Komisi II DPRD Halut Warning Pengelola CSR-SP PT. NHM

i-malut.com. TOBELO — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) Halmahera Utara, Selasa (18/9/2018), melakukan rapat dengar pendapat dengan pengelola Corporate social  Responsibility PT. Nusa Halmahera Mineral.

Rapat yang dipimpin langsun oleh ketua komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong, diwarnai dengan kritikan keras yang disampaikan oleh salah satu anggota komisi Cely Sangkung.  SE.

Cely meberikan warning kepada pengelola CSR-SP,  agar lebih serius dalam pelaksanaan pengelolaan program. menurutnya, bahwa sejak 2007 hingga 2018, program CSR,  banyak tidak kena sasaran,  yang akhirnya merugikan masyarakat lingkar tambang.

Oleh karena itu dalam penyusunan program untuk tahun 2019, kata Cely, harus melibatkan pemerintah dan stakeholder lainya sehingga program yang di buat nanti memang benar-benar dari masyarakat sehingga tepat sasaran.

Sama halnya dengan, Fauzi Daga, yang menegaskan bahwa, program yang dibuat harus berdasarkan peraturan daerah. saat ini peraturan daerah sudah rampung. PT. NHM, juga harus menunggu SK Bupati, untuk pembentukan tim penyusunan program, karna harusnya melipatkan tiga pilar (Triparti) yaitu pihak PT. NHM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat lingkar tambang di 83 desa.

Sementara itu pengelola CSR-SP, yang diwakili oleh Abubakar Asis (Fany) dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa, tim pengelola kali ini berbeda dengan yang lalu.

“kami punya komitmen yang sama dengan DPRD dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan sebuah program yang berkualitas untuk masyarakat 83 desa di lingkar tambang.” ungkapnya

Program pemberdayaan yang berkelanjutan yang akan didesain bersama nantinya, kata Dia, akan dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat,  diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu kami berharap dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 83 desa lingkar tambang, agar masyarakat juga dapat memahami dengan baik apa tentang program kami kedepan.” harapnya

Oleh karena itu, lanjut Dia, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan tim pensyunan program.
“Kami akan melibatkan semua komponen pemerintah, masyarakat lingkar tambang dan kampus,” terang Fany.

Red/Rep : (Roby)

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Babinsa: Hujan lebat dan Angin kencang mengakibatkan Pohon...

Sanana -- Musim penghujan yang kadang disertai angin kencang membuat beberapa daerah di Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) mengalami Pohon Tumbang, terkadang Pohon Tumbang melintang ditengah jalan, yang mengakibatkan gangguan...

Pelaku Pengrusakan Toko Indoraya akhirnya menyesal dan minta...

Sanana -- Pelaku pengrusakan Toko Indoraya pada Desember 2020, Mukaram Umasugi akhirnya menyesal dan minta maaf atas perbuatannya. Permohonan maaf ini disampaikan kepada Ko Aliong dan Isteri, Ko Hartono...

Pembangunan Pertashop Picu Retaknya Hubungan Antar Warga Jambula 

Ternate -- Pembanguan Pertamina Shop (Pertashop) yang berlokasi di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate menyisahkan pro dan kontra ditengah-tengah warga masyarakat, alhasil kondisi tersebut memicu retaknya hubungan...

YPK GMIH Angkat Tommy Sebagai Kepsek SMA Kristen...

Tobelo -- Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), pada Sabtu (12/6) tadi, resmi mengangkat Tommy S Pangi sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Nehemia Galela. Jabatan...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika "tujuan" dan "cara" yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr "The...

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana -- Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan...

Dukung Program Pemerintah Soal Literasi Digital, Dit Intelkam...

Ternate –– Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intekam) Polda Maluku Utara gelar kegiatan Coffee Morning dengan tema, "Literasi Digital Solution Smart Island Dan Smart Goverment Provinsi Maluku Utara", bertempat...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh,...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Program Serbuan Vaksin bagi Masyarakat, yang menjadi Program TNI-AD. Rapat yang...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...

ARTIKEL TERKAIT

Komisi II DPRD Halut Warning Pengelola CSR-SP PT. NHM

-

i-malut.com. TOBELO — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) Halmahera Utara, Selasa (18/9/2018), melakukan rapat dengar pendapat dengan pengelola Corporate social  Responsibility PT. Nusa Halmahera Mineral.

Rapat yang dipimpin langsun oleh ketua komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong, diwarnai dengan kritikan keras yang disampaikan oleh salah satu anggota komisi Cely Sangkung.  SE.

Cely meberikan warning kepada pengelola CSR-SP,  agar lebih serius dalam pelaksanaan pengelolaan program. menurutnya, bahwa sejak 2007 hingga 2018, program CSR,  banyak tidak kena sasaran,  yang akhirnya merugikan masyarakat lingkar tambang.

Oleh karena itu dalam penyusunan program untuk tahun 2019, kata Cely, harus melibatkan pemerintah dan stakeholder lainya sehingga program yang di buat nanti memang benar-benar dari masyarakat sehingga tepat sasaran.

Sama halnya dengan, Fauzi Daga, yang menegaskan bahwa, program yang dibuat harus berdasarkan peraturan daerah. saat ini peraturan daerah sudah rampung. PT. NHM, juga harus menunggu SK Bupati, untuk pembentukan tim penyusunan program, karna harusnya melipatkan tiga pilar (Triparti) yaitu pihak PT. NHM, Pemerintah Daerah dan Masyarakat lingkar tambang di 83 desa.

Sementara itu pengelola CSR-SP, yang diwakili oleh Abubakar Asis (Fany) dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa, tim pengelola kali ini berbeda dengan yang lalu.

“kami punya komitmen yang sama dengan DPRD dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan sebuah program yang berkualitas untuk masyarakat 83 desa di lingkar tambang.” ungkapnya

Program pemberdayaan yang berkelanjutan yang akan didesain bersama nantinya, kata Dia, akan dapat memberikan asas manfaat bagi masyarakat,  diantaranya pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Untuk itu kami berharap dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 83 desa lingkar tambang, agar masyarakat juga dapat memahami dengan baik apa tentang program kami kedepan.” harapnya

Oleh karena itu, lanjut Dia, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempersiapkan tim pensyunan program.
“Kami akan melibatkan semua komponen pemerintah, masyarakat lingkar tambang dan kampus,” terang Fany.

Red/Rep : (Roby)

BERITA LAINNYA

Dinas PM-PTSP Halsel Terkesan ‘Acuh’ Program Vaksinasi Covid-19

Labuha – Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) terkesan 'acuh' pada...

Dukung 100 Hari Kerja Wali Kota Ternate, Lurah...

Ternate -- Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Selasa (08/06) tadi menggelar rapat merespon...

PDAM Tegaskan Pihak X-Walikota Ternate Secepatnya Lunasi Tunggakan...

Ternate -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate telah memutuskan pelayanan air bersih dilingkup instansi...

Babinsa: Hujan lebat dan Angin kencang mengakibatkan Pohon...

Sanana -- Musim penghujan yang kadang disertai angin kencang membuat beberapa daerah di Kab. Kepulauan...

UNUTARA Sebagai Pelopor Kampus Multi Toleransi di Maluku...

Ternate -- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah XII provinsi Maluku-Maluku Utara telah menyelenggarakan evaluasi...

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana -- Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...