HCW Temukan Proyek Bermasalah di Kabupaten Halmahera Timur

“Desak Polda dan Kejaksaan Tindak Pimpinan PT. SAMATSU NUSANTARA” 

i-malut.com, TERNATE — Halmahera Corupption What (HCW) Provinsi Maluku Utara, menemukan pekerjaan proyek akses jalan bermasalah di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari hasil investigasi HCW dilapangan, proyek pekerjaan pembangunan akses jalan kawasan permukiman Kakaraino-Halitetor dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, padahal  proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 3.715.545.028 miliar dilaksanakan tidak sesuai dengan mesterplan perancanaan bahkan proyek itu terjadi mark-up.

Wakil Direktur HCW, Rajak Idrus Kepada Wartawan, Kamis (30/08/18) mengungkapkan, proyek pekerjaan akses jalan di kawasan Permukiman Kakaraino-Halitetor tahun 2017, yang dikerjakan oleh PT. Samatsu Nusantara tidak sesuai dengan harapan masyarakaat Halmahera Timur. Sehingga HCW meminta pihak penegak Hukum Polda Maluku Utara maupun Kejaksaan tinggi Maluku Utara agar segera melidik proyek tersebut.

“Karena dalam investigasi HCW proyek tersebut tidak sesuai mesterplan perancanaan bahkan proyek tersebut terjadi mark-up, ini akibat karena kelelaian sistem pengawasan,PPK dan kontraktor maupun tenaga teknis yang lain,” beber Rajak

Menurut Dia, jika dilihat dari Budget maupun Pagu yang dianggarkan cukup besar, artinya anggaran yang cukup besar namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarkaat sudah tentu masyarkaat tidak menikmati hasilnya.

Sementara dari hasil investigasi, kata Jek Sapaan akrab Rajak Idrus, masyarakaat malah merasakan keresahan dari hasil pekerjaan proyek miliyaran itu.

Dia juga, bahkan akan membantu pihak Polda dan Kejati Malut dalam kesiapan data, karena pihak HCW telah mengantonggi sekitar 75 persen data proyek tersebut.

“Secepatnya  HCW akan segera melaporkan kasus ini ke pihak penegak Hukum sehingga ada efek jerah bagi pelakunya,” ucap Jek

Tak hanya itu, pihak HCW juga  berencana pada pekan depan akan melaporkan kasus tersebut ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Jakarta.

“Karna dalam hitungan dan kajian kami anggaran di atas 1 miliar sudah bisa di tangani KPK, apalagi proyek ini 3,7 miliar lebih,” tegas Dia

Red/Rep : (Uyt)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

HCW Temukan Proyek Bermasalah di Kabupaten Halmahera Timur

“Desak Polda dan Kejaksaan Tindak Pimpinan PT. SAMATSU NUSANTARA” 

i-malut.com, TERNATE — Halmahera Corupption What (HCW) Provinsi Maluku Utara, menemukan pekerjaan proyek akses jalan bermasalah di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari hasil investigasi HCW dilapangan, proyek pekerjaan pembangunan akses jalan kawasan permukiman Kakaraino-Halitetor dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, padahal  proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp 3.715.545.028 miliar dilaksanakan tidak sesuai dengan mesterplan perancanaan bahkan proyek itu terjadi mark-up.

Wakil Direktur HCW, Rajak Idrus Kepada Wartawan, Kamis (30/08/18) mengungkapkan, proyek pekerjaan akses jalan di kawasan Permukiman Kakaraino-Halitetor tahun 2017, yang dikerjakan oleh PT. Samatsu Nusantara tidak sesuai dengan harapan masyarakaat Halmahera Timur. Sehingga HCW meminta pihak penegak Hukum Polda Maluku Utara maupun Kejaksaan tinggi Maluku Utara agar segera melidik proyek tersebut.

“Karena dalam investigasi HCW proyek tersebut tidak sesuai mesterplan perancanaan bahkan proyek tersebut terjadi mark-up, ini akibat karena kelelaian sistem pengawasan,PPK dan kontraktor maupun tenaga teknis yang lain,” beber Rajak

Menurut Dia, jika dilihat dari Budget maupun Pagu yang dianggarkan cukup besar, artinya anggaran yang cukup besar namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarkaat sudah tentu masyarkaat tidak menikmati hasilnya.

Sementara dari hasil investigasi, kata Jek Sapaan akrab Rajak Idrus, masyarakaat malah merasakan keresahan dari hasil pekerjaan proyek miliyaran itu.

Dia juga, bahkan akan membantu pihak Polda dan Kejati Malut dalam kesiapan data, karena pihak HCW telah mengantonggi sekitar 75 persen data proyek tersebut.

“Secepatnya  HCW akan segera melaporkan kasus ini ke pihak penegak Hukum sehingga ada efek jerah bagi pelakunya,” ucap Jek

Tak hanya itu, pihak HCW juga  berencana pada pekan depan akan melaporkan kasus tersebut ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Jakarta.

“Karna dalam hitungan dan kajian kami anggaran di atas 1 miliar sudah bisa di tangani KPK, apalagi proyek ini 3,7 miliar lebih,” tegas Dia

Red/Rep : (Uyt)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER