Proyek Swakelola Jalan Tani Rp 1.5 M Dikerjakan Dinas PUPR, Ini Alasannya!

i-malut.com, MOROTAI — Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai, diduga memonopoli proyek dan bertindak sebagai kontraktor. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, karena proyek jalan tani yang nilainya milyaran rupiah dikerjakan langsung oleh dinas PUPR Pulau Morotai, dengan dalih ada regulasi yang mengaturnya.

Dosen muda Unipas Pulau Morotai, Irfan Hi Abdurrahman, kepada media ini, senin 8/10/2018, menyampaikan, Bahwa Pelaksanaan proyek jalan tani oleh dinas PUPR di desa Muhajirin, kecaman morotai selatan adalah menyesatkan dan membunuh nurani publik.

“Alasanya, karena proyek bernilai miliaran rupiah tersebut mestinya diserahkan ke pihak ketiga, melalui mekanisme dan prosedur  tender atau lelang secara terbuka. Saya melihat bahwa ada upaya secara subjektif dinas PUPR dalam hal ini kadis PUPR Pulau Morotai sebagai  penguna anggaran menilai proyek tersebut dimasukan dalam mekanisme swakelola.” tandasnya

Padahal lanjut irfan, swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi terkait jika nilai proyek dan volumenya merugikan pihak ketiga, sebagaimana perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa .

” Apa alasannya hingga  kadis PUPR Morotai selaku pengguna anggaran melaksanakan pembangunan jalan tani? Jika proyek tersebut benar swakelola maka bagaimana dengan dokumen  perencanaannya, semuanya harus dibuka secara transparan kehadapan publik morotai.” tantang Irfan

Dalam waktu dekat tegas Irfan, jika kadis PUPR tidak mempu melakukan penjelaskan secara normatif, alasan pekerjaan proyek dimaksud, maka saya dan banyak orang masih memiliki tangung jawab moril terhadap daerah ini, akan melakukan penghadangan dan memaksa menghentikan sementara pekerjaan, apalagi proyek tersebut tanpa pemasangan papan proyek. Selain itu,  Saya menduga ada niat buruk dari sejumlah pimpinan SKPD di bawah pimpinan Bupati Beny Laos, tidak hanya PUPR untuk memonopoli seluruh program atau proyek di morotai dengan alasan yang dibuat-buat untuk diswadayakan lalu di kerjakan oleh mereka.

“Untuk itu selaku akdemisi memita kepada seluruh stake holder Morotai, agar mengabdilah dengan ikhlas, dengan jalan memberdayakan pengusaha lokal morotai tidak ikut-ikut melaksanakan pekerjaan proyek yang bukan tugas pokok mereka.” Semburnya

Sementara kadis PUPR saat dikonfirmasi lagi keluar daerah,

“Pak Kadis lagi ke jakarta, kalau soal proyek jalan tani bisa dengan sekertaris dinas karena beliau yang sering pantau dilapangan pekerjaan tersebut,” ungkap salah satu staf di dinas PUPR, Senin (8/10/2018)

Namun, sekertaris dinas PUPR Pulau Morotai, M.Ramlan Drakel, ST.MT, baru dapat di konfirmasi pada Selasa (9/10/2018) sore, diruang kerjanya. Ia menyampaikan dan mengakui bahwa pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh dinas sendiri, karena ada regulasi yang mengaturnya dan proyek ini tidak ada untungnya.

“Iya benar proyek jalan tani desa muhajirin, nilainya Rp. 1,5 milyar dengan panjang 100 km, brarti perkilo meter hanya 15 juta, tidak ada untungnya, sehingga kami kerjakan sendiri, makanya semua alat yang dipakai miliki PUPR dan soal papan proyek akan kami pasang,” ungkapnya.

Soal regulasi yang mengatur swakelola tersebut, Ramlan, mengakui tidak menguasainya.

“Aturannya ada tapi nanti saya panggil ketua PPK yang menjekaskan karena dia yang lebih tahu,” ujarnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali, diruang sekertris PUPR menyampaikan, sesuai perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dilembaran 24, sudah ada penambahan item swakelola, yang sebelumnya hanya tiga item.

“Namun Perpres terbaru ini sudah menambah satu item yaitu swakelola tipe satu yang kami pakai, yakni direncanakan dan dikerjakan oleh dinas PUPR.” jelasnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali

Sungguh sangat di sayangkan, penjelasan sekertaris dinas PUPR soal volume panjang pekerjaan bertolak belakang dengan ketua PPK, awalnya Ramlan, menyampaikan volume pekerjaannya 100 km, berarti perkilo meter biayanya 15 juta,

“exsaftor, grider, doser, angkut matrial juga punya PUPR, kami hanya bayar oprator dan bbm, jadi tidak ada untungnya, saat ini kami hanya kerja bakti, karena bupati minta dikerjakan 100 KM jalan tani desa Muhajirin, bila alat beratnya kami sewa maka lebih memberatkan lagi, untung alat beratnya milik PUPR,” ungkapnya

Tetapi penjelasan M Ramlan Drakel, ST.MT, sekertaris dinas PUPR, dipatahkan ketua PPK-nya sendiri, Ode Ari Junaidi Wali. kata Ari, untuk pekerjaan proyek swakelola jalan tani desa muhajirin volumenya 46.910 KM yang direncanakan dan per-kilo meter biayanya Rp. 30 juta.

“Memang permintaan bupati 100 km, tapi kami rencanakan 46 km dan sesuai RAB-nya pekerjaan jalan tani desa Muhajirin saat ini 46 KM, dianggarkan melalui APBDP bersumber dari DAU 2018,” jelasnya, sambil menunjukan RAB proyek di laptopnya.

Ketua PPK tunjukan RAB proyek jalan tani, Desa Muhajirin, di laptop, karena beralasan RAB yang sudah ditandatangani Kadis PUPR, sementara dibawah Kadis.

Red/Red : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

Babinsa dekati Pemuda, untuk jauhi Miras

Sanana -- Baru-baru ini Serda. Rusman Soamole, Anggota TNI Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Pelita Jaya-Kec. Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula...

Kepada massa Aksi APHS, Ketua DPRD Tawarkan Forum...

Sanana -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sinaryo Thes, menawarkan Forum Bersama (Forum Rakyat-red) saat beraudiensi dengan puluhan massa Aksi dari Aliansi Peduli Hai...

Jargon Aksi Nyentrik iringi APHS Demo Bupati FAM

Sanana -- Berbagai Spanduk dan Poster yang menjadi Jargon Aksi APHS (Aliansi Pemuda Hai Sua) pada aksi mereka yang ke II, di Kantor Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kantor...

Gelar Aksi di Kantor Dispora Malut, Sejumlah Atlet...

Sofifi -- Menuntut hak merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajibannya, tak terkecuali para atlet Maluku Utara yang hingga saat ini uang sakunya selama dua...

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih...

BERITA UTAMA

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau...

Sanana -- Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea,...

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait...

Sanana -- Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon...

ARTIKEL TERKAIT

Proyek Swakelola Jalan Tani Rp 1.5 M Dikerjakan Dinas PUPR, Ini Alasannya!

i-malut.com, MOROTAI — Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai, diduga memonopoli proyek dan bertindak sebagai kontraktor. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, karena proyek jalan tani yang nilainya milyaran rupiah dikerjakan langsung oleh dinas PUPR Pulau Morotai, dengan dalih ada regulasi yang mengaturnya.

Dosen muda Unipas Pulau Morotai, Irfan Hi Abdurrahman, kepada media ini, senin 8/10/2018, menyampaikan, Bahwa Pelaksanaan proyek jalan tani oleh dinas PUPR di desa Muhajirin, kecaman morotai selatan adalah menyesatkan dan membunuh nurani publik.

“Alasanya, karena proyek bernilai miliaran rupiah tersebut mestinya diserahkan ke pihak ketiga, melalui mekanisme dan prosedur  tender atau lelang secara terbuka. Saya melihat bahwa ada upaya secara subjektif dinas PUPR dalam hal ini kadis PUPR Pulau Morotai sebagai  penguna anggaran menilai proyek tersebut dimasukan dalam mekanisme swakelola.” tandasnya

Padahal lanjut irfan, swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi terkait jika nilai proyek dan volumenya merugikan pihak ketiga, sebagaimana perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa .

” Apa alasannya hingga  kadis PUPR Morotai selaku pengguna anggaran melaksanakan pembangunan jalan tani? Jika proyek tersebut benar swakelola maka bagaimana dengan dokumen  perencanaannya, semuanya harus dibuka secara transparan kehadapan publik morotai.” tantang Irfan

Dalam waktu dekat tegas Irfan, jika kadis PUPR tidak mempu melakukan penjelaskan secara normatif, alasan pekerjaan proyek dimaksud, maka saya dan banyak orang masih memiliki tangung jawab moril terhadap daerah ini, akan melakukan penghadangan dan memaksa menghentikan sementara pekerjaan, apalagi proyek tersebut tanpa pemasangan papan proyek. Selain itu,  Saya menduga ada niat buruk dari sejumlah pimpinan SKPD di bawah pimpinan Bupati Beny Laos, tidak hanya PUPR untuk memonopoli seluruh program atau proyek di morotai dengan alasan yang dibuat-buat untuk diswadayakan lalu di kerjakan oleh mereka.

“Untuk itu selaku akdemisi memita kepada seluruh stake holder Morotai, agar mengabdilah dengan ikhlas, dengan jalan memberdayakan pengusaha lokal morotai tidak ikut-ikut melaksanakan pekerjaan proyek yang bukan tugas pokok mereka.” Semburnya

Sementara kadis PUPR saat dikonfirmasi lagi keluar daerah,

“Pak Kadis lagi ke jakarta, kalau soal proyek jalan tani bisa dengan sekertaris dinas karena beliau yang sering pantau dilapangan pekerjaan tersebut,” ungkap salah satu staf di dinas PUPR, Senin (8/10/2018)

Namun, sekertaris dinas PUPR Pulau Morotai, M.Ramlan Drakel, ST.MT, baru dapat di konfirmasi pada Selasa (9/10/2018) sore, diruang kerjanya. Ia menyampaikan dan mengakui bahwa pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh dinas sendiri, karena ada regulasi yang mengaturnya dan proyek ini tidak ada untungnya.

“Iya benar proyek jalan tani desa muhajirin, nilainya Rp. 1,5 milyar dengan panjang 100 km, brarti perkilo meter hanya 15 juta, tidak ada untungnya, sehingga kami kerjakan sendiri, makanya semua alat yang dipakai miliki PUPR dan soal papan proyek akan kami pasang,” ungkapnya.

Soal regulasi yang mengatur swakelola tersebut, Ramlan, mengakui tidak menguasainya.

“Aturannya ada tapi nanti saya panggil ketua PPK yang menjekaskan karena dia yang lebih tahu,” ujarnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali, diruang sekertris PUPR menyampaikan, sesuai perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dilembaran 24, sudah ada penambahan item swakelola, yang sebelumnya hanya tiga item.

“Namun Perpres terbaru ini sudah menambah satu item yaitu swakelola tipe satu yang kami pakai, yakni direncanakan dan dikerjakan oleh dinas PUPR.” jelasnya

Ketua PPK pembangunan swakelola jalan tani, dinas PUPR, Ode Ari Junaidi Wali

Sungguh sangat di sayangkan, penjelasan sekertaris dinas PUPR soal volume panjang pekerjaan bertolak belakang dengan ketua PPK, awalnya Ramlan, menyampaikan volume pekerjaannya 100 km, berarti perkilo meter biayanya 15 juta,

“exsaftor, grider, doser, angkut matrial juga punya PUPR, kami hanya bayar oprator dan bbm, jadi tidak ada untungnya, saat ini kami hanya kerja bakti, karena bupati minta dikerjakan 100 KM jalan tani desa Muhajirin, bila alat beratnya kami sewa maka lebih memberatkan lagi, untung alat beratnya milik PUPR,” ungkapnya

Tetapi penjelasan M Ramlan Drakel, ST.MT, sekertaris dinas PUPR, dipatahkan ketua PPK-nya sendiri, Ode Ari Junaidi Wali. kata Ari, untuk pekerjaan proyek swakelola jalan tani desa muhajirin volumenya 46.910 KM yang direncanakan dan per-kilo meter biayanya Rp. 30 juta.

“Memang permintaan bupati 100 km, tapi kami rencanakan 46 km dan sesuai RAB-nya pekerjaan jalan tani desa Muhajirin saat ini 46 KM, dianggarkan melalui APBDP bersumber dari DAU 2018,” jelasnya, sambil menunjukan RAB proyek di laptopnya.

Ketua PPK tunjukan RAB proyek jalan tani, Desa Muhajirin, di laptop, karena beralasan RAB yang sudah ditandatangani Kadis PUPR, sementara dibawah Kadis.

Red/Red : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana -- Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun...

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal...

Sanana -- Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan...

Kajari Halut Buka Sosialisasi Kepatuhan BPJS

Tobelo -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara (Halut), Agus Wirawan Eko Saputro, dipercayakan membuka...

Pilkada Halut Usai, DPRD Paripurna Penetapan Bupati dan...

Tobelo -- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2020, kini...

Kodim 1510/Sula-Koramil 03/Sanana menjadi Pelaksana Program Serbuan Vaksin...

Sanana -- Komandan Rayon Militer (Danramil) 03/Sanana-Kodim 1510/Sula, Kapten. Abdul Malik Fudji, baru-baru ini menggelar...

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

Beri Sinyal Tidak Ada Dendam Politik, Bupati: Siapa...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik memiliki kebiasaan melakukkan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Dinas/Badan, kantor desa,...