Demo Serikat Petani Galela Beberapa Waktu Lalu Ditunggangi Kepentingan Politik

i-malut.com, TOBELO — Sekumpulan masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Petani Pelepas Lahan dan Peduli Galela, Jumat (21/9/2018), melakukan aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Utara.

Aksi demo yang dilaksanakan merupakan demo tandingan terhadap aksi demo beberapa hari yang lalu oleh masyarakat yang mengatas namakan Serikat Petani Galela (SPG), yang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian.

Fahmi Ence, kotdinator lapangan (korlap) mengatakan, bahwa pihakknya, yakni Masyarakat Pelepas Lahan dan Peduli Galela mengecam keras aksi demo yang mengatasnamakan Serikat Petani Galela (SPG) beberapa waktu lalu.

Senada dengan Fahmi, Muhammad Mide, kepada i-malut.com, mengatakan bahwa, aksi yang dilakukan oleh Serikat Petani Galela (SPG) beberapa hari yang lalu ditunggangi kepentingan politik, karna yang ikut dalam aksi demo itu juga ada oknum yang masuk dalam daftar Calon Legislatif dan tidak semua masyarakat petani galela.

”Karena dari data yang kami terima hanya kurang lebih 30 orang warga petani yang ikut aksi demo pada hari rabu 19/09/2018.” ujarnya

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan pihak Kepolisian agar segera menyikapi permasalahn ini, dan meminta kepada pihak kepolisian agar segera memanggil dan memereiksa otak dari aksi Serikat Petani Galela (SPG) beberapa wakyu lalu.

”Mengusut tuntas pembakaran pos polisi yang berada di kawasan PT. KSO, memanggil dan memeriksa korlap Faren Sadow, meminta kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memanggil kepala sekolah yang mengijinkan siswa-siswi ikut pada aksi demo dan mengusut keterlibatan oknum PNS yang diduga menjadi profokator dalam gerakan aksi SPG atas nama Alharis Soleman.” tegasnya

Sementara itu, E. J. Papilaya, saat menerima perwakilan masa aksi, Jumat (21/9/2018), diloby depan Kantor Bupati Halut, menyampaikan, bahwa apa yang menjadi masukan saran usul maupun pernyataan sikap yang di sampaikan, akam ditindaklanjuti kepada Bupati, sehingga permasalahan ini bisa ada sulusinya.

”Saya berharap agar kita semua terlebih khusus masyarakat di Kecamatan Galela untuk intesn membangun komunikasi dalam berbagai persoalan disana. Kita semua hatus tetap menjaga keamanan, kebersamaan dikalangan masyarakat.” pintanya

Lanjut Papilaya, terkait oknum PNS yang ikut dalam aksi demostrasi dan memprofokasi masyafakat, pihaknya akan segera memanggilnya.

“Seharusnya PNS, yang berada disana harus lebih bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bukan menjadi pemicu atau otak dari gerakan-gerakan demo yang dilakukan beberpa waktu lalu.” warning Papilaya.

Red/Rep : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Demo Serikat Petani Galela Beberapa Waktu Lalu Ditunggangi Kepentingan Politik

i-malut.com, TOBELO — Sekumpulan masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Petani Pelepas Lahan dan Peduli Galela, Jumat (21/9/2018), melakukan aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Utara.

Aksi demo yang dilaksanakan merupakan demo tandingan terhadap aksi demo beberapa hari yang lalu oleh masyarakat yang mengatas namakan Serikat Petani Galela (SPG), yang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian.

Fahmi Ence, kotdinator lapangan (korlap) mengatakan, bahwa pihakknya, yakni Masyarakat Pelepas Lahan dan Peduli Galela mengecam keras aksi demo yang mengatasnamakan Serikat Petani Galela (SPG) beberapa waktu lalu.

Senada dengan Fahmi, Muhammad Mide, kepada i-malut.com, mengatakan bahwa, aksi yang dilakukan oleh Serikat Petani Galela (SPG) beberapa hari yang lalu ditunggangi kepentingan politik, karna yang ikut dalam aksi demo itu juga ada oknum yang masuk dalam daftar Calon Legislatif dan tidak semua masyarakat petani galela.

”Karena dari data yang kami terima hanya kurang lebih 30 orang warga petani yang ikut aksi demo pada hari rabu 19/09/2018.” ujarnya

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan pihak Kepolisian agar segera menyikapi permasalahn ini, dan meminta kepada pihak kepolisian agar segera memanggil dan memereiksa otak dari aksi Serikat Petani Galela (SPG) beberapa wakyu lalu.

”Mengusut tuntas pembakaran pos polisi yang berada di kawasan PT. KSO, memanggil dan memeriksa korlap Faren Sadow, meminta kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memanggil kepala sekolah yang mengijinkan siswa-siswi ikut pada aksi demo dan mengusut keterlibatan oknum PNS yang diduga menjadi profokator dalam gerakan aksi SPG atas nama Alharis Soleman.” tegasnya

Sementara itu, E. J. Papilaya, saat menerima perwakilan masa aksi, Jumat (21/9/2018), diloby depan Kantor Bupati Halut, menyampaikan, bahwa apa yang menjadi masukan saran usul maupun pernyataan sikap yang di sampaikan, akam ditindaklanjuti kepada Bupati, sehingga permasalahan ini bisa ada sulusinya.

”Saya berharap agar kita semua terlebih khusus masyarakat di Kecamatan Galela untuk intesn membangun komunikasi dalam berbagai persoalan disana. Kita semua hatus tetap menjaga keamanan, kebersamaan dikalangan masyarakat.” pintanya

Lanjut Papilaya, terkait oknum PNS yang ikut dalam aksi demostrasi dan memprofokasi masyafakat, pihaknya akan segera memanggilnya.

“Seharusnya PNS, yang berada disana harus lebih bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bukan menjadi pemicu atau otak dari gerakan-gerakan demo yang dilakukan beberpa waktu lalu.” warning Papilaya.

Red/Rep : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER