Forum Aspirasi Nelayan Morotai Gelar Aksi Didepan Kantor DKP Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Forum Aspirasi Nelayan (FANEL), Rabu (26/9/2018) tadi menggelar Aksi Unjuk Rasa di halaman Kantor Dinas Kelautan & Perikanan Pemkab. Pulau Morotai di desa Darame Kec. Morsel terkait Kebijakan Pemda melalui Dinas Kelautan & Perikanan yang tidak berpihak kepada Nelayan Morotai,

Bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), Sabiin Ashar serta jumlah massa aksi sekitar 100 orang, dengan menggunakan 1 unit KR 6,2 unit KR 4 dilengkapi sound system dan membawa bendera Merah Putih, serta membawa spanduk yang bertuliskan beragam tuntutan, salah satu diantaranya adalah meminta kepada DKP Morotai bertanggung jawab kerugian nelayan.

Pada aksi unjuk rasa tersebut, Forum Aspirasi Nelayan meyampaikan aspirasinya yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Sikap, antara lain :

1.   Nelayan Morotai menolak harga ikan yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Pulau Morotai kerena sepihak dan tidak mimiliki dasar yang jelas. Semestinya penentuan harga ikan harus melalui pelelangan, yang melibatkan seluruh stckholder perikanan (Nelayan, Koperasi, para Investor dan pemerintah pusat maupun daerah)

2.   Nelayan Morotai menolak pembelianikan Tuna dilakukan oleh pembeli tunggal (satu pembeli ) karena tidak terjadinya persaingan pasar yang nantinya nelayan akan dirugikan.

3.   Mendesak Pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai untuk membuka akses seluas-luasnya sertakesempatan yang sama kepada seluruhinvestor yang bergerak di sector perikanan dan kelautan untuk berinvestasi di Morotai dengan tetap melibatkan koperasi nelayan.

4.   Memintah pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai segera mengeluarkan Regulasi (PERDA) yang mengayomi koperasi nelayan yang ada di Morotai dalam tataniaga pasar Perikanan di Morotai.

5.   Meminta Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai agar tidak mempersulit koperasi nelayan dalam pengurusan ijin -ijin usaha koperasi.

6.   Miminta kepada Menteri kelautan dan perikanan Republik: Indonesia agar membentuk UPT Perikanan dan Kelautan di morotai karena Nelayan Morotai telah memberikan Mosi tidak percaya kepada Pemerintah dacrah Kabupaten Pulau Morotai.

7.   Jika tuntutan ini tidak di indahkan maka seluruh aktifitas perikanan dan keluatan di mortai akan diboikot.

8.   Nelayan Morotai meminta kepada Pemda Pulau Morotai Agar segera menandatangani IMB SPDN dikawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di daco Majiko, agar segera diaktifkan, mengingat kebutuhan BBM merupakan hal yang sangat penting, kerena selama ini Nelayan sudah terlalu lama menggunakan BBM dengan harga mahal. Sudah dipastikan jika SPDN di aktifkan maka pendapatan nelayan akan bertambah.

9.   Meminta kepada Pemda Pulau Morotai agar memberikan pengelolaan coldstorage 50 ton kepada koperasi, sehingga terjadi persaingan yang sehat.

Selain pernyataan sikap yang dibacakan, Sabin Ashar sebagai korlap juga meminta kepada Bupati Benny Laos agar segera mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan karna dianggap tidak berpihak kepada masyarakat nelayan.

“Sikap kepala Dinas DKP yang mengeluarkan Surat larangan kepada Nelayan dan membekukan ijin Usaha Perikanan adalah langkah yang salah dan menyengsarakan masyarakat Nelayan.” teriak sabin

Setelah menyampaikan orasi, massa Aksi kemudian melempari kantor Dinas Kelautan & Perikanan Kantor Bupati Pulau Morotai dengan ikan Tuna yang sudah membusuk.

Beberapa saat kemudian, tepatnya pukul 12.55 Wit bertempat di meeting Room Sekda Morotai, masa aksi diterima oleh pemda untuk dilakukan hearing. Hadir dalam hearing tersebut Sekda Pulau Morotai M. Maruf Kharie, Asisten 1 Pemkab Morotai, Muhlis Bay, Asisten 2 Pemkab Morotai, Alexander W, dan Kadis DKP Suriani Antarani. Sementara perwakilan masa aksi diantaranya Korlap Aksi, Sabiin Ashar Taufik Sibua dan 8 orang perwakilan massa Aksi lainnya.

Suasana hearing Pemkab dengan Fanel di ruang Sekda

Korlap Sabiin Ashar dalam hearing tersebut menyampaikan rasa kekecewaan kelompok nelayan dan berharap agar Pemda tidak membatasi investasi perikanan di Pulau Morotai hanya kepada PT.Harta Samudra. Menurutnya, jika hanya 1 investor yang beroperasi di Pulau Morotai, maka tidak akan ada persaingan dagang sehingga pihak investor dengan seenaknya menentukan harga ikan.

