Setelah Ditetapkan Tersangka, 3 ASN dan 4 Kontraktor Resmi Ditahan

i-malut.com, MOROTAI – Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku Utara, Resort Pulau Morotai, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, tahun anggaran 2016-2017, berhasil menetapkan 7 orang tersangka, terdiri dari 4 orang kontraktor dan 3 orang ASN Dinas Pariwisata.

Jumpa pers yang digelar reskrim berlangsung diruang pertemuan Polres Pulau Morotai, pada jumat (19/10/2018), pukul 10.00 Wit pagi. Dipimpin langsung Wakapolres Pulau Morotai, Kompol Drs Dedi Wijayanto, SH, didampingi Brigpol M Abduh Bilo dan Iptu Lewangga Yudha Prawira Tandungan, SIK.

Wakapolres Pulau Morotai menyampaikan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan pemaksaan pemotongan pembayaran dengan modus operandi: kadis pariwisata tahun 2016, inisial AH, meminjam biodata 4 perusahan, yaitu CV. Alyzza Mandiri (milik IT), CV, Reza Nandaka Pratama (milik DS), CV. Syirah Parma (milik MS) dan CV. Bangun Raya Morotai (milik UL), untuk digunakan dalam pembuatan administrasi 9 surat perintah kerja (SPK) dengan kesepakatan fee 5% dari nilai SPK.

Sedangkan barang barang sesuai dengan SPK, lanjut Wakapolres, sudah didatangkan dari surabaya oleh PT Samudra Indoraya Perkasa (PT. SIP), sehingga untuk membayar barang-barang tersebut dibuatkan SPK dengan merekayasa seakan-akan empat perusahan tersebut yang melaksanakan pengadaan barang.

“Setelah 9 SPK selesai dibuat kemudian saudara FRA selaku bendahara barang sekaligus sebagai panitia penerima barang membuat berita acara pembayaran angsuran 100%(BAP) yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan anggaran pengadaan barang tersebut. dimana dalam BAP dibuat seolah olah barang-barang tersebut diterima dari 4 perusahan, sedangkan pada kenyataannya saudara FRA sendiri yang menerima barang-barang tersebut dari pihak PT SIP.” terangnya

Tambanya “Setelah persyaratan pencairan anggaran dilengkapi kemudian saudari RHP membuat SPP-LS untuk diajukan kepada PA/KPA saudara AH, setelah itu KPA (Kadis) membuat SPM untuk pembayaran kepada 4 perusahan. Setelah anggaran 9 SPK dicairkan pada bulan desember tahun 2016, dengan jumlah pencairan setelah di potong pajak, sebesar Rp. 911.476.914, kemudian masing-masing direktur perusahan mengembalikan uang tersebut kepada saudari RHP dan setelah diserahkan maka masing-masing direktur perusahan menerima uang dengan nilai 5% dari masing-masing SPK,” jelas Wakapolres

Setelah itu, kata wakapolres, saudari RHP atas perintah Kadis Pariwisata mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 657.257.000 kepada saudara Hendra, direktir PT SIP, sehingga total pemotongan pembayaran dengan alasan pembayaran fee dan administrasi kontrak sebesar Rp. 253.578.000.

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

Geser Jabatan Disdukcapil, Masyarakat Jadi Korban

Sanana -- Ketika muncul pertanyaan, apakah Kebijakan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan yang tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Setelah Ditetapkan Tersangka, 3 ASN dan 4 Kontraktor Resmi Ditahan

i-malut.com, MOROTAI – Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku Utara, Resort Pulau Morotai, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, tahun anggaran 2016-2017, berhasil menetapkan 7 orang tersangka, terdiri dari 4 orang kontraktor dan 3 orang ASN Dinas Pariwisata.

Jumpa pers yang digelar reskrim berlangsung diruang pertemuan Polres Pulau Morotai, pada jumat (19/10/2018), pukul 10.00 Wit pagi. Dipimpin langsung Wakapolres Pulau Morotai, Kompol Drs Dedi Wijayanto, SH, didampingi Brigpol M Abduh Bilo dan Iptu Lewangga Yudha Prawira Tandungan, SIK.

Wakapolres Pulau Morotai menyampaikan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan pemaksaan pemotongan pembayaran dengan modus operandi: kadis pariwisata tahun 2016, inisial AH, meminjam biodata 4 perusahan, yaitu CV. Alyzza Mandiri (milik IT), CV, Reza Nandaka Pratama (milik DS), CV. Syirah Parma (milik MS) dan CV. Bangun Raya Morotai (milik UL), untuk digunakan dalam pembuatan administrasi 9 surat perintah kerja (SPK) dengan kesepakatan fee 5% dari nilai SPK.

Sedangkan barang barang sesuai dengan SPK, lanjut Wakapolres, sudah didatangkan dari surabaya oleh PT Samudra Indoraya Perkasa (PT. SIP), sehingga untuk membayar barang-barang tersebut dibuatkan SPK dengan merekayasa seakan-akan empat perusahan tersebut yang melaksanakan pengadaan barang.

“Setelah 9 SPK selesai dibuat kemudian saudara FRA selaku bendahara barang sekaligus sebagai panitia penerima barang membuat berita acara pembayaran angsuran 100%(BAP) yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan anggaran pengadaan barang tersebut. dimana dalam BAP dibuat seolah olah barang-barang tersebut diterima dari 4 perusahan, sedangkan pada kenyataannya saudara FRA sendiri yang menerima barang-barang tersebut dari pihak PT SIP.” terangnya

Tambanya “Setelah persyaratan pencairan anggaran dilengkapi kemudian saudari RHP membuat SPP-LS untuk diajukan kepada PA/KPA saudara AH, setelah itu KPA (Kadis) membuat SPM untuk pembayaran kepada 4 perusahan. Setelah anggaran 9 SPK dicairkan pada bulan desember tahun 2016, dengan jumlah pencairan setelah di potong pajak, sebesar Rp. 911.476.914, kemudian masing-masing direktur perusahan mengembalikan uang tersebut kepada saudari RHP dan setelah diserahkan maka masing-masing direktur perusahan menerima uang dengan nilai 5% dari masing-masing SPK,” jelas Wakapolres

Setelah itu, kata wakapolres, saudari RHP atas perintah Kadis Pariwisata mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 657.257.000 kepada saudara Hendra, direktir PT SIP, sehingga total pemotongan pembayaran dengan alasan pembayaran fee dan administrasi kontrak sebesar Rp. 253.578.000.

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...