OJK dan PT Karapoto Diminta Bertanggung Jawab Penuh Kembalikan Uang Nasabah

i-malut.com, MOROTAI – Bumi Maluku Utara akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus kolapsnya sebuah usaha dibidang investasi, sebut saja PT Karapoto, mengapa tidak, sebagai lembaga penyelenggara layanan investasi uang berbasis teknologi informasi kini di landa masalah hukum yang sangat serius, karena akan menelan korban yang sangat banyak, bila tidak dapat mengembalikan uang nasabah dari berbagai strata masyarakat di Maluku Utara yang menjadi mangsa empuknya.

Sangat banyak nasabah yang mengalami sok setelah mendapat iniformasi ini, baik dari media maupun dari mulut ke mulut, akibat dari OJK mengeluarkan surat sakti bernomor S.619/NB 213/2018 tentang pembatalan tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial.

Dibatalkannya izin operasional oleh OJK, maka dengan sendirinya usaha investasi PT Karapoto saat ini dapat dianggap bodong dan bahkan terancam tidak dapat beropersi lagi, hal ini sangat menghawatirkan para nasabahnya. Merekapun bertanya-tanya bagaimana nasib uang mereka yang jumlahnya milyaran rupiah masih di kelola PT Karapoto, apakah dapat dikembalikan atauk tidak?

i-malut.com coba menemui dan menghubungi sejumlah nasabah baik yang berinvestasi di PT Karapoto Kota Ternate maupun di Tobelo Halmahera Utara. Menurut para nasabah, seharusnya PT Karapoto memberi penjelasan resmi tentang status surat OJK pada poin 4 yang menegaskan PT Karapoto harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian, sehingga nasabah menjadi tenang dan pihak OJK juga wajib bertanggung jawab mengawal PT Karapoto sampai pelaksanaan Pengembalian uang nasabah tuntas direalisasi.

“Sebab masyarakat Malut tidak akan ikut ivestasi uang di PT Karapoto kalau tidak ada jaminan atau izin dari pihak OJK, hal ini terbukti pada saat pengresmian PT Karapoto di Dafam Hotel belum lama ini, Hendrikus Pasaagi, sebagai direktur pengaturan pengawasan dan perizinan teknologi finansial pada OJK RI mengatakan bahwa PT Karapoto satu-satunya fintech di indonesia timur yang legal dan teregistrasi di OJK. bahkan Hendrikus membuat statmen bahwa PT Karapoto bukan investasi Bodong. Pernyatan dari pihak OJK inilah yang membuat masarakat dari berbagai kalangan merasa yakin dan percaya sehingga berbondong-bondong ikut berinvestasi di PT Karapoto.” jelas sejumlah nasabah.

Untuk itu kata mereka yang belum ingin nama mereka dipublis, sebagai nasabah menegaskan, agar pihak KARAPOTO dan OJK sama-sama bertanggung jawab dan segera mencari solusi penyelesaian guna mengembalikan uang nasabah, sehingga tidak mengacaukan suasana menjelang Pilpres.

“Jangan pihak OJK seperti mobil tabrak lari, sudah ada masalah baru melepaskan tanggung jawab, dengan mencabut izin operasi PT Karapoto, seharusnya pihak OJK turut bertanggung jawab dengan mendesak dan mengawal agar PT Karapoto dapat segera mengembalikan uang nasabah sehingga menghindari dampak hukum di kemudian hari.” sembur para nasabah

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

OJK dan PT Karapoto Diminta Bertanggung Jawab Penuh Kembalikan Uang Nasabah

i-malut.com, MOROTAI – Bumi Maluku Utara akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus kolapsnya sebuah usaha dibidang investasi, sebut saja PT Karapoto, mengapa tidak, sebagai lembaga penyelenggara layanan investasi uang berbasis teknologi informasi kini di landa masalah hukum yang sangat serius, karena akan menelan korban yang sangat banyak, bila tidak dapat mengembalikan uang nasabah dari berbagai strata masyarakat di Maluku Utara yang menjadi mangsa empuknya.

Sangat banyak nasabah yang mengalami sok setelah mendapat iniformasi ini, baik dari media maupun dari mulut ke mulut, akibat dari OJK mengeluarkan surat sakti bernomor S.619/NB 213/2018 tentang pembatalan tanda bukti terdaftar PT Karapoto Teknologi Finansial.

Dibatalkannya izin operasional oleh OJK, maka dengan sendirinya usaha investasi PT Karapoto saat ini dapat dianggap bodong dan bahkan terancam tidak dapat beropersi lagi, hal ini sangat menghawatirkan para nasabahnya. Merekapun bertanya-tanya bagaimana nasib uang mereka yang jumlahnya milyaran rupiah masih di kelola PT Karapoto, apakah dapat dikembalikan atauk tidak?

i-malut.com coba menemui dan menghubungi sejumlah nasabah baik yang berinvestasi di PT Karapoto Kota Ternate maupun di Tobelo Halmahera Utara. Menurut para nasabah, seharusnya PT Karapoto memberi penjelasan resmi tentang status surat OJK pada poin 4 yang menegaskan PT Karapoto harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai rencana penyelesaian, sehingga nasabah menjadi tenang dan pihak OJK juga wajib bertanggung jawab mengawal PT Karapoto sampai pelaksanaan Pengembalian uang nasabah tuntas direalisasi.

“Sebab masyarakat Malut tidak akan ikut ivestasi uang di PT Karapoto kalau tidak ada jaminan atau izin dari pihak OJK, hal ini terbukti pada saat pengresmian PT Karapoto di Dafam Hotel belum lama ini, Hendrikus Pasaagi, sebagai direktur pengaturan pengawasan dan perizinan teknologi finansial pada OJK RI mengatakan bahwa PT Karapoto satu-satunya fintech di indonesia timur yang legal dan teregistrasi di OJK. bahkan Hendrikus membuat statmen bahwa PT Karapoto bukan investasi Bodong. Pernyatan dari pihak OJK inilah yang membuat masarakat dari berbagai kalangan merasa yakin dan percaya sehingga berbondong-bondong ikut berinvestasi di PT Karapoto.” jelas sejumlah nasabah.

Untuk itu kata mereka yang belum ingin nama mereka dipublis, sebagai nasabah menegaskan, agar pihak KARAPOTO dan OJK sama-sama bertanggung jawab dan segera mencari solusi penyelesaian guna mengembalikan uang nasabah, sehingga tidak mengacaukan suasana menjelang Pilpres.

“Jangan pihak OJK seperti mobil tabrak lari, sudah ada masalah baru melepaskan tanggung jawab, dengan mencabut izin operasi PT Karapoto, seharusnya pihak OJK turut bertanggung jawab dengan mendesak dan mengawal agar PT Karapoto dapat segera mengembalikan uang nasabah sehingga menghindari dampak hukum di kemudian hari.” sembur para nasabah

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

Kajari Halut Buka Sosialisasi Kepatuhan BPJS

Tobelo -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara (Halut), Agus Wirawan Eko Saputro, dipercayakan membuka...

Dispora Malut Telah Usai Gelar Seleksi Paskibraka Tahun...

Sofifi -- Pelaksanaan seleksi Paskibraka Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2021, untuk persiapan upacara hari...

Dianggap Buat Terobosan Diawal kepemimpinan, Ketua DPC Gerindra...

Labuha - DPC Partai Gerindra Halmahera Selatan (Halsel), mengapresiasi kebijakan Bupati Usman Sidik terkait penataan...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

Gaji Guru dan PTT Disdik Kota Ternate Cair,...

Ternate -- Gaji Guru dan PTT Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate telah mencairkan. Hal tersebut...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...