Setelah Ditetapkan Tersangka, 3 ASN dan 4 Kontraktor Resmi Ditahan

i-malut.com, MOROTAI – Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku Utara, Resort Pulau Morotai, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, tahun anggaran 2016-2017, berhasil menetapkan 7 orang tersangka, terdiri dari 4 orang kontraktor dan 3 orang ASN Dinas Pariwisata.

Jumpa pers yang digelar reskrim berlangsung diruang pertemuan Polres Pulau Morotai, pada jumat (19/10/2018), pukul 10.00 Wit pagi. Dipimpin langsung Wakapolres Pulau Morotai, Kompol Drs Dedi Wijayanto, SH, didampingi Brigpol M Abduh Bilo dan Iptu Lewangga Yudha Prawira Tandungan, SIK.

Wakapolres Pulau Morotai menyampaikan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan pemaksaan pemotongan pembayaran dengan modus operandi: kadis pariwisata tahun 2016, inisial AH, meminjam biodata 4 perusahan, yaitu CV. Alyzza Mandiri (milik IT), CV, Reza Nandaka Pratama (milik DS), CV. Syirah Parma (milik MS) dan CV. Bangun Raya Morotai (milik UL), untuk digunakan dalam pembuatan administrasi 9 surat perintah kerja (SPK) dengan kesepakatan fee 5% dari nilai SPK.

Sedangkan barang barang sesuai dengan SPK, lanjut Wakapolres, sudah didatangkan dari surabaya oleh PT Samudra Indoraya Perkasa (PT. SIP), sehingga untuk membayar barang-barang tersebut dibuatkan SPK dengan merekayasa seakan-akan empat perusahan tersebut yang melaksanakan pengadaan barang.

“Setelah 9 SPK selesai dibuat kemudian saudara FRA selaku bendahara barang sekaligus sebagai panitia penerima barang membuat berita acara pembayaran angsuran 100%(BAP) yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan anggaran pengadaan barang tersebut. dimana dalam BAP dibuat seolah olah barang-barang tersebut diterima dari 4 perusahan, sedangkan pada kenyataannya saudara FRA sendiri yang menerima barang-barang tersebut dari pihak PT SIP.” terangnya

Tambanya “Setelah persyaratan pencairan anggaran dilengkapi kemudian saudari RHP membuat SPP-LS untuk diajukan kepada PA/KPA saudara AH, setelah itu KPA (Kadis) membuat SPM untuk pembayaran kepada 4 perusahan. Setelah anggaran 9 SPK dicairkan pada bulan desember tahun 2016, dengan jumlah pencairan setelah di potong pajak, sebesar Rp. 911.476.914, kemudian masing-masing direktur perusahan mengembalikan uang tersebut kepada saudari RHP dan setelah diserahkan maka masing-masing direktur perusahan menerima uang dengan nilai 5% dari masing-masing SPK,” jelas Wakapolres

Setelah itu, kata wakapolres, saudari RHP atas perintah Kadis Pariwisata mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 657.257.000 kepada saudara Hendra, direktir PT SIP, sehingga total pemotongan pembayaran dengan alasan pembayaran fee dan administrasi kontrak sebesar Rp. 253.578.000.

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Hadiri Giat Kementrian Agama, Ketum Sinode ke Morotai

Tobelo — Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH), Pdt. Demianus Ice, usai mendampingi Kapolda Malut dalam kegiatan Vaksinasi Rabu kemarin di Uniera Tobelo, kini sempatkan waktu berkunjung...

KPPD Desa Gosoma, Minta Pemda Halut Bertanggung Jawab

Tobelo — Komunitas Pemuda Pemerhati Desa (KPPD) Gosoma Kecamatan Tobelo, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), bertanggung jawab atas proses Pilkades yang berlangsung di desa setempat. Informasi disampaikan langsung...

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Setelah Ditetapkan Tersangka, 3 ASN dan 4 Kontraktor Resmi Ditahan

i-malut.com, MOROTAI – Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku Utara, Resort Pulau Morotai, setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, tahun anggaran 2016-2017, berhasil menetapkan 7 orang tersangka, terdiri dari 4 orang kontraktor dan 3 orang ASN Dinas Pariwisata.

Jumpa pers yang digelar reskrim berlangsung diruang pertemuan Polres Pulau Morotai, pada jumat (19/10/2018), pukul 10.00 Wit pagi. Dipimpin langsung Wakapolres Pulau Morotai, Kompol Drs Dedi Wijayanto, SH, didampingi Brigpol M Abduh Bilo dan Iptu Lewangga Yudha Prawira Tandungan, SIK.

Wakapolres Pulau Morotai menyampaikan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan anggaran pengadaan barang di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan pemaksaan pemotongan pembayaran dengan modus operandi: kadis pariwisata tahun 2016, inisial AH, meminjam biodata 4 perusahan, yaitu CV. Alyzza Mandiri (milik IT), CV, Reza Nandaka Pratama (milik DS), CV. Syirah Parma (milik MS) dan CV. Bangun Raya Morotai (milik UL), untuk digunakan dalam pembuatan administrasi 9 surat perintah kerja (SPK) dengan kesepakatan fee 5% dari nilai SPK.

Sedangkan barang barang sesuai dengan SPK, lanjut Wakapolres, sudah didatangkan dari surabaya oleh PT Samudra Indoraya Perkasa (PT. SIP), sehingga untuk membayar barang-barang tersebut dibuatkan SPK dengan merekayasa seakan-akan empat perusahan tersebut yang melaksanakan pengadaan barang.

“Setelah 9 SPK selesai dibuat kemudian saudara FRA selaku bendahara barang sekaligus sebagai panitia penerima barang membuat berita acara pembayaran angsuran 100%(BAP) yang akan digunakan sebagai persyaratan pencairan anggaran pengadaan barang tersebut. dimana dalam BAP dibuat seolah olah barang-barang tersebut diterima dari 4 perusahan, sedangkan pada kenyataannya saudara FRA sendiri yang menerima barang-barang tersebut dari pihak PT SIP.” terangnya

Tambanya “Setelah persyaratan pencairan anggaran dilengkapi kemudian saudari RHP membuat SPP-LS untuk diajukan kepada PA/KPA saudara AH, setelah itu KPA (Kadis) membuat SPM untuk pembayaran kepada 4 perusahan. Setelah anggaran 9 SPK dicairkan pada bulan desember tahun 2016, dengan jumlah pencairan setelah di potong pajak, sebesar Rp. 911.476.914, kemudian masing-masing direktur perusahan mengembalikan uang tersebut kepada saudari RHP dan setelah diserahkan maka masing-masing direktur perusahan menerima uang dengan nilai 5% dari masing-masing SPK,” jelas Wakapolres

Setelah itu, kata wakapolres, saudari RHP atas perintah Kadis Pariwisata mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 657.257.000 kepada saudara Hendra, direktir PT SIP, sehingga total pemotongan pembayaran dengan alasan pembayaran fee dan administrasi kontrak sebesar Rp. 253.578.000.

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER