Aksi PGRI Syarat Kepentingan Gulingkan Kadikbud

i-malut.com, MOROTAI — Puluhan guru sekolah dasar (SD) dan guru sekolah menengah pertama (SMP), tergabung dalam organisasi PGRI Pulau Morotai melakukan orasi dan hearing dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai.

Mereka melakukan orasi didepan kantor bupati dan diterima Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad M Khraie, didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Revi F Dara dan Kapolres Pulau Morotai, di lantai II Kantor Bupati, Senin (3/9/2018) siang.

PGRI saat menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai.

Ada enam tuntutan yang mereka tuangkan dalam pernyataan sikap, yakni; realisasi SK Pangkat periode oktober 2017 dan april 2018, Revisi Perbub dana BOS, Mendorong percepat wisudawan dan wisudawati UNIPAS, Kesejahteraan guru SMA sederajat, Honorer K2 diangkat menjadi ASN dan mengganti Kadis pendidikan karena PGRI menilai tidak mampu.

Namun sangat disayangkan karena sejumlah tuntutan yang disampaikan Ketua PGRI Pulau Morotai, Arafik M Rahman, ditolak sejumlah guru.

Dalam berlangsungnya Hearing yang dikendalikan Kapolres Morotai dan Sekda Pulau Morotai Muhammad M Kharie, mengawali pembicaraan ini mengatakan, mogok belajar yang dilakukan sejumlah guru adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan bukan contoh yang baik karena telah mengorbankan anak murid tidak belajar hari ini.

“Padahal banyak cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah tidak harus dengan aksi dan meninggalkan tugas” ungkapnya

Kenaikan pangkat 2017-2018 kata Sekda sudah diusulkan ke BKN dan sudah di terima, SKnya sudah ada tinggal di tandatangani Bupati, untuk membuktikan kinerja para guru itu baik agar Bupati segera menandatangani SK tersebut harus ada rekomendasi kepala sekolah kemudian di kroscek kelapangan kembali.

“Selama ini rekomendasi Kepsek tidak dimasukkan dalam pengusulan SK kenaikan pangkat.” tandasnya

Sementara masalah dana BOS, Wisuda Unipas, Kesejahteraan guru SMA sederajat, K2 diangkat jadi PNS dan ganti kadis semuanya salah kaprah dan tidak punya dasar yang jelas,

“Sebenarnya kalian cek atau konfirmasi kebenarannya dulu baru ajukan tuntutan agar tidak salah kaprah, karena dari enam poin tuntutan hanya poin pertama yang tepat sasaran yang lainnya bukan kewenangan kami dan tidak berdasar, ” tegas sekda Muhammad M karie.

Setelah mendapat penjelasan panjang dari Sekda soal kewenangan dan aturan yang mengatur semua tuntutan itu, para guru baru mengerti duduk persoalannya,

“Setelah mendapat penjelasan baru kami puas, tetapi kami juga kaget ada tuntutan lain dari PGRI padahal yang kami para guru tau hanya soal realisasi SK kenaikan pangkat pangkat oktober 2017 dan april 2918 yang kami tuntut, yang lain kami tidak tau,” ungkap salah satu guru SD dalam forum hearing tersebut.

Selain itu sejumlah guru dari kecamatan morotai timur merasa di bohongi ketua PGRI Arafik M Rahman, karena undangan yang mereka terima adalah rapat akbar bukan aksi,

“Jujur kami sangat kaget dan merasa dibohongi karena kami di undang ketua PGRI itu rapat akbar bukan aksi, sampai disini baru kami tau, sesungguhnya tuntutan itu bukan kesepakatan para guru, tetapi hanya segelintir orang dalam tubuh PGRI, ini pengalaman berikut kami para guru harus lebih selektif lagi jangan sampai dimanfaatkan kayak begini, masa kita tidak tau kok ada tuntutan minta kadis pendidikan diganti, inikan bahaya.” ungkap para guru yang mengaku dari kecamatan morotai timur.

Salah satu sumber kuat di Dikbud Pulau Morotai menegaskan, regulasi tuntutan yang disampaikan hanyalah kemasan tapi intinya ketua PGRI dan kelompoknya mau mengganti kadis.

“Sejumlah tuntutan yang disampaikan hanya pintu masuk untuk gulingkan kadis Pendidikan Revi F Dara, “ungkap sumber tersebut yang tidak ingin namanya dipublis.

Red/Red : (Lilo)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Aksi PGRI Syarat Kepentingan Gulingkan Kadikbud

-

i-malut.com, MOROTAI — Puluhan guru sekolah dasar (SD) dan guru sekolah menengah pertama (SMP), tergabung dalam organisasi PGRI Pulau Morotai melakukan orasi dan hearing dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai.

Mereka melakukan orasi didepan kantor bupati dan diterima Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad M Khraie, didampingi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Revi F Dara dan Kapolres Pulau Morotai, di lantai II Kantor Bupati, Senin (3/9/2018) siang.

PGRI saat menyampaikan orasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai.

Ada enam tuntutan yang mereka tuangkan dalam pernyataan sikap, yakni; realisasi SK Pangkat periode oktober 2017 dan april 2018, Revisi Perbub dana BOS, Mendorong percepat wisudawan dan wisudawati UNIPAS, Kesejahteraan guru SMA sederajat, Honorer K2 diangkat menjadi ASN dan mengganti Kadis pendidikan karena PGRI menilai tidak mampu.

Namun sangat disayangkan karena sejumlah tuntutan yang disampaikan Ketua PGRI Pulau Morotai, Arafik M Rahman, ditolak sejumlah guru.

Dalam berlangsungnya Hearing yang dikendalikan Kapolres Morotai dan Sekda Pulau Morotai Muhammad M Kharie, mengawali pembicaraan ini mengatakan, mogok belajar yang dilakukan sejumlah guru adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan bukan contoh yang baik karena telah mengorbankan anak murid tidak belajar hari ini.

“Padahal banyak cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah tidak harus dengan aksi dan meninggalkan tugas” ungkapnya

Kenaikan pangkat 2017-2018 kata Sekda sudah diusulkan ke BKN dan sudah di terima, SKnya sudah ada tinggal di tandatangani Bupati, untuk membuktikan kinerja para guru itu baik agar Bupati segera menandatangani SK tersebut harus ada rekomendasi kepala sekolah kemudian di kroscek kelapangan kembali.

“Selama ini rekomendasi Kepsek tidak dimasukkan dalam pengusulan SK kenaikan pangkat.” tandasnya

Sementara masalah dana BOS, Wisuda Unipas, Kesejahteraan guru SMA sederajat, K2 diangkat jadi PNS dan ganti kadis semuanya salah kaprah dan tidak punya dasar yang jelas,

“Sebenarnya kalian cek atau konfirmasi kebenarannya dulu baru ajukan tuntutan agar tidak salah kaprah, karena dari enam poin tuntutan hanya poin pertama yang tepat sasaran yang lainnya bukan kewenangan kami dan tidak berdasar, ” tegas sekda Muhammad M karie.

Setelah mendapat penjelasan panjang dari Sekda soal kewenangan dan aturan yang mengatur semua tuntutan itu, para guru baru mengerti duduk persoalannya,

“Setelah mendapat penjelasan baru kami puas, tetapi kami juga kaget ada tuntutan lain dari PGRI padahal yang kami para guru tau hanya soal realisasi SK kenaikan pangkat pangkat oktober 2017 dan april 2918 yang kami tuntut, yang lain kami tidak tau,” ungkap salah satu guru SD dalam forum hearing tersebut.

Selain itu sejumlah guru dari kecamatan morotai timur merasa di bohongi ketua PGRI Arafik M Rahman, karena undangan yang mereka terima adalah rapat akbar bukan aksi,

“Jujur kami sangat kaget dan merasa dibohongi karena kami di undang ketua PGRI itu rapat akbar bukan aksi, sampai disini baru kami tau, sesungguhnya tuntutan itu bukan kesepakatan para guru, tetapi hanya segelintir orang dalam tubuh PGRI, ini pengalaman berikut kami para guru harus lebih selektif lagi jangan sampai dimanfaatkan kayak begini, masa kita tidak tau kok ada tuntutan minta kadis pendidikan diganti, inikan bahaya.” ungkap para guru yang mengaku dari kecamatan morotai timur.

Salah satu sumber kuat di Dikbud Pulau Morotai menegaskan, regulasi tuntutan yang disampaikan hanyalah kemasan tapi intinya ketua PGRI dan kelompoknya mau mengganti kadis.

“Sejumlah tuntutan yang disampaikan hanya pintu masuk untuk gulingkan kadis Pendidikan Revi F Dara, “ungkap sumber tersebut yang tidak ingin namanya dipublis.

Red/Red : (Lilo)

BERITA LAINNYA

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana -- Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun...

Sadis!!! Camat Joronga Berkantor Di Labuha, Isteri Camat...

Labuha - Semenjak dilantik sebagai Camat di Kecamatan Joronga tahun 2016 lalu, Mahdan Hi. Abidin,...

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6)...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

Kejari Halut Lakukan Sertijab Kasi Intelijen

Tobelo -- Lingkup Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut, pada Senin (7/6) kemarin dikabarkan telah melakukan kegiatan...

Pilkada Halut Usai, DPRD Paripurna Penetapan Bupati dan...

Tobelo -- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2020, kini...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...