“Kami akan tetap melakukan pengiriman ikan, karena kami tetap melakukan pembayaran pajak di dinas DKP dan kami ada kwitansi pembayaran setiap kali melakukan pengiriman.” tegasnya

Menanggapi tuntutan para perwakilan masa aksi, Kadis DKP Suriani Antarani menjelaskan, terkait dengan PT. Harta Samudra itu bukan merupakan perusahan Swasta full, akan tetapi bekerja sama dengan Pemda Morotai.

“Itu untuk mengangkat PAD Morotai.” katanya

Sementara terkait dengan pembekuan Ijin Usaha Perikanan beberapa koperasi perikanan, Suriani menuturkan, itu karena pihak tersebut tidak menyelesaikan administrasi yang sudah ditetapkan Pemda.

Taufik Sibua, salah satu perwakilan masa aksi dengan tegas menyampaikan bahwa, Kadis DKP dengan sengaja membiarkan aksi ini terus berlanjut.

“Kami dari aksi pertama sudah menyampaikan bahwa DKP harus memanggil semua pihak terkait sehingga Nelayan bisa mendengar langsung, termasuk Pimpinan PT.Harta Samudra.” semburnya

Menurut taufik, sebelum PT. Harta Samudra beroperasi di Pulau Morotai, kelompok nelayan tidak pernah mengeluh, karena pengiriman ikan berjalan lancar dan masyarakat merasa puas deng hasil tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sekda Pulau Morotai M. Maruf Kharie, menyampaikan bahwa pemda dan semua komponen yang berkepentingan menginginkan untuk menjadikan Morotai sebagai daerah eksportir Ikan.

“Jadi masyarakat harus mendukung langkah pemerintah daerah, Pemda ingin Nelayan sejahtera.” terang Sekda

Terkait rencana pengiriman ikan ke bitung besok malam, kata Sekda, dirinya tidak bisa memberikan jawaban, karena sudah ada surat yang dikeluarkan oleh dinas kelalutan dan perikanan.

“Kita sepakat bersama bahwa hari Rabu tanggal 3 oktober 2018, kita akan bahas bersama DPRD pulau Morotai, dan kami akan mengundang semua pihak yang berkompoten, termasuk Pihak investor, Pemda, Dinas Perikanan dan kelompok nelayan.” janji Sekda

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Forum Aspirasi Nelayan Morotai Gelar Aksi Didepan Kantor DKP Morotai

i-malut.com, MOROTAI — Forum Aspirasi Nelayan (FANEL), Rabu (26/9/2018) tadi menggelar Aksi Unjuk Rasa di halaman Kantor Dinas Kelautan & Perikanan Pemkab. Pulau Morotai di desa Darame Kec. Morsel terkait Kebijakan Pemda melalui Dinas Kelautan & Perikanan yang tidak berpihak kepada Nelayan Morotai,

Bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), Sabiin Ashar serta jumlah massa aksi sekitar 100 orang, dengan menggunakan 1 unit KR 6,2 unit KR 4 dilengkapi sound system dan membawa bendera Merah Putih, serta membawa spanduk yang bertuliskan beragam tuntutan, salah satu diantaranya adalah meminta kepada DKP Morotai bertanggung jawab kerugian nelayan.

Pada aksi unjuk rasa tersebut, Forum Aspirasi Nelayan meyampaikan aspirasinya yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Sikap, antara lain :

1.   Nelayan Morotai menolak harga ikan yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Pulau Morotai kerena sepihak dan tidak mimiliki dasar yang jelas. Semestinya penentuan harga ikan harus melalui pelelangan, yang melibatkan seluruh stckholder perikanan (Nelayan, Koperasi, para Investor dan pemerintah pusat maupun daerah)

2.   Nelayan Morotai menolak pembelianikan Tuna dilakukan oleh pembeli tunggal (satu pembeli ) karena tidak terjadinya persaingan pasar yang nantinya nelayan akan dirugikan.

3.   Mendesak Pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai untuk membuka akses seluas-luasnya sertakesempatan yang sama kepada seluruhinvestor yang bergerak di sector perikanan dan kelautan untuk berinvestasi di Morotai dengan tetap melibatkan koperasi nelayan.

4.   Memintah pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai segera mengeluarkan Regulasi (PERDA) yang mengayomi koperasi nelayan yang ada di Morotai dalam tataniaga pasar Perikanan di Morotai.

5.   Meminta Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai agar tidak mempersulit koperasi nelayan dalam pengurusan ijin -ijin usaha koperasi.

6.   Miminta kepada Menteri kelautan dan perikanan Republik: Indonesia agar membentuk UPT Perikanan dan Kelautan di morotai karena Nelayan Morotai telah memberikan Mosi tidak percaya kepada Pemerintah dacrah Kabupaten Pulau Morotai.

