Izin PT Karapoto Dicabut OJK

i-malut.com, TERNATE — Berdasarkan surat tertanggal 24 Agustus 2018, secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  melayangkan surat pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Finansial yang disampaikan langsung melalui surat resmi oleh Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan Fintech OJK Pusat Henrikus Passagi.

OJK mencabut surat izin PT Karapoto Teknologi Finansial terhitung dari 20 Agustus 2018 sudah tidak bisa melakukan aktifitas dalam bentuk apapun termasuk promosi yang melibatkan logo OJK.

Dalam isi surat tersebut disampaikan sehubungan dengan surat saudara Nomor 003/SP-KTF/02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hal pengembalian tanda terdaftar PT. Karopoto Teknologi Finacial Kepada Otoritas jasa keuangan serta merujuk pada pasal 10 ayat (5)  peraturan OJK Nomor 77/ POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat lima poin yang menjadi ukuran kebijakan untuk mencabut izin pengoperasian PT Karapoto diantaranya.

Berdasarkan surat dari Direktur pengaturan, perizinan dan pengawasan finacial technology nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 hal tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finacial telah terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi di OJK.

Surat yang telah diterima pada tanggal 24 Januari kemudian berdasarkan yang diajukan kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 dimasud dan dengan mempertimbangkan alasan ketidakmampuan PT Karapoto Teknologi Finansial dalam meneruskan kegiatan oprasinalnya dengan ini surat tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 (24/1/2018) dinyatakan batal terhitung sejak tanggal surat ini.

Dengan dibatalkan surat tanda bukti terdaftar PT karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 maka PT Karapoto Teknologi Finansial harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk di dalamnya kegiatan penawaran atau promosi lalayanan PT Karapoto Teknologi Finansial, dan tidak mencantumkan logo OJK atau pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatan PT Karapoto Teknologi Finansial. Selanjutnya PT Karopito Teknologi Finansial harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian  yang saudara sampaikan dalam surat sudara tanggal 20 Agustus 2018 dimaksud, dan menyampaikan kepada kami surat pernyataan dari pemberi pinjaman yang menegaskan bahwa PT Karapoto teknologi finansial telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman tidak akan mengajukan gugatan kepada otoritas jasa keuangan. Juga didalam disebutkan bahwa hal saudara tidak melaksanakan hal 3 dab 4 diatas, saudara dapat direkomendasikan sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama dilembaga jasa keuangan.

Surat resmi dari OJK, yang ditujukan ke PT Karopoto Teknologi Finansial.

Dari surat resmi yang dilayangkan oleh OJK kepada PT Karapoto hingga berita ini diterbitkan pihak PT Karapoto belum bisa ditemui.

Sekedar diketahui pada saat Lonching PT Karapoto yang dilakukan pada (27/1/2018) beberapa bulan lalu, secara resmi disampaikan PT Karapoto merupakan perusahan yang bergerak di bidang Fhintach. Atau peer to peer landing. Hal ini  diakui oleh Presiden Direktur (Presidr) PT Karapoto Fitri Puspita Hapsari Doa, ketika melakukan lonching PT Karapoto yang bertampat di Grand Dafam Bela Ternate pada Sabtu (27/1) Malam.

Tak hanya itu, setelah surat resmi Pencabutan izin dari OJK pusat disampaikan, surat pencabutan ini juga telah beredar dimedia sosial. Sampai saat ini melalui  Kepala OJK Sulut, Gorontalo, Maluku Utara Elyanus Pongsodo, yang merupakan pengawasan Maluku Utara belum bisa dihubungi juga.

Red/Rep : (Fik)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Izin PT Karapoto Dicabut OJK

i-malut.com, TERNATE — Berdasarkan surat tertanggal 24 Agustus 2018, secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  melayangkan surat pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Finansial yang disampaikan langsung melalui surat resmi oleh Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan Fintech OJK Pusat Henrikus Passagi.

OJK mencabut surat izin PT Karapoto Teknologi Finansial terhitung dari 20 Agustus 2018 sudah tidak bisa melakukan aktifitas dalam bentuk apapun termasuk promosi yang melibatkan logo OJK.

Dalam isi surat tersebut disampaikan sehubungan dengan surat saudara Nomor 003/SP-KTF/02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hal pengembalian tanda terdaftar PT. Karopoto Teknologi Finacial Kepada Otoritas jasa keuangan serta merujuk pada pasal 10 ayat (5)  peraturan OJK Nomor 77/ POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat lima poin yang menjadi ukuran kebijakan untuk mencabut izin pengoperasian PT Karapoto diantaranya.

Berdasarkan surat dari Direktur pengaturan, perizinan dan pengawasan finacial technology nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 hal tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finacial telah terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi di OJK.

Surat yang telah diterima pada tanggal 24 Januari kemudian berdasarkan yang diajukan kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 dimasud dan dengan mempertimbangkan alasan ketidakmampuan PT Karapoto Teknologi Finansial dalam meneruskan kegiatan oprasinalnya dengan ini surat tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 (24/1/2018) dinyatakan batal terhitung sejak tanggal surat ini.

Dengan dibatalkan surat tanda bukti terdaftar PT karapoto Teknologi Finansial Nomor S-18/NB. 213/2018 tanggal 24 januari 2018 maka PT Karapoto Teknologi Finansial harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk di dalamnya kegiatan penawaran atau promosi lalayanan PT Karapoto Teknologi Finansial, dan tidak mencantumkan logo OJK atau pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatan PT Karapoto Teknologi Finansial. Selanjutnya PT Karopito Teknologi Finansial harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian  yang saudara sampaikan dalam surat sudara tanggal 20 Agustus 2018 dimaksud, dan menyampaikan kepada kami surat pernyataan dari pemberi pinjaman yang menegaskan bahwa PT Karapoto teknologi finansial telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman tidak akan mengajukan gugatan kepada otoritas jasa keuangan. Juga didalam disebutkan bahwa hal saudara tidak melaksanakan hal 3 dab 4 diatas, saudara dapat direkomendasikan sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama dilembaga jasa keuangan.

Surat resmi dari OJK, yang ditujukan ke PT Karopoto Teknologi Finansial.

Dari surat resmi yang dilayangkan oleh OJK kepada PT Karapoto hingga berita ini diterbitkan pihak PT Karapoto belum bisa ditemui.

Sekedar diketahui pada saat Lonching PT Karapoto yang dilakukan pada (27/1/2018) beberapa bulan lalu, secara resmi disampaikan PT Karapoto merupakan perusahan yang bergerak di bidang Fhintach. Atau peer to peer landing. Hal ini  diakui oleh Presiden Direktur (Presidr) PT Karapoto Fitri Puspita Hapsari Doa, ketika melakukan lonching PT Karapoto yang bertampat di Grand Dafam Bela Ternate pada Sabtu (27/1) Malam.

Tak hanya itu, setelah surat resmi Pencabutan izin dari OJK pusat disampaikan, surat pencabutan ini juga telah beredar dimedia sosial. Sampai saat ini melalui  Kepala OJK Sulut, Gorontalo, Maluku Utara Elyanus Pongsodo, yang merupakan pengawasan Maluku Utara belum bisa dihubungi juga.

Red/Rep : (Fik)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER