Sekkot Ternate Akui PT. Karapoto Bermasalah

i-malut.com, TERNATE — Setalah mendapat surat resmi pada tanggal 24 Agustus 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Finansial yang disampaikan langsung melalui surat resmi oleh Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan Fintech OJK Pusat Henrikus Passagi, beberapa hari lalu, membuat Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate M Tauhid Soleman angkat bicara. Menurut Sekkot dua periode ini, PT Karapoto mulai goyang. Bahkan Ia meminta masyarakaat harus fahami bahwa perusahaan tersebut telah goyang, karena jauh sebelumnya masyarakat sudah diingatkan agar tidak melakukan investasi dengan jaminan bunga tinggi, yang sekarang sudah jadi masalah.

Sekitar awal tahun lalu, kata Sekkot, Pemerintah Kota bersama Bank Indonesia (BI) sudah melakukan rapat berkaitan dengan investasi yang dilakukan PT Karapoto.

“Saya sudah mewanti-wanti dan saya juga sudah sampaikan bahwa itu riba, tinggal masalah waktu saja bakal mengalami kehancuran dan ini sudah terbukti,” ucapnya.

Bahkan lanjut Sekkot,  pemerintah kota Ternate juga sudah menyampaikan kewarga melalui Surat Edaran.

” dan Surat Edaran itu  Saya sendiri yang menandatangani lalu disebarkan ke semua mesjid yang ada di Kota Ternate,” ungkapnya

Untuk itu, imbuh Sekkot, kejadian kerugian yang menimpah masyarakat ini semua terpulang ke individu-individu yang ikut jasa keuangan Karapoto. Karena pihak BI pernah menyampaikan stagmen terhadap investasi tersebut, malah dibuli oleh kelompok Karapoto.

“Lalu kan ada salah satu anggota DPRD Nurlela Syarif yang begitu intens untuk mendorong jasa ini tidak dilaksanakan namun dibuli juga, sekarang sudah goyang mau bagai mana lagi,” cetusnya.

dikatakannya, Pemerintah Daerah hanya menghimbau, ketika OJK sudah melarang pemberhentian operasional terhadap PT Karopoto  maka sebaiknya tidak dilanjutkan.

“Olehnya itu saya meminta masyarakat  harus faham dan mengetahui bahwa saat ini sudah mulai ada tanda-tanda akan hancur, semua kesadaran kembali kepada mayarakat itu sendiri,” tutur Sekkot Ternate ini.

Red/Rep : (Fik) 

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Sekkot Ternate Akui PT. Karapoto Bermasalah

i-malut.com, TERNATE — Setalah mendapat surat resmi pada tanggal 24 Agustus 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Finansial yang disampaikan langsung melalui surat resmi oleh Direktur pengaturan perizinan dan pengawasan Fintech OJK Pusat Henrikus Passagi, beberapa hari lalu, membuat Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate M Tauhid Soleman angkat bicara. Menurut Sekkot dua periode ini, PT Karapoto mulai goyang. Bahkan Ia meminta masyarakaat harus fahami bahwa perusahaan tersebut telah goyang, karena jauh sebelumnya masyarakat sudah diingatkan agar tidak melakukan investasi dengan jaminan bunga tinggi, yang sekarang sudah jadi masalah.

Sekitar awal tahun lalu, kata Sekkot, Pemerintah Kota bersama Bank Indonesia (BI) sudah melakukan rapat berkaitan dengan investasi yang dilakukan PT Karapoto.

“Saya sudah mewanti-wanti dan saya juga sudah sampaikan bahwa itu riba, tinggal masalah waktu saja bakal mengalami kehancuran dan ini sudah terbukti,” ucapnya.

Bahkan lanjut Sekkot,  pemerintah kota Ternate juga sudah menyampaikan kewarga melalui Surat Edaran.

” dan Surat Edaran itu  Saya sendiri yang menandatangani lalu disebarkan ke semua mesjid yang ada di Kota Ternate,” ungkapnya

Untuk itu, imbuh Sekkot, kejadian kerugian yang menimpah masyarakat ini semua terpulang ke individu-individu yang ikut jasa keuangan Karapoto. Karena pihak BI pernah menyampaikan stagmen terhadap investasi tersebut, malah dibuli oleh kelompok Karapoto.

“Lalu kan ada salah satu anggota DPRD Nurlela Syarif yang begitu intens untuk mendorong jasa ini tidak dilaksanakan namun dibuli juga, sekarang sudah goyang mau bagai mana lagi,” cetusnya.

dikatakannya, Pemerintah Daerah hanya menghimbau, ketika OJK sudah melarang pemberhentian operasional terhadap PT Karopoto  maka sebaiknya tidak dilanjutkan.

“Olehnya itu saya meminta masyarakat  harus faham dan mengetahui bahwa saat ini sudah mulai ada tanda-tanda akan hancur, semua kesadaran kembali kepada mayarakat itu sendiri,” tutur Sekkot Ternate ini.

Red/Rep : (Fik) 

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER