Ampera Haltim Gelar Aksi Minta Plt Bupati Penuhi 3 Tuntutan

i-malut.com, MABA — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Rabu (19/9/2018).

Sebelumnya, LSM Ampera Haltim berunjuk rasa di Rumah Sakit Daerah Maba dan dan Dinas Keuangan kemudian dilanjutkan di Kantor Bupati Haltum, setelah itu baru dilanjutkan di Kantor DPRD dengan 4 tuntutan yakni :

  1. Mendesak Pemerintah Daerah, PLT Bupati, Sekda dan Kaban Keuangan agar mengisi Kekosongan Bidang Anggaran agar jangan terlihat di monopoli oleh Sekretaris Dinas Keuangan, karena terlihat tidak transparansi di dalam pengelolaan keuangan Daerah.
  2. Meminta Kepada Pemerintah Daerah agar Kabid yang akan mengisi Kekosongan tersebut harus memiliki sumber daya, dengan tujuan dapat mengelola keuangan daerah agar lebih baik
  3. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Halmahera Timur agar Segera Menyelesaikan 5 Rancangan peraturan Daerah, (Ranperda) di antaranya adalah perda peternakan, penyelenggaraan keparawisataan, Angkutan Bermotor Tempat Khusus Parkir, Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan, dan penerbitan pas sipil atas kapal ukuran 7 Gros Ton (GT). Terkesan Tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan lima Ranperda tersebut.
  4. Ketika poin 1 2 dan 3 tidak di indahkan maka kami tidak segan segan untuk aksi lanjutan.

Sekretaris Ampera Muhibu Mandar, dalam orasinya menympaikan, bahwa Halmahera Timur selalu terbelit masalah keuangan yang tak kunjung usai.

“Pada tahun 2018 ini tidak lagi menjadi Rahasia Publik bahwa Haltim telah mengalami Defisit, APBD yang di proyeksikan Sebesar 1.1 Triliun mengalami penurunan yang sangat signifikan.” teriak Muhibu dalam orasinya

Lanjutnya, Dinas Keuangan yang diharapkan mengelolah keuangan malah menjadi biang kerok permasalahan keuangan Haltim, bagaimana tidak sekretaris Dinas Keuangan sudah merangkap jabatan Kabid Anggaran sehingga kerja-kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kabid Anggaran di ambil alih oleh Sekretaris.

Pihaknya meminta kepada Pelaksana Tugas Bupati (PLT) untuk segera mendatangkan Kabid yang lebih berpotensi untuk mengisi kekosongan di bidang Anggaran.

“Untuk itu kami meminta agar Plt Bupati untuk mendatangkan Kabid yang lebih paham soal pengelolaan Keuangan.” ungkapnya

Aksi tersebut berkelanjutan hingga Hering dan mencapai kesepakatan bahwa DPRD bakal menyesaikan sisa Ranperda yang belum tuntaskan pada rapat ke 3.

Sementara, Kaban Keuangan Firdaus Duko, akan berkoordinasi dengan Badan kepegawaian dan berkonsultasi dengan Plt Bupati Untuk mencarikan jalan keluar agar supaya bisa menyelesaikan masalah terkait dengan kekosongan jabatan di bidang Anggaran.

Red/Rep : (All)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Ampera Haltim Gelar Aksi Minta Plt Bupati Penuhi 3 Tuntutan

i-malut.com, MABA — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Rabu (19/9/2018).

Sebelumnya, LSM Ampera Haltim berunjuk rasa di Rumah Sakit Daerah Maba dan dan Dinas Keuangan kemudian dilanjutkan di Kantor Bupati Haltum, setelah itu baru dilanjutkan di Kantor DPRD dengan 4 tuntutan yakni :

  1. Mendesak Pemerintah Daerah, PLT Bupati, Sekda dan Kaban Keuangan agar mengisi Kekosongan Bidang Anggaran agar jangan terlihat di monopoli oleh Sekretaris Dinas Keuangan, karena terlihat tidak transparansi di dalam pengelolaan keuangan Daerah.
  2. Meminta Kepada Pemerintah Daerah agar Kabid yang akan mengisi Kekosongan tersebut harus memiliki sumber daya, dengan tujuan dapat mengelola keuangan daerah agar lebih baik
  3. Mendesak kepada DPRD Kabupaten Halmahera Timur agar Segera Menyelesaikan 5 Rancangan peraturan Daerah, (Ranperda) di antaranya adalah perda peternakan, penyelenggaraan keparawisataan, Angkutan Bermotor Tempat Khusus Parkir, Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan, dan penerbitan pas sipil atas kapal ukuran 7 Gros Ton (GT). Terkesan Tidak ada niatan baik untuk menyelesaikan lima Ranperda tersebut.
  4. Ketika poin 1 2 dan 3 tidak di indahkan maka kami tidak segan segan untuk aksi lanjutan.

Sekretaris Ampera Muhibu Mandar, dalam orasinya menympaikan, bahwa Halmahera Timur selalu terbelit masalah keuangan yang tak kunjung usai.

“Pada tahun 2018 ini tidak lagi menjadi Rahasia Publik bahwa Haltim telah mengalami Defisit, APBD yang di proyeksikan Sebesar 1.1 Triliun mengalami penurunan yang sangat signifikan.” teriak Muhibu dalam orasinya

Lanjutnya, Dinas Keuangan yang diharapkan mengelolah keuangan malah menjadi biang kerok permasalahan keuangan Haltim, bagaimana tidak sekretaris Dinas Keuangan sudah merangkap jabatan Kabid Anggaran sehingga kerja-kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kabid Anggaran di ambil alih oleh Sekretaris.

Pihaknya meminta kepada Pelaksana Tugas Bupati (PLT) untuk segera mendatangkan Kabid yang lebih berpotensi untuk mengisi kekosongan di bidang Anggaran.

“Untuk itu kami meminta agar Plt Bupati untuk mendatangkan Kabid yang lebih paham soal pengelolaan Keuangan.” ungkapnya

Aksi tersebut berkelanjutan hingga Hering dan mencapai kesepakatan bahwa DPRD bakal menyesaikan sisa Ranperda yang belum tuntaskan pada rapat ke 3.

Sementara, Kaban Keuangan Firdaus Duko, akan berkoordinasi dengan Badan kepegawaian dan berkonsultasi dengan Plt Bupati Untuk mencarikan jalan keluar agar supaya bisa menyelesaikan masalah terkait dengan kekosongan jabatan di bidang Anggaran.

Red/Rep : (All)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER