Proyek Swakelola Jalan Tani Rp 1.5 M Dikerjakan Dinas PUPR, Ini Alasannya!

i-malut.com, MOROTAI — Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai, diduga memonopoli proyek dan bertindak sebagai kontraktor. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, karena proyek jalan tani yang nilainya milyaran rupiah dikerjakan langsung oleh dinas PUPR Pulau Morotai, dengan dalih ada regulasi yang mengaturnya.

Dosen muda Unipas Pulau Morotai, Irfan Hi Abdurrahman, kepada media ini, senin 8/10/2018, menyampaikan, Bahwa Pelaksanaan proyek jalan tani oleh dinas PUPR di desa Muhajirin, kecaman morotai selatan adalah menyesatkan dan membunuh nurani publik.

“Alasanya, karena proyek bernilai miliaran rupiah tersebut mestinya diserahkan ke pihak ketiga, melalui mekanisme dan prosedur  tender atau lelang secara terbuka. Saya melihat bahwa ada upaya secara subjektif dinas PUPR dalam hal ini kadis PUPR Pulau Morotai sebagai  penguna anggaran menilai proyek tersebut dimasukan dalam mekanisme swakelola.” tandasnya

Padahal lanjut irfan, swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi terkait jika nilai proyek dan volumenya merugikan pihak ketiga, sebagaimana perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa .

” Apa alasannya hingga  kadis PUPR Morotai selaku pengguna anggaran melaksanakan pembangunan jalan tani? Jika proyek tersebut benar swakelola maka bagaimana dengan dokumen  perencanaannya, semuanya harus dibuka secara transparan kehadapan publik morotai.” tantang Irfan

Dalam waktu dekat tegas Irfan, jika kadis PUPR tidak mempu melakukan penjelaskan secara normatif, alasan pekerjaan proyek dimaksud, maka saya dan banyak orang masih memiliki tangung jawab moril terhadap daerah ini, akan melakukan penghadangan dan memaksa menghentikan sementara pekerjaan, apalagi proyek tersebut tanpa pemasangan papan proyek. Selain itu,  Saya menduga ada niat buruk dari sejumlah pimpinan SKPD di bawah pimpinan Bupati Beny Laos, tidak hanya PUPR untuk memonopoli seluruh program atau proyek di morotai dengan alasan yang dibuat-buat untuk diswadayakan lalu di kerjakan oleh mereka.

“Untuk itu selaku akdemisi memita kepada seluruh stake holder Morotai, agar mengabdilah dengan ikhlas, dengan jalan memberdayakan pengusaha lokal morotai tidak ikut-ikut melaksanakan pekerjaan proyek yang bukan tugas pokok mereka.” Semburnya

Sementara kadis PUPR saat dikonfirmasi lagi keluar daerah,

“Pak Kadis lagi ke jakarta, kalau soal proyek jalan tani bisa dengan sekertaris dinas karena beliau yang sering pantau dilapangan pekerjaan tersebut,” ungkap salah satu staf di dinas PUPR, Senin (8/10/2018)

Namun, sekertaris dinas PUPR Pulau Morotai, M.Ramlan Drakel, ST.MT, baru dapat di konfirmasi pada Selasa (9/10/2018) sore, diruang kerjanya. Ia menyampaikan dan mengakui bahwa pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh dinas sendiri, karena ada regulasi yang mengaturnya dan proyek ini tidak ada untungnya.

“Iya benar proyek jalan tani desa muhajirin, nilainya Rp. 1,5 milyar dengan panjang 100 km, brarti perkilo meter hanya 15 juta, tidak ada untungnya, sehingga kami kerjakan sendiri, makanya semua alat yang dipakai miliki PUPR dan soal papan proyek akan kami pasang,” ungkapnya.

Soal regulasi yang mengatur swakelola tersebut, Ramlan, mengakui tidak menguasainya.

“Aturannya ada tapi nanti saya panggil ketua PPK yang menjekaskan karena dia yang lebih tahu,” ujarnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali, diruang sekertris PUPR menyampaikan, sesuai perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dilembaran 24, sudah ada penambahan item swakelola, yang sebelumnya hanya tiga item.

“Namun Perpres terbaru ini sudah menambah satu item yaitu swakelola tipe satu yang kami pakai, yakni direncanakan dan dikerjakan oleh dinas PUPR.” jelasnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali

Sungguh sangat di sayangkan, penjelasan sekertaris dinas PUPR soal volume panjang pekerjaan bertolak belakang dengan ketua PPK, awalnya Ramlan, menyampaikan volume pekerjaannya 100 km, berarti perkilo meter biayanya 15 juta,

“exsaftor, grider, doser, angkut matrial juga punya PUPR, kami hanya bayar oprator dan bbm, jadi tidak ada untungnya, saat ini kami hanya kerja bakti, karena bupati minta dikerjakan 100 KM jalan tani desa Muhajirin, bila alat beratnya kami sewa maka lebih memberatkan lagi, untung alat beratnya milik PUPR,” ungkapnya

Tetapi penjelasan M Ramlan Drakel, ST.MT, sekertaris dinas PUPR, dipatahkan ketua PPK-nya sendiri, Ode Ari Junaidi Wali. kata Ari, untuk pekerjaan proyek swakelola jalan tani desa muhajirin volumenya 46.910 KM yang direncanakan dan per-kilo meter biayanya Rp. 30 juta.

“Memang permintaan bupati 100 km, tapi kami rencanakan 46 km dan sesuai RAB-nya pekerjaan jalan tani desa Muhajirin saat ini 46 KM, dianggarkan melalui APBDP bersumber dari DAU 2018,” jelasnya, sambil menunjukan RAB proyek di laptopnya.

Ketua PPK tunjukan RAB proyek jalan tani, Desa Muhajirin, di laptop, karena beralasan RAB yang sudah ditandatangani Kadis PUPR, sementara dibawah Kadis.

Red/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Proyek Swakelola Jalan Tani Rp 1.5 M Dikerjakan Dinas PUPR, Ini Alasannya!

i-malut.com, MOROTAI — Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai, diduga memonopoli proyek dan bertindak sebagai kontraktor. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, karena proyek jalan tani yang nilainya milyaran rupiah dikerjakan langsung oleh dinas PUPR Pulau Morotai, dengan dalih ada regulasi yang mengaturnya.

Dosen muda Unipas Pulau Morotai, Irfan Hi Abdurrahman, kepada media ini, senin 8/10/2018, menyampaikan, Bahwa Pelaksanaan proyek jalan tani oleh dinas PUPR di desa Muhajirin, kecaman morotai selatan adalah menyesatkan dan membunuh nurani publik.

“Alasanya, karena proyek bernilai miliaran rupiah tersebut mestinya diserahkan ke pihak ketiga, melalui mekanisme dan prosedur  tender atau lelang secara terbuka. Saya melihat bahwa ada upaya secara subjektif dinas PUPR dalam hal ini kadis PUPR Pulau Morotai sebagai  penguna anggaran menilai proyek tersebut dimasukan dalam mekanisme swakelola.” tandasnya

Padahal lanjut irfan, swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi terkait jika nilai proyek dan volumenya merugikan pihak ketiga, sebagaimana perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa .

” Apa alasannya hingga  kadis PUPR Morotai selaku pengguna anggaran melaksanakan pembangunan jalan tani? Jika proyek tersebut benar swakelola maka bagaimana dengan dokumen  perencanaannya, semuanya harus dibuka secara transparan kehadapan publik morotai.” tantang Irfan

Dalam waktu dekat tegas Irfan, jika kadis PUPR tidak mempu melakukan penjelaskan secara normatif, alasan pekerjaan proyek dimaksud, maka saya dan banyak orang masih memiliki tangung jawab moril terhadap daerah ini, akan melakukan penghadangan dan memaksa menghentikan sementara pekerjaan, apalagi proyek tersebut tanpa pemasangan papan proyek. Selain itu,  Saya menduga ada niat buruk dari sejumlah pimpinan SKPD di bawah pimpinan Bupati Beny Laos, tidak hanya PUPR untuk memonopoli seluruh program atau proyek di morotai dengan alasan yang dibuat-buat untuk diswadayakan lalu di kerjakan oleh mereka.

“Untuk itu selaku akdemisi memita kepada seluruh stake holder Morotai, agar mengabdilah dengan ikhlas, dengan jalan memberdayakan pengusaha lokal morotai tidak ikut-ikut melaksanakan pekerjaan proyek yang bukan tugas pokok mereka.” Semburnya

Sementara kadis PUPR saat dikonfirmasi lagi keluar daerah,

“Pak Kadis lagi ke jakarta, kalau soal proyek jalan tani bisa dengan sekertaris dinas karena beliau yang sering pantau dilapangan pekerjaan tersebut,” ungkap salah satu staf di dinas PUPR, Senin (8/10/2018)

Namun, sekertaris dinas PUPR Pulau Morotai, M.Ramlan Drakel, ST.MT, baru dapat di konfirmasi pada Selasa (9/10/2018) sore, diruang kerjanya. Ia menyampaikan dan mengakui bahwa pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh dinas sendiri, karena ada regulasi yang mengaturnya dan proyek ini tidak ada untungnya.

“Iya benar proyek jalan tani desa muhajirin, nilainya Rp. 1,5 milyar dengan panjang 100 km, brarti perkilo meter hanya 15 juta, tidak ada untungnya, sehingga kami kerjakan sendiri, makanya semua alat yang dipakai miliki PUPR dan soal papan proyek akan kami pasang,” ungkapnya.

Soal regulasi yang mengatur swakelola tersebut, Ramlan, mengakui tidak menguasainya.

“Aturannya ada tapi nanti saya panggil ketua PPK yang menjekaskan karena dia yang lebih tahu,” ujarnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali, diruang sekertris PUPR menyampaikan, sesuai perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dilembaran 24, sudah ada penambahan item swakelola, yang sebelumnya hanya tiga item.

“Namun Perpres terbaru ini sudah menambah satu item yaitu swakelola tipe satu yang kami pakai, yakni direncanakan dan dikerjakan oleh dinas PUPR.” jelasnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali

Sungguh sangat di sayangkan, penjelasan sekertaris dinas PUPR soal volume panjang pekerjaan bertolak belakang dengan ketua PPK, awalnya Ramlan, menyampaikan volume pekerjaannya 100 km, berarti perkilo meter biayanya 15 juta,

“exsaftor, grider, doser, angkut matrial juga punya PUPR, kami hanya bayar oprator dan bbm, jadi tidak ada untungnya, saat ini kami hanya kerja bakti, karena bupati minta dikerjakan 100 KM jalan tani desa Muhajirin, bila alat beratnya kami sewa maka lebih memberatkan lagi, untung alat beratnya milik PUPR,” ungkapnya

Tetapi penjelasan M Ramlan Drakel, ST.MT, sekertaris dinas PUPR, dipatahkan ketua PPK-nya sendiri, Ode Ari Junaidi Wali. kata Ari, untuk pekerjaan proyek swakelola jalan tani desa muhajirin volumenya 46.910 KM yang direncanakan dan per-kilo meter biayanya Rp. 30 juta.

“Memang permintaan bupati 100 km, tapi kami rencanakan 46 km dan sesuai RAB-nya pekerjaan jalan tani desa Muhajirin saat ini 46 KM, dianggarkan melalui APBDP bersumber dari DAU 2018,” jelasnya, sambil menunjukan RAB proyek di laptopnya.

Ketua PPK tunjukan RAB proyek jalan tani, Desa Muhajirin, di laptop, karena beralasan RAB yang sudah ditandatangani Kadis PUPR, sementara dibawah Kadis.

Red/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER