Terkait Caleg Pernah Di Hukum, Komisioner KPU Morotai Beda Pandangan

i-malut.com, MOROTAI — Ketua Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Morotai, Luther Djaguna, SH, MH, kembali menegaskan, bahwa caleg yang pernaH dijatuhi hukuman ringan atau hukuman percobaan oleh pengadilan negeri, wajib melampirkan salinan putusannya saat mendaftar di KPU sebagai caleg dari partai mana saja, karena itu merupakan perintah aturan, yang di atur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018.

Dikatakan, ada dua calon legislatif (caleg) yang pernah diputuskan pengadilan bersalah walaupun itu hukuman percobaan atau tidak pernah ditahan. Caleg tersebut adalah Abd Rahman Dg Suki, dari Partai Demokrat, dapil II Pulau Mmorotai dan Sahwi Lohor, Caleg PKS dapil I Pulau Morotai, keduanya tidak melampirkan apa yang diminta PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut.

“Dua Caleg ini tidak pernah memasukan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12 dan pasal 8 ayat 6 huruf A,B,C dan D, PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang pencalonan. ini kata aturan bukan maunya saya dan KPU harus tegakan aturan ini, karena tahapan perbaikan dokumen sudah kita lewati dan memasuki tahapan klarifikasi KPU ke partai yang bersangkutan ikut Caleg,” tegasnya, Rabu (29/8/2018)

Untuk itu kata Luther, teman teman KPU harus serius melihat soal pelanggaran administrasi, karena buah dari demokrasi di Pulau Morotai bisa saja diisi oleh orang-orang yang mohon maaf asal masuk caleg.

“Besar harapan saya, KPU melahirkan anggota DPRD yang berintegritas, hak orang tidak kita halangi, tetapi caleg yang ditetapkan dalam DCT nanti sesuai dengan peraturan perundang-undanganan, karena nanti merekalah yang menentukan arah kebijakan Bupati dan daerah ini untuk kepentingan rakyat”. ujarnya

Namun apa yang dipersoalkan ketua divisi hukum KPU, ditepis oleh ketua KPU Pulau Morotai, Saima Nuang, S.Sos, menurutnya selama institusi yang berwenang tidak mempermasalahkan persoalan mereka dan telah diberi surat keterangan caleg, maka tidak ada masalah lagi,

“Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan surat keterangan caleg bagi mereka tidak menerangkan hal-hal tersebut, itu artinya tidak ada masalah lagi.”tegasnya

Perlu diketahui Abd Rahman Dg Suki, dijatuhi hukuman percobaan selama 6 bulan dan Sahwi Lohor, diputuskan Pengadilan hukuman percobaan selama 3 bulan. Kedua caleg ini diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tobelo pada tahun 2017 karena menjadi tim sukses dan berkampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wabup, Benny Laos dan Asrun Padoma saat pilkada Pulau Morotai.

Terkait hal ini, Abd Rahman Dg Suki, Caleg partai demokrat, dapil II Pulau Morotai telah mengambil langkah dengan melakukan jumpa pers pada selasa 28/8 . Sementara Caleg dapil I Pulau Morotai, dari partai PKS, Sahwi Lohor, saat di konfirmasi soal hal tersebut pada Rabu (29/8/2018), dia mengakui tidak mengetahui aturan PKPU yang mengatur itu. ”

Bukan saya sengaja tidak kasih masuk apa yang di minta PKPU nomor 20 tahun 2018 itu, tetapi karena saya memang tidak tahu soal aturan itu, kalau saya tahu pasti saya lampirkan apa yang diisyaratkan dalam PKPU tersebut sejak awal pendaftaran.”jawabnya pendek

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Drupadi BMI Malut Desak Polda Malut Usut Tuntas...

Ternate -- Drupadi Bintang Muda Indonesia (BIM) Maluku Utara (Malut), desak Polda Malut untuk segera mengusut tuntas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi berpangkat Briptu pada...

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia yang memproduksi...

Lagi, Jembatan Pitago Bailengit Rusak

Tobelo -- Sangat memprihatinkan, jembatan Wailamo yang menghubungkan Desa Pitago dan Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, lagi-lagi kembali rusak. Padahal, jembatan tersebut belum lama ini telah...

Dinas P3A Malut Bakal Kawal Kasus Pemerkosaan di...

Sofifi -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan mengawal kasus pemerkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Polisi di...

Kembali marak, Babinsa Waiman ingatkan warga terkait Bahaya...

Sanana, Perang terhadap Corona Virus Disease atau Covid-19 belum selesai, bahkan kini ada varian baru terkait virus ini. Untuk itu Pemerintah Indonesia, mulai dari Pusat maupun Daerah kembali mengingatkan...

Bergerak Cepat, DPD BMI Malut Mengakar Hingga ke-Pelosok...

Ternate -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indonesian (BMI) Maluku Utara, gencar melakukan sosialisasi serta konsolidasi dan verifikasi faktual, guna membentuk DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini...

Besok, Disdik Kota Ternate Lounching Sekolah Insklusif di...

Ternate - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate pada Rabu 23 Juni 2021 besok akan Lounching Sekolah Insklusif, bertempat SD Negeri 6 Kota Ternate, Kelurahan Kampung Makasar Barat, Kota Ternate...

Sambut kedatangan Mendagri Tito Karnavian, APMS pasang baliho...

Sanana -- Aliansi Peduli Masyarakat Sula atau APMS kepada media ini memberikan penjelasan terkait Sikap Bupati Sula memutasi dan merotasi 57 jabatan termasuk menon-jobkan Sekda Kepulauan Sula, sebagai perbuatan...

Babinsa Sekom Pelopori Giat Bhakti, ajak Warga dan...

Sanana -- Kelompok Masyarakat Desa yang mempunyai paradigma maju dan berpikir positif adalah suatu kekuatan dan aset untuk membangun sebuah Desa, ditambah lagi dengan Kelompok Mahasiswa dalam satuan tugas...

BERITA UTAMA

Dampingi Luhut Resmi Pabrik Bahan Baku Batrai, Bupati...

Labuha -- Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), ikut mendampingi Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Bizar Pandjaitan, dalam peresmian Pabrik...

Maslan Jabat PLH Sekda Halsel, Helmi Dikabarkan Sakit

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengangkat Maslan Hi. Hasan,SH,M.Si, Kepala Bagian (Kabag) organisasi sebagai Asisten Perekonomian dan...

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Caleg Pernah Di Hukum, Komisioner KPU Morotai Beda Pandangan

i-malut.com, MOROTAI — Ketua Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Morotai, Luther Djaguna, SH, MH, kembali menegaskan, bahwa caleg yang pernaH dijatuhi hukuman ringan atau hukuman percobaan oleh pengadilan negeri, wajib melampirkan salinan putusannya saat mendaftar di KPU sebagai caleg dari partai mana saja, karena itu merupakan perintah aturan, yang di atur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018.

Dikatakan, ada dua calon legislatif (caleg) yang pernah diputuskan pengadilan bersalah walaupun itu hukuman percobaan atau tidak pernah ditahan. Caleg tersebut adalah Abd Rahman Dg Suki, dari Partai Demokrat, dapil II Pulau Mmorotai dan Sahwi Lohor, Caleg PKS dapil I Pulau Morotai, keduanya tidak melampirkan apa yang diminta PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut.

“Dua Caleg ini tidak pernah memasukan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 huruf B angka 12 dan pasal 8 ayat 6 huruf A,B,C dan D, PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang pencalonan. ini kata aturan bukan maunya saya dan KPU harus tegakan aturan ini, karena tahapan perbaikan dokumen sudah kita lewati dan memasuki tahapan klarifikasi KPU ke partai yang bersangkutan ikut Caleg,” tegasnya, Rabu (29/8/2018)

Untuk itu kata Luther, teman teman KPU harus serius melihat soal pelanggaran administrasi, karena buah dari demokrasi di Pulau Morotai bisa saja diisi oleh orang-orang yang mohon maaf asal masuk caleg.

“Besar harapan saya, KPU melahirkan anggota DPRD yang berintegritas, hak orang tidak kita halangi, tetapi caleg yang ditetapkan dalam DCT nanti sesuai dengan peraturan perundang-undanganan, karena nanti merekalah yang menentukan arah kebijakan Bupati dan daerah ini untuk kepentingan rakyat”. ujarnya

Namun apa yang dipersoalkan ketua divisi hukum KPU, ditepis oleh ketua KPU Pulau Morotai, Saima Nuang, S.Sos, menurutnya selama institusi yang berwenang tidak mempermasalahkan persoalan mereka dan telah diberi surat keterangan caleg, maka tidak ada masalah lagi,

“Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan surat keterangan caleg bagi mereka tidak menerangkan hal-hal tersebut, itu artinya tidak ada masalah lagi.”tegasnya

Perlu diketahui Abd Rahman Dg Suki, dijatuhi hukuman percobaan selama 6 bulan dan Sahwi Lohor, diputuskan Pengadilan hukuman percobaan selama 3 bulan. Kedua caleg ini diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tobelo pada tahun 2017 karena menjadi tim sukses dan berkampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wabup, Benny Laos dan Asrun Padoma saat pilkada Pulau Morotai.

Terkait hal ini, Abd Rahman Dg Suki, Caleg partai demokrat, dapil II Pulau Morotai telah mengambil langkah dengan melakukan jumpa pers pada selasa 28/8 . Sementara Caleg dapil I Pulau Morotai, dari partai PKS, Sahwi Lohor, saat di konfirmasi soal hal tersebut pada Rabu (29/8/2018), dia mengakui tidak mengetahui aturan PKPU yang mengatur itu. ”

Bukan saya sengaja tidak kasih masuk apa yang di minta PKPU nomor 20 tahun 2018 itu, tetapi karena saya memang tidak tahu soal aturan itu, kalau saya tahu pasti saya lampirkan apa yang diisyaratkan dalam PKPU tersebut sejak awal pendaftaran.”jawabnya pendek

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER