Komisi II DPRD Halut Warning Pengelola CSR-SP PT. NHM

i-malut.com. TOBELO — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) Halmahera Utara, Selasa (18/9/2018), melakukan rapat dengar pendapat dengan pengelola Corporate social  Responsibility PT. Nusa Halmahera Mineral.

Rapat yang dipimpin langsun oleh ketua komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong, diwarnai dengan kritikan keras yang disampaikan oleh salah satu anggota komisi Cely Sangkung.  SE.

Cely meberikan warning kepada pengelola CSR-SP,  agar lebih serius dalam pelaksanaan pengelolaan program. menurutnya, bahwa sejak 2007 hingga 2018, program CSR,  banyak tidak kena sasaran,  yang akhirnya merugikan masyarakat lingkar tambang.

Oleh karena itu dalam penyusunan program untuk tahun 2019, kata Cely, harus melibatkan pemerintah dan stakeholder lainya sehingga program yang di buat nanti memang benar-benar dari masyarakat sehingga tepat sasaran.

Sama halnya dengan, Fauzi Daga, yang menegaskan bahwa, program yang dibuat harus berdasarkan peraturan daerah. saat ini peraturan daerah sudah rampung. PT. NHM, juga harus menunggu SK Bupati, untuk pembentukan tim penyusunan program, karna harusnya melipatkan tiga pilar (Triparti) yaitu pihak PT. NHM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat lingkar tambang di 83 desa.

Sementara itu pengelola CSR-SP, yang diwakili oleh Abubakar Asis (Fany) dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa, tim pengelola kali ini berbeda dengan yang lalu.

“kami punya komitmen yang sama dengan DPRD dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan sebuah program yang berkualitas untuk masyarakat 83 desa di lingkar tambang.” ungkapnya

Program pemberdayaan yang berkelanjutan yang akan didesain bersama nantinya, kata Dia, akan dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat,  diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu kami berharap dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 83 desa lingkar tambang, agar masyarakat juga dapat memahami dengan baik apa tentang program kami kedepan.” harapnya

Oleh karena itu, lanjut Dia, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan tim pensyunan program.
“Kami akan melibatkan semua komponen pemerintah, masyarakat lingkar tambang dan kampus,” terang Fany.

Red/Rep : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Komisi II DPRD Halut Warning Pengelola CSR-SP PT. NHM

i-malut.com. TOBELO — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) Halmahera Utara, Selasa (18/9/2018), melakukan rapat dengar pendapat dengan pengelola Corporate social  Responsibility PT. Nusa Halmahera Mineral.

Rapat yang dipimpin langsun oleh ketua komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong, diwarnai dengan kritikan keras yang disampaikan oleh salah satu anggota komisi Cely Sangkung.  SE.

Cely meberikan warning kepada pengelola CSR-SP,  agar lebih serius dalam pelaksanaan pengelolaan program. menurutnya, bahwa sejak 2007 hingga 2018, program CSR,  banyak tidak kena sasaran,  yang akhirnya merugikan masyarakat lingkar tambang.

Oleh karena itu dalam penyusunan program untuk tahun 2019, kata Cely, harus melibatkan pemerintah dan stakeholder lainya sehingga program yang di buat nanti memang benar-benar dari masyarakat sehingga tepat sasaran.

Sama halnya dengan, Fauzi Daga, yang menegaskan bahwa, program yang dibuat harus berdasarkan peraturan daerah. saat ini peraturan daerah sudah rampung. PT. NHM, juga harus menunggu SK Bupati, untuk pembentukan tim penyusunan program, karna harusnya melipatkan tiga pilar (Triparti) yaitu pihak PT. NHM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat lingkar tambang di 83 desa.

Sementara itu pengelola CSR-SP, yang diwakili oleh Abubakar Asis (Fany) dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa, tim pengelola kali ini berbeda dengan yang lalu.

“kami punya komitmen yang sama dengan DPRD dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan sebuah program yang berkualitas untuk masyarakat 83 desa di lingkar tambang.” ungkapnya

Program pemberdayaan yang berkelanjutan yang akan didesain bersama nantinya, kata Dia, akan dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat,  diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu kami berharap dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 83 desa lingkar tambang, agar masyarakat juga dapat memahami dengan baik apa tentang program kami kedepan.” harapnya

Oleh karena itu, lanjut Dia, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan tim pensyunan program.
“Kami akan melibatkan semua komponen pemerintah, masyarakat lingkar tambang dan kampus,” terang Fany.

Red/Rep : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER