Terkait Masalah Enam Desa, Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk Minta DPRD dan Pemkab Halut Ambil Langkah Tegas

i-malut.com, TOBELO — Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, Senin, (10/9/2018) tadi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Kedatangan enam Kepala Desa beserta Kepala Desa lainya di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmaher Utara lengkap dengan anggota BPD serta perangkat desa lainya, adalah dalam rangka melakukan pertemuan dengan komisi I DPRD Halut, terkait dengan permasalahan enam desa yang berada Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua Asosiasi Kepala Desa, Asis Armin, yang juga sebagai Kepala Desa Kuntum Mekar Kecamatan Kao Teluk, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi I DPRD Halut, menyampaikan bahwa, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lewat Permendagri No 66 Tahun 2014, Permendagri NO 55 Tahun 2015 dan Permendagri NO 137 Tahun 2017, tentang kode verifikasi wilayah adninistratif, bahwa enam desa masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Atas dasar itulah maka Forum Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, meminta kepada DPRD Halmahera Utara, dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan ketegasan bahwa wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk adalah berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Asis, berharap agar permasalahan enam desa tidak lagi dipolemikkan oleh Pemerintah Halmahera Barat, dan sesegera mungkin Pemkab Halbar untuk menghentikan segala aktifitas di Kecamatan Kao Teluk yang bukan wilayah administratif mereka.

“Disamping itu, untuk menjaga situasi keamanan di wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk, kami meminta agar sesegera mungkin Pemda Halut untuk melakukan kordinasi dengan pihak keamanan terkait untuk menempatkan Satuan Tugas (Satgas) untuk bisa menjaga stabilitas keamanan.” pintanya

Dalam kesempatan yang sama, ketua DPRD Halut, Yulius Dagilaha SH, menjelaskan kepada para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, bahwa kepala desa di enam desa tidak perlu takut, yang jelas bahwa dari undang-undang dan peraturan menteri secara dejure dan defakto, enam desa yang berada di kecamatan kao teluk adalah bagian dari wilayah halut.

Dikatakannya, dengan keluarnya permendagri NO 137 THN 2017 maka permasalahan enam desa sudah selesai, dan seharusnya Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten Halmahera Barat sudah harus tunduk kepada aturan perundang undangan yang berlaku dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat di enam desa dan menghentikan segala bentuk pelayanan.

“Kami dalam waktu dekat kami akan bertemu bupati agar sesegera mungkin mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjuti  pertemuan di hari ini,” lanjut Yulius.

Untuk diketahui, pertemuan antara forum asosiasi kepala desa kecamatan kao teluk dengan komisi I DPRD Halut, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Yulius Dagilaha SH, ketua komisi I Oksaferius Koyoba, Gustaf Hangewa dan Ahmat Pilo.

Red/Rep : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Terkait Masalah Enam Desa, Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk Minta DPRD dan Pemkab Halut Ambil Langkah Tegas

i-malut.com, TOBELO — Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, Senin, (10/9/2018) tadi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Kedatangan enam Kepala Desa beserta Kepala Desa lainya di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmaher Utara lengkap dengan anggota BPD serta perangkat desa lainya, adalah dalam rangka melakukan pertemuan dengan komisi I DPRD Halut, terkait dengan permasalahan enam desa yang berada Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua Asosiasi Kepala Desa, Asis Armin, yang juga sebagai Kepala Desa Kuntum Mekar Kecamatan Kao Teluk, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi I DPRD Halut, menyampaikan bahwa, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lewat Permendagri No 66 Tahun 2014, Permendagri NO 55 Tahun 2015 dan Permendagri NO 137 Tahun 2017, tentang kode verifikasi wilayah adninistratif, bahwa enam desa masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Atas dasar itulah maka Forum Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, meminta kepada DPRD Halmahera Utara, dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan ketegasan bahwa wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk adalah berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Asis, berharap agar permasalahan enam desa tidak lagi dipolemikkan oleh Pemerintah Halmahera Barat, dan sesegera mungkin Pemkab Halbar untuk menghentikan segala aktifitas di Kecamatan Kao Teluk yang bukan wilayah administratif mereka.

“Disamping itu, untuk menjaga situasi keamanan di wilayah enam desa di Kecamatan Kao Teluk, kami meminta agar sesegera mungkin Pemda Halut untuk melakukan kordinasi dengan pihak keamanan terkait untuk menempatkan Satuan Tugas (Satgas) untuk bisa menjaga stabilitas keamanan.” pintanya

Dalam kesempatan yang sama, ketua DPRD Halut, Yulius Dagilaha SH, menjelaskan kepada para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kecamatan Kao Teluk, bahwa kepala desa di enam desa tidak perlu takut, yang jelas bahwa dari undang-undang dan peraturan menteri secara dejure dan defakto, enam desa yang berada di kecamatan kao teluk adalah bagian dari wilayah halut.

Dikatakannya, dengan keluarnya permendagri NO 137 THN 2017 maka permasalahan enam desa sudah selesai, dan seharusnya Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten Halmahera Barat sudah harus tunduk kepada aturan perundang undangan yang berlaku dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat di enam desa dan menghentikan segala bentuk pelayanan.

“Kami dalam waktu dekat kami akan bertemu bupati agar sesegera mungkin mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjuti  pertemuan di hari ini,” lanjut Yulius.

Untuk diketahui, pertemuan antara forum asosiasi kepala desa kecamatan kao teluk dengan komisi I DPRD Halut, dipimpin langsung oleh ketua DPRD Yulius Dagilaha SH, ketua komisi I Oksaferius Koyoba, Gustaf Hangewa dan Ahmat Pilo.

Red/Rep : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER