Sekda Bakal Polisikan Wartawan dan Sumber yang Sebarkan Berita Hoax

i-malut.com, MOROTAI — Pemberitaan sepihak, salah kaprah dan menuduh, oleh salah satu media Online Maluku Utara, yakni aspirasimalut.com, dianggap telah mencedarai kode etik jurnalis. Pasalnya, berita yang disajikan, tanpa fakta dan hanya tuduhan tanpa bukti, alias berita bohong (hoax).

Atas pemberitaan aspirasimalut.com pada Selasa 18 September 2018 dengan judul “Unipas Endus Dugaan Pungutan Liar Sekda Morotai” dengan sumber Parto Sumtaki, salah satu dosen Unipas Morotai, dinilai sangat menyesatkan.

“Saya tantang Parto Sumtaki, buktikan sejak kapan saya sebagai Sekda Morotai saat ini buat pungutan bagi ASN yang pindah tugas, kalau tidak punya data dan bukti jangan asal komentar dengan membawa nama UNIPAS, membuat publik resah, karena yang disampaikan semuanya bohong, masa seorang dosen kok memberi contoh yang buruk bagi publik” tegasnya, Rabu (19/9/2018)

Lebih lanjut Sekda mengutarakan, pemberitaan ini sangat merugikan dirinya secara pribadi, keluarga, serta posisinya, dan hal ini menurutnya, masuk pencemaran nama baik yang dilakukan Parto Sumtaki dan wartawan aspirasimalut.com yang menulis berita tersebut.

“Sangat sesat berita yang disuguhkan wartawan dan sumber dari berita tersebut mengeksposnya, independensi wartawan dipertanyakan, karena saya berada di morotai saat ini kenapa tidak konfirmasi saya?,” tanya sekda.

Pemberitaan ini, kata Sekda, masuk katagori Hoax kelas berat karena wartawan dan sumber telah menyebarkan berita bohong.

“Untuk itu, Parto Sumtaki, segera klarifikasi media, kalau tidak saya akan proses hukum mereka, karena saya sudah kantongi bukti berita dan ini terbukti HOAX,” ancam sekda.

Tambahnya, aturan yang dikeluarkan BKN tidak ada ASN pindah dan didenda dan sampai saat ini Pemkab maupun dirinya secara pribadi tidak pernah melakukan pungutan ke ASN yang pindah tugas.

“Dalam aturan yang di keluarkan itu jelas, bila telah lulus tes CPNS, kemudian ASN tersebut mengundurkan diri maka didenda Rp.30 juta dan aturan tersebut bukan saya atau Pemkab Morotai yang buat, yang buat dan tetapkan aturan tersebut pemerintah pusat, kami hanya jalankan aturan tersebut, merubah dalam bentuk edaran atau pengumuman,” papar Drs M  Maaruf Kharie, MSI.

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Sekda Bakal Polisikan Wartawan dan Sumber yang Sebarkan Berita Hoax

i-malut.com, MOROTAI — Pemberitaan sepihak, salah kaprah dan menuduh, oleh salah satu media Online Maluku Utara, yakni aspirasimalut.com, dianggap telah mencedarai kode etik jurnalis. Pasalnya, berita yang disajikan, tanpa fakta dan hanya tuduhan tanpa bukti, alias berita bohong (hoax).

Atas pemberitaan aspirasimalut.com pada Selasa 18 September 2018 dengan judul “Unipas Endus Dugaan Pungutan Liar Sekda Morotai” dengan sumber Parto Sumtaki, salah satu dosen Unipas Morotai, dinilai sangat menyesatkan.

“Saya tantang Parto Sumtaki, buktikan sejak kapan saya sebagai Sekda Morotai saat ini buat pungutan bagi ASN yang pindah tugas, kalau tidak punya data dan bukti jangan asal komentar dengan membawa nama UNIPAS, membuat publik resah, karena yang disampaikan semuanya bohong, masa seorang dosen kok memberi contoh yang buruk bagi publik” tegasnya, Rabu (19/9/2018)

Lebih lanjut Sekda mengutarakan, pemberitaan ini sangat merugikan dirinya secara pribadi, keluarga, serta posisinya, dan hal ini menurutnya, masuk pencemaran nama baik yang dilakukan Parto Sumtaki dan wartawan aspirasimalut.com yang menulis berita tersebut.

“Sangat sesat berita yang disuguhkan wartawan dan sumber dari berita tersebut mengeksposnya, independensi wartawan dipertanyakan, karena saya berada di morotai saat ini kenapa tidak konfirmasi saya?,” tanya sekda.

Pemberitaan ini, kata Sekda, masuk katagori Hoax kelas berat karena wartawan dan sumber telah menyebarkan berita bohong.

“Untuk itu, Parto Sumtaki, segera klarifikasi media, kalau tidak saya akan proses hukum mereka, karena saya sudah kantongi bukti berita dan ini terbukti HOAX,” ancam sekda.

Tambahnya, aturan yang dikeluarkan BKN tidak ada ASN pindah dan didenda dan sampai saat ini Pemkab maupun dirinya secara pribadi tidak pernah melakukan pungutan ke ASN yang pindah tugas.

“Dalam aturan yang di keluarkan itu jelas, bila telah lulus tes CPNS, kemudian ASN tersebut mengundurkan diri maka didenda Rp.30 juta dan aturan tersebut bukan saya atau Pemkab Morotai yang buat, yang buat dan tetapkan aturan tersebut pemerintah pusat, kami hanya jalankan aturan tersebut, merubah dalam bentuk edaran atau pengumuman,” papar Drs M  Maaruf Kharie, MSI.

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...