumlah kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa (DDS) yang dilaporkan oleh berbagai LSM di Halsel sejak tahun 2017 lalu belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera selatan. Bahkan kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Kristian Ratu Anik SH, diduga kuat melindungi para kepala-Kepala Desa dan pihak DPMD Halsel, karena dalam penyelewengan anggaran Dana Desa yang di lakukan oleh para Kades tersebut Diduga melibatkan pihak DPMD Halsel.

Hal ini di sampikan Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera selatan, M Ali Sidik kepada wartawan, Jumat (24/08/2018). Pihaknya meragukan kinerja dan integritas kepala kejaksaan Negeri Halmahera selatan Kristian Ratu Anik, SH, yang diduga tidak memiliki itikad baik untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Halmahera Selatan. Bahkan yang bersangkutan terkesan menutupi sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala-kepala Desa di Halmahera Selatan.

Jika yang bersangkutan masih tetap melindungi para kepala-kepala Desa di Halsel maka kami akan mendesak kepada kepala kejaksaan tinggi Maluku utara agar segera mencopot kepala Kejari Halsel Kristian Ratu Anik, SH dari jabatannya.” Pintahnya.

Untuk diketahui, kepala Desa yang Diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera selatan diantaranya, Mantan Karteker Kades Bumi Rahmat kecamatan Gane Barat, kepala Desa indari, mantan karteker Desa sidanga, mantan karteker Kepala Desa tuwokona Kecamatan Bacan selatan, mantan karteker kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kepala Desa pasimbaos Kecamatan Botang lomang, Karteker Desa Doro Kecamatan gane Barat, kepala Desa tutupa, dan kepala Desa Papaloang, Kecamatan Bacan selatan.

Sejumlah Desa Ini, Kepala Desa dan karteker Desanya sudah di laporkan ke kejaksaan negeri Halmahera selatan namun Sampai sekarang belum satupun kasusnya dinaikkan statusnya, bahkan sebagian kepala Desa dan Bendahara Desa-nya-pun belum diperiksa oleh pihak kejaksaan. Sejumlah kasus korupsi para kepala-kepala Desa tersebut hanya menjadi alas meja kepala kejaksaan negeri Halmahera selatan.

Red/Rep : (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Sejumlah Kasus Dugaan Penyelewengan DDS Terhenti di Meja Kajari Halsel

i-malut.com, LABUHA — Sejumlah kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa (DDS) yang dilaporkan oleh berbagai LSM di Halsel sejak tahun 2017 lalu belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera selatan. Bahkan kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Kristian Ratu Anik SH, diduga kuat melindungi para kepala-Kepala Desa dan pihak DPMD Halsel, karena dalam penyelewengan anggaran Dana Desa yang di lakukan oleh para Kades tersebut Diduga melibatkan pihak DPMD Halsel.

Hal ini di sampikan Sekretaris LSM Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera selatan, M Ali Sidik kepada wartawan, Jumat (24/08/2018). Pihaknya meragukan kinerja dan integritas kepala kejaksaan Negeri Halmahera selatan Kristian Ratu Anik, SH, yang diduga tidak memiliki itikad baik untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Halmahera Selatan. Bahkan yang bersangkutan terkesan menutupi sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala-kepala Desa di Halmahera Selatan.

Jika yang bersangkutan masih tetap melindungi para kepala-kepala Desa di Halsel maka kami akan mendesak kepada kepala kejaksaan tinggi Maluku utara agar segera mencopot kepala Kejari Halsel Kristian Ratu Anik, SH dari jabatannya.” Pintahnya.

Untuk diketahui, kepala Desa yang Diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera selatan diantaranya, Mantan Karteker Kades Bumi Rahmat kecamatan Gane Barat, kepala Desa indari, mantan karteker Desa sidanga, mantan karteker Kepala Desa tuwokona Kecamatan Bacan selatan, mantan karteker kepala Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kepala Desa pasimbaos Kecamatan Botang lomang, Karteker Desa Doro Kecamatan gane Barat, kepala Desa tutupa, dan kepala Desa Papaloang, Kecamatan Bacan selatan.

Sejumlah Desa Ini, Kepala Desa dan karteker Desanya sudah di laporkan ke kejaksaan negeri Halmahera selatan namun Sampai sekarang belum satupun kasusnya dinaikkan statusnya, bahkan sebagian kepala Desa dan Bendahara Desa-nya-pun belum diperiksa oleh pihak kejaksaan. Sejumlah kasus korupsi para kepala-kepala Desa tersebut hanya menjadi alas meja kepala kejaksaan negeri Halmahera selatan.

Red/Rep : (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...