7.   Jika tuntutan ini tidak di indahkan maka seluruh aktifitas perikanan dan keluatan di mortai akan diboikot.

8.   Nelayan Morotai meminta kepada Pemda Pulau Morotai Agar segera menandatangani IMB SPDN dikawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di daco Majiko, agar segera diaktifkan, mengingat kebutuhan BBM merupakan hal yang sangat penting, kerena selama ini Nelayan sudah terlalu lama menggunakan BBM dengan harga mahal. Sudah dipastikan jika SPDN di aktifkan maka pendapatan nelayan akan bertambah.

9.   Meminta kepada Pemda Pulau Morotai agar memberikan pengelolaan coldstorage 50 ton kepada koperasi, sehingga terjadi persaingan yang sehat.

Selain pernyataan sikap yang dibacakan, Sabin Ashar sebagai korlap juga meminta kepada Bupati Benny Laos agar segera mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan karna dianggap tidak berpihak kepada masyarakat nelayan.

“Sikap kepala Dinas DKP yang mengeluarkan Surat larangan kepada Nelayan dan membekukan ijin Usaha Perikanan adalah langkah yang salah dan menyengsarakan masyarakat Nelayan.” teriak sabin

Setelah menyampaikan orasi, massa Aksi kemudian melempari kantor Dinas Kelautan & Perikanan Kantor Bupati Pulau Morotai dengan ikan Tuna yang sudah membusuk.

Beberapa saat kemudian, tepatnya pukul 12.55 Wit bertempat di meeting Room Sekda Morotai, masa aksi diterima oleh pemda untuk dilakukan hearing. Hadir dalam hearing tersebut Sekda Pulau Morotai M. Maruf Kharie, Asisten 1 Pemkab Morotai, Muhlis Bay, Asisten 2 Pemkab Morotai, Alexander W, dan Kadis DKP Suriani Antarani. Sementara perwakilan masa aksi diantaranya Korlap Aksi, Sabiin Ashar Taufik Sibua dan 8 orang perwakilan massa Aksi lainnya.

Suasana hearing Pemkab dengan Fanel di ruang Sekda

Korlap Sabiin Ashar dalam hearing tersebut menyampaikan rasa kekecewaan kelompok nelayan dan berharap agar Pemda tidak membatasi investasi perikanan di Pulau Morotai hanya kepada PT.Harta Samudra. Menurutnya, jika hanya 1 investor yang beroperasi di Pulau Morotai, maka tidak akan ada persaingan dagang sehingga pihak investor dengan seenaknya menentukan harga ikan.

“Kami akan tetap melakukan pengiriman ikan, karena kami tetap melakukan pembayaran pajak di dinas DKP dan kami ada kwitansi pembayaran setiap kali melakukan pengiriman.” tegasnya

Menanggapi tuntutan para perwakilan masa aksi, Kadis DKP Suriani Antarani menjelaskan, terkait dengan PT. Harta Samudra itu bukan merupakan perusahan Swasta full, akan tetapi bekerja sama dengan Pemda Morotai.

“Itu untuk mengangkat PAD Morotai.” katanya

Sementara terkait dengan pembekuan Ijin Usaha Perikanan beberapa koperasi perikanan, Suriani menuturkan, itu karena pihak tersebut tidak menyelesaikan administrasi yang sudah ditetapkan Pemda.

Taufik Sibua, salah satu perwakilan masa aksi dengan tegas menyampaikan bahwa, Kadis DKP dengan sengaja membiarkan aksi ini terus berlanjut.

“Kami dari aksi pertama sudah menyampaikan bahwa DKP harus memanggil semua pihak terkait sehingga Nelayan bisa mendengar langsung, termasuk Pimpinan PT.Harta Samudra.” semburnya

Menurut taufik, sebelum PT. Harta Samudra beroperasi di Pulau Morotai, kelompok nelayan tidak pernah mengeluh, karena pengiriman ikan berjalan lancar dan masyarakat merasa puas deng hasil tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sekda Pulau Morotai M. Maruf Kharie, menyampaikan bahwa pemda dan semua komponen yang berkepentingan menginginkan untuk menjadikan Morotai sebagai daerah eksportir Ikan.

“Jadi masyarakat harus mendukung langkah pemerintah daerah, Pemda ingin Nelayan sejahtera.” terang Sekda

Terkait rencana pengiriman ikan ke bitung besok malam, kata Sekda, dirinya tidak bisa memberikan jawaban, karena sudah ada surat yang dikeluarkan oleh dinas kelalutan dan perikanan.

“Kita sepakat bersama bahwa hari Rabu tanggal 3 oktober 2018, kita akan bahas bersama DPRD pulau Morotai, dan kami akan mengundang semua pihak yang berkompoten, termasuk Pihak investor, Pemda, Dinas Perikanan dan kelompok nelayan.” janji Sekda

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER