Pasca Putusan MK, Trio Kasuba Gabung Kekuatan Menangkan PSU

i-malut.com, LABUHA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di enam desa dan dua kecamatan. Alasannya, telah terjadi ketidakakuratan penyusunan DPT dalam pemungutan suara di enam desa dan dua kecamatan tersebut. Permohonan ini diajukan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-YA).

“Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksakan pemungutan suara ulang di 6 desa yakni Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara de facto sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung,” ucap Ketua Majelis MK, Anwar Usman saat membacakan Putusan No. 36/PHP.GUB-XVI/2018 di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Selain itu, MK pun memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 hari sejak putusan ini diucapkan,” tutur Anwar.

Setelah melakukan pemilihan suara ulang, KPU Provinsi harus melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai telah terjadi ketidakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao. Serta, pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.

“Memerintahkan KPU melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang ini. Dan, melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan,” lanjut Anwar.

MK pun memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utaran dan Bawaslu Pusat untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasanya dalam PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, selambat-lambanya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itulah membuat Trio Kasuba diantaranya Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba bersama adiknya Muhamad Kasuba yang juga calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 serta Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba terlihat kembali islah.

Ketiga kakak beradik dan ponakan ini sebelumnya di terpa isu tidak akur karena berbeda kepentingan politik, namun hal itu terbantahkan dengan pertemuan mereka di Desa kelahiran trio Kasuba yakni Desa Bibinoi kecamatan Bacan timur tengah.

Trio Kasuba terlihat sangat mesra sehingga terbentuk opini di masyarakat kalau mereka kembali menyatukan kekuatan untuk merebut kemenangan Pilgub Maluku yang tertunda.

Red/Rep : (Bur)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

Hampir Lima Bulan, Pemda Halut Tunggak Gaji Pegawai...

Tobelo -- Hampir Lima bulan gaji dan tunjangan pegawai honorer bahkan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) bagi perangkat desa, terhitung sekitar bulan Februari hingga Juni 2021 belum dibayar atau menunggak...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi X-Walikota Ternate. Pemutusan tersebut dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar senilai 200...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Pasca Putusan MK, Trio Kasuba Gabung Kekuatan Menangkan PSU

-

i-malut.com, LABUHA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di enam desa dan dua kecamatan. Alasannya, telah terjadi ketidakakuratan penyusunan DPT dalam pemungutan suara di enam desa dan dua kecamatan tersebut. Permohonan ini diajukan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-YA).

“Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksakan pemungutan suara ulang di 6 desa yakni Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara de facto sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung,” ucap Ketua Majelis MK, Anwar Usman saat membacakan Putusan No. 36/PHP.GUB-XVI/2018 di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Selain itu, MK pun memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 hari sejak putusan ini diucapkan,” tutur Anwar.

Setelah melakukan pemilihan suara ulang, KPU Provinsi harus melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai telah terjadi ketidakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao. Serta, pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.

“Memerintahkan KPU melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang ini. Dan, melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan,” lanjut Anwar.

MK pun memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utaran dan Bawaslu Pusat untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasanya dalam PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, selambat-lambanya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itulah membuat Trio Kasuba diantaranya Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba bersama adiknya Muhamad Kasuba yang juga calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 serta Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba terlihat kembali islah.

Ketiga kakak beradik dan ponakan ini sebelumnya di terpa isu tidak akur karena berbeda kepentingan politik, namun hal itu terbantahkan dengan pertemuan mereka di Desa kelahiran trio Kasuba yakni Desa Bibinoi kecamatan Bacan timur tengah.

Trio Kasuba terlihat sangat mesra sehingga terbentuk opini di masyarakat kalau mereka kembali menyatukan kekuatan untuk merebut kemenangan Pilgub Maluku yang tertunda.

Red/Rep : (Bur)

BERITA LAINNYA

Korban Karya Indah meradang, Perusahaan terkesan Cuci Tangan

Sanana -- Sejumlah Korban Kebakaran Kapal Penumpang Karya Indah yang terbakar di Perairan Lifmatola beberapa...

Dukung 100 Hari Kerja Wali Kota Ternate, Lurah...

Ternate -- Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Selasa (08/06) tadi menggelar rapat merespon...

Dianggap Buat Terobosan Diawal kepemimpinan, Ketua DPC Gerindra...

Labuha - DPC Partai Gerindra Halmahera Selatan (Halsel), mengapresiasi kebijakan Bupati Usman Sidik terkait penataan...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di...

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6)...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

TERPOPULER

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

Ningsih jadikan TSK Pimpin Dinas Pendidikan Kepsul

Sanana -- Entah apa yang ada dibenak Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus (FAM) menjadikan seorang Tersangka (TSK-red) pada suatu...