Sebagai Sektor Andalan, Penerimaan CPNS Morotai Tanpa Formasi Perikanan

i-malut.com, MOROTAI — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai Rina Ishak, terlihat pasrah dan prihatin terhadap kuota CPNS yang diterima, saat menerima media ini diruang kerjanya, Jumat (14/9/2018), pukul 10.00 WIT. Bagaimana tidak, banyak kuota dan formasi yang diusulkan tidak terakomodir, terutama formasi yang menjadi sektor unggulan Pemkab Pulau Morotai, sebut saja Sarjana Perikanan, satupun tidak ada, begitu juga Bidan dan Sarjana Informatika.

“Sebagai orang Morotai kami sangat kecewa dengan kinerja kaban BKD dan Bupati, katanya perikanan dan kelautan adalah sektor unggulan kok penerima CPNS saat ini formasi tidak ada, pada akhirnya anak kami sarjana perikanan tidak bisa ikut tes,” ungkap Maulud dengan nada kecewa

Padahal kuota yang diusulkan awal jumlahnya sangat besar, dan kaban BKD berkeyakinan bisa dapat seperdua dari yang diusulkan, namun sayang realitanya sangat memprihatinkan karena jauh dari kebutuhan.

“Awalnya kami usulkan kuota sebanyak 917, dengan harapan minimal diakomodir sebanyak 445 sehingga formasinyapun sudah kami masukkan, namun kenyataannya kementerian RB hanya penuhi sebanyak 245,” ungkap Rina dengan nada lesu.

Lanjutnya, padahal kalau kuota yang diusulkan dapat dipenuhi paling tidak, sebesar 445 maka seluruh formasi dipastikan terpenuhi, tetapi karena sangat kecil akhirnya banyak formasi yang hilang termasuk diantaranya sarjana tehnik informatika, bidan dan sarjana perikanan tidak ada, padahal disiplin ilmu tersebut sangat kita butuhkan.

Ketika disinggung apakah Pemda Morotai punya kewenangan mengatur formasi agar seluruh kebutuhan terpenuhi, Rina menarik nafas panjang dengan nada pelan sambil menggelengkan kepala,

“Iya, kita sangat berkeinginan demikian namun, formasi juga di tetapkan Kemenpan RB, membuat kita tidak berdaya karena tidak bisa mengutak atik formasinya lagi, “ucapnya lirih

Ini-pun kata Rina, Formasi guru diusulkan tidak terlalu besar, sehingga tenaga tehnis kita bisa dapat sebanyak 60 dengan berbagai formasi jurusan, bila kuota guru diusulkan dalam jumlah besar maka dipastikan tenaga tehnis kuota yang didapat lebih kecil dan akan lebih menyedihkan karena masyarakat akan menyoroti,

“Dari seluruh kabupaten kota di malut, pulau morotai yang mendapat kuota tenaga tehnis paling besar, namun itupun masih banyak kekurangan karena sejumlah disiplin ilmu yang kita butuh tidak dimasukkan, seperti bidan dan sarjana perikanan,” tuturnya.

Selain itu katanya, yang menjadi persoalan adalah kuota guru, karena salah satu persyaratan tes untuk guru harus punya sertifikasi guru, sedangkan rata-rata guru di Pulau Morotai belum memiliki sertifikasi, kemudian pendaftarannya online otomatis tenaga guru dari luar pulau morotai yang telah memiliki sertifikasi guru lebih berpeluang untuk ikut tes.

“Kami akan sampaikan ke Bupati soal ini, agar Bupati bisa bicarakan ke menpan RB, sehingga guru kita bisa mendaftar dengan akta IV, karena itulah yang banyak di miliki guru di Morotai, semoga upaya ini bisa sukses,” harapnya dalam tatapan hampa.

Sementara soal honorer K2, tandas Rina, untuk Kabupaten Pulau Morotai tidak ada lagi, karena hasil evaluasi, honorer K2 kita usianya sudah melebihi batas umur yang di tentukan,

“pengangkatan honorer K2 sudah kami usulkan, juga tidak lolos, karena usia mereka sudah diatas 35 tahun, kalau tahun sebelumnya batas usianya 40 namun saat ini di batasi umur maksimal 35 tahun saat diangkat, ini yang menjadi penyebabnya,” katanya

Berikut formasi CPNS Pulau Morotai :

Tenaga Pendidikan Guru 70 orang :

S1 bahasa indonesia, PPKN, Matematika, biologi/fisika, geografi/sejarah, guru agama islam, guru agama kristen, guru penjas dan guru TK masing-masing 5 orang serta PGSD S1 20 orang.

Tenaga Kesehatan 115 orang :

Dokter Gigi 4, Dokter Umum 5, S2 Keperawatan 16, S1 Kesehatan Lingkungan 2, S1 Kesehatan Masyarakat 3 orang, D III Elektro Medik 6, D III Radiologi Ap Farmasi 10, D III Keperawatan 55, D III Keperawatan Gigi 6 dan D III Analisis Kesehatan 4.

Tenaga Tehnis 60 orang :

S1 Tehnik Sipil/Arsitektur/Ekonomi Pembangunan 4, S1 Tehnik Arsitek 4, Analis Lingkup 2, Analisis Pariwisata 2, Analis Pengembang Infrastruktur 5, Pranata Kearsipan 8, Pengelola Data Base 8, S1 Ekonomi Akuntansi 7, Analis Pembangunan 1, Pengawas Jalan Jembatan 2, DIII Informatika Pengelolo Data Base 7, dan D III Teknologi Informasi 8.

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Sebagai Sektor Andalan, Penerimaan CPNS Morotai Tanpa Formasi Perikanan

i-malut.com, MOROTAI — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai Rina Ishak, terlihat pasrah dan prihatin terhadap kuota CPNS yang diterima, saat menerima media ini diruang kerjanya, Jumat (14/9/2018), pukul 10.00 WIT. Bagaimana tidak, banyak kuota dan formasi yang diusulkan tidak terakomodir, terutama formasi yang menjadi sektor unggulan Pemkab Pulau Morotai, sebut saja Sarjana Perikanan, satupun tidak ada, begitu juga Bidan dan Sarjana Informatika.

“Sebagai orang Morotai kami sangat kecewa dengan kinerja kaban BKD dan Bupati, katanya perikanan dan kelautan adalah sektor unggulan kok penerima CPNS saat ini formasi tidak ada, pada akhirnya anak kami sarjana perikanan tidak bisa ikut tes,” ungkap Maulud dengan nada kecewa

Padahal kuota yang diusulkan awal jumlahnya sangat besar, dan kaban BKD berkeyakinan bisa dapat seperdua dari yang diusulkan, namun sayang realitanya sangat memprihatinkan karena jauh dari kebutuhan.

“Awalnya kami usulkan kuota sebanyak 917, dengan harapan minimal diakomodir sebanyak 445 sehingga formasinyapun sudah kami masukkan, namun kenyataannya kementerian RB hanya penuhi sebanyak 245,” ungkap Rina dengan nada lesu.

Lanjutnya, padahal kalau kuota yang diusulkan dapat dipenuhi paling tidak, sebesar 445 maka seluruh formasi dipastikan terpenuhi, tetapi karena sangat kecil akhirnya banyak formasi yang hilang termasuk diantaranya sarjana tehnik informatika, bidan dan sarjana perikanan tidak ada, padahal disiplin ilmu tersebut sangat kita butuhkan.

Ketika disinggung apakah Pemda Morotai punya kewenangan mengatur formasi agar seluruh kebutuhan terpenuhi, Rina menarik nafas panjang dengan nada pelan sambil menggelengkan kepala,

“Iya, kita sangat berkeinginan demikian namun, formasi juga di tetapkan Kemenpan RB, membuat kita tidak berdaya karena tidak bisa mengutak atik formasinya lagi, “ucapnya lirih

Ini-pun kata Rina, Formasi guru diusulkan tidak terlalu besar, sehingga tenaga tehnis kita bisa dapat sebanyak 60 dengan berbagai formasi jurusan, bila kuota guru diusulkan dalam jumlah besar maka dipastikan tenaga tehnis kuota yang didapat lebih kecil dan akan lebih menyedihkan karena masyarakat akan menyoroti,

“Dari seluruh kabupaten kota di malut, pulau morotai yang mendapat kuota tenaga tehnis paling besar, namun itupun masih banyak kekurangan karena sejumlah disiplin ilmu yang kita butuh tidak dimasukkan, seperti bidan dan sarjana perikanan,” tuturnya.

Selain itu katanya, yang menjadi persoalan adalah kuota guru, karena salah satu persyaratan tes untuk guru harus punya sertifikasi guru, sedangkan rata-rata guru di Pulau Morotai belum memiliki sertifikasi, kemudian pendaftarannya online otomatis tenaga guru dari luar pulau morotai yang telah memiliki sertifikasi guru lebih berpeluang untuk ikut tes.

“Kami akan sampaikan ke Bupati soal ini, agar Bupati bisa bicarakan ke menpan RB, sehingga guru kita bisa mendaftar dengan akta IV, karena itulah yang banyak di miliki guru di Morotai, semoga upaya ini bisa sukses,” harapnya dalam tatapan hampa.

Sementara soal honorer K2, tandas Rina, untuk Kabupaten Pulau Morotai tidak ada lagi, karena hasil evaluasi, honorer K2 kita usianya sudah melebihi batas umur yang di tentukan,

“pengangkatan honorer K2 sudah kami usulkan, juga tidak lolos, karena usia mereka sudah diatas 35 tahun, kalau tahun sebelumnya batas usianya 40 namun saat ini di batasi umur maksimal 35 tahun saat diangkat, ini yang menjadi penyebabnya,” katanya

Berikut formasi CPNS Pulau Morotai :

Tenaga Pendidikan Guru 70 orang :

S1 bahasa indonesia, PPKN, Matematika, biologi/fisika, geografi/sejarah, guru agama islam, guru agama kristen, guru penjas dan guru TK masing-masing 5 orang serta PGSD S1 20 orang.

Tenaga Kesehatan 115 orang :

Dokter Gigi 4, Dokter Umum 5, S2 Keperawatan 16, S1 Kesehatan Lingkungan 2, S1 Kesehatan Masyarakat 3 orang, D III Elektro Medik 6, D III Radiologi Ap Farmasi 10, D III Keperawatan 55, D III Keperawatan Gigi 6 dan D III Analisis Kesehatan 4.

Tenaga Tehnis 60 orang :

S1 Tehnik Sipil/Arsitektur/Ekonomi Pembangunan 4, S1 Tehnik Arsitek 4, Analis Lingkup 2, Analisis Pariwisata 2, Analis Pengembang Infrastruktur 5, Pranata Kearsipan 8, Pengelola Data Base 8, S1 Ekonomi Akuntansi 7, Analis Pembangunan 1, Pengawas Jalan Jembatan 2, DIII Informatika Pengelolo Data Base 7, dan D III Teknologi Informasi 8.

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER