PT Karapoto Bukan Lagi Tanggung Jawab OJK

Kepala OJK: Saya Minta Masyarakaat Agar Lebih Waspada Investasi Ilegal

i-malut.com, TERNATE — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorantalo dan Maluku Utara (SulutGoMalut) Elyanus Pongsodo, Ketika dikonfirmasi Rabu (29/8) dini hari, membenarkan surat pemberhentian perijinan PT Karapoto Finasial Teknologi yang berada di Ternate Maluku Utara, yang pernah terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai peer to peer lending dan telah dihentikan kegiatannya.

Dikatakannya, berdasarkan surat yang disampaikan OJK pusat tersebut sangat benar, segala bentuk aktivitas sudah dicabut.

“Saya tegaskan sangat betul PT Karapoto sebagai fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK sudah dihentikan kegiatannya,” ungkap Kepala OJK SulutGoMalut, Elyanus

Ia juga mengaku, PT Karapoto sudah tidak lagi dibawa pengawasan OJK,

“Sejak izinnya dicabut karena status terdaftarnya di OJK sudah dicoret, sehingga Karapoto tidak ada lagi kaitannya dengan kegiatan peer to peer lending yang dibawah kewenangan atau pengawasan OJK,” tegas Elyanus

Dia juga berharap, setelah dikeluarkannya surat tersebut oleh OJK,  masyarakat juga harus tau bahwa PT karapoto sebagai fintech peer to peer lending sudah tidak menjadi tanggung jawab OJK lagi.

“Sekali lagi saya tegaskan OJK mengeluarkan surat tersebut didasarkan atas penelitian dan pemeriksaan yang mendalam atas praktek atau operasional yang dilakukan OJK selama ini, bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan POJK 77 tentang peer to peer lending sebagaimana disebutkan dengan  jelas di dalam  surat OJK tersebut,” jelasnya

Ketua OJK Elyanus pun kembali mengingatkan, agar masyarakat Malut yang menempatkan dana di PT Karapoto selama ini bisa lebih berhati-hati.

“Sejak proses klarifikasi di gedung BI awal tahun, OJK SulutGoMalut sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Malut agar hati-hati dengan penawaran penghimpunan dana dengan imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat karna sama sekali tidak masuk logika,” beber dia

Lanjutnya, sebagaimana yang sudah sering Ia sampaikan diberbagai kesempatan, agar masyarakat Malut berhati-hati atas penawaran investasi yang menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat karena ini tidak mungkin dan dapat dipastikan ilegal.

“Apalagi masyarakat Malut selama ini sudah pengalaman dengan kasus investasi ilegal terakhir  CV Ubay yang sudah terbukti merugikan masyarakat,” pungkasnya

Red/Rep : (fik)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

PT Karapoto Bukan Lagi Tanggung Jawab OJK

Kepala OJK: Saya Minta Masyarakaat Agar Lebih Waspada Investasi Ilegal

i-malut.com, TERNATE — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorantalo dan Maluku Utara (SulutGoMalut) Elyanus Pongsodo, Ketika dikonfirmasi Rabu (29/8) dini hari, membenarkan surat pemberhentian perijinan PT Karapoto Finasial Teknologi yang berada di Ternate Maluku Utara, yang pernah terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai peer to peer lending dan telah dihentikan kegiatannya.

Dikatakannya, berdasarkan surat yang disampaikan OJK pusat tersebut sangat benar, segala bentuk aktivitas sudah dicabut.

“Saya tegaskan sangat betul PT Karapoto sebagai fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK sudah dihentikan kegiatannya,” ungkap Kepala OJK SulutGoMalut, Elyanus

Ia juga mengaku, PT Karapoto sudah tidak lagi dibawa pengawasan OJK,

“Sejak izinnya dicabut karena status terdaftarnya di OJK sudah dicoret, sehingga Karapoto tidak ada lagi kaitannya dengan kegiatan peer to peer lending yang dibawah kewenangan atau pengawasan OJK,” tegas Elyanus

Dia juga berharap, setelah dikeluarkannya surat tersebut oleh OJK,  masyarakat juga harus tau bahwa PT karapoto sebagai fintech peer to peer lending sudah tidak menjadi tanggung jawab OJK lagi.

“Sekali lagi saya tegaskan OJK mengeluarkan surat tersebut didasarkan atas penelitian dan pemeriksaan yang mendalam atas praktek atau operasional yang dilakukan OJK selama ini, bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan POJK 77 tentang peer to peer lending sebagaimana disebutkan dengan  jelas di dalam  surat OJK tersebut,” jelasnya

Ketua OJK Elyanus pun kembali mengingatkan, agar masyarakat Malut yang menempatkan dana di PT Karapoto selama ini bisa lebih berhati-hati.

“Sejak proses klarifikasi di gedung BI awal tahun, OJK SulutGoMalut sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Malut agar hati-hati dengan penawaran penghimpunan dana dengan imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat karna sama sekali tidak masuk logika,” beber dia

Lanjutnya, sebagaimana yang sudah sering Ia sampaikan diberbagai kesempatan, agar masyarakat Malut berhati-hati atas penawaran investasi yang menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat karena ini tidak mungkin dan dapat dipastikan ilegal.

“Apalagi masyarakat Malut selama ini sudah pengalaman dengan kasus investasi ilegal terakhir  CV Ubay yang sudah terbukti merugikan masyarakat,” pungkasnya

Red/Rep : (fik)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER