Dialog Publik RDTR Kembali Digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang

i-malut.com, MOROTAI — Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Pulau Morotai, melaksanakan dialog Konsultasi Publik (KP) soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Pulau Morotai, Maluku Utara, selasa (23/10/2018) pagi, bertempat di meeting room D’aloha Resort, jalan TVRI desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan.

Kegiatan pembukaan diaolog publik dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, MSi. dihadiri, Aspotdirga Paban III, Kolonel Dodie Rosewan Semet, BNPP Asdep pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Rahman Ibrahim, M.Sc. Kasubid Perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II, Ibu Endang Sihsetyaningrum, Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, M. Syahrir Aptenh SH. MH. Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara, Yerrie Pasilia, ST. Danlanud Leowatimena, Kolonel Nav Arif budhiyanto S.E. Danlanal Pulau Morotai, Letkol Laut (P) Kariady Bangun S.E, M.Tr. Hanla. Pimpinan SKPD, para camat dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai.

Wakil Bupati Pulau Morotai dalam mengawali sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Tim Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Direktorat Jendral Tata Ruang RI, semoga amanat dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan Presiden tentang tata ruang kawasan perbatasan negara. Penataan ruang bagian penting dalam rangka kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007.

Lanjutnya, sebagaimana diketahui, Kabupaten Pulau Morotai letaknya sangat strategis sebagai pulau terdepan, yang berada pada jalur ALKI III samudera pasifik, dimasa lalu sebagai pusat operasi perang dunia ke II.

“Kami bersukur karena pada tahun ini kembali dilaksanakan dengan penyempurnaan dokumen RDTR tersebut.”ungkapnya

Maka itu, ujar Asrun, kami menghimbau pimpinan FORKOPIMDA yang hadir dan terhusus pimpinan SKPD agar dapat memberikan masukan-masukan dan sinkronisasi sesuai bidang dan sektor yang dipimpinnya, sehingga dokumen RDTR kawasan perbatasan negara di Morotai ini berkualitas dan layak untuk dijadikan dasar pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang sejalan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan dokumen pendukung lainnya, yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.

Suasana berlangsungnya acara Dialog Konsultasi Publik RDTR, di meeting room, D’aloha Resort, Juanga, Morotai

Bertindak sebagai moderator dalam dialog Konsultasi Publik ini, Kepala Bappeda Pulau Morotai, Dr. Ir, Abjan Sofyan, MT. Pemateri dari BNPP Asdep pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Rahman ibrahim, M.Sc. Kasubid Perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II, Ibu Endang Sihsetyaningrum. Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf Angkatan Udara, Dedy. Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, M. Syahrir Aptenh SH. MH. Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara, Yerrie pasilia, ST

Red/Rep : (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Dialog Publik RDTR Kembali Digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang

i-malut.com, MOROTAI — Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Pulau Morotai, melaksanakan dialog Konsultasi Publik (KP) soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Pulau Morotai, Maluku Utara, selasa (23/10/2018) pagi, bertempat di meeting room D’aloha Resort, jalan TVRI desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan.

Kegiatan pembukaan diaolog publik dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, MSi. dihadiri, Aspotdirga Paban III, Kolonel Dodie Rosewan Semet, BNPP Asdep pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Rahman Ibrahim, M.Sc. Kasubid Perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II, Ibu Endang Sihsetyaningrum, Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, M. Syahrir Aptenh SH. MH. Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara, Yerrie Pasilia, ST. Danlanud Leowatimena, Kolonel Nav Arif budhiyanto S.E. Danlanal Pulau Morotai, Letkol Laut (P) Kariady Bangun S.E, M.Tr. Hanla. Pimpinan SKPD, para camat dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai.

Wakil Bupati Pulau Morotai dalam mengawali sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Tim Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Direktorat Jendral Tata Ruang RI, semoga amanat dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan Presiden tentang tata ruang kawasan perbatasan negara. Penataan ruang bagian penting dalam rangka kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keberlanjutan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007.

Lanjutnya, sebagaimana diketahui, Kabupaten Pulau Morotai letaknya sangat strategis sebagai pulau terdepan, yang berada pada jalur ALKI III samudera pasifik, dimasa lalu sebagai pusat operasi perang dunia ke II.

“Kami bersukur karena pada tahun ini kembali dilaksanakan dengan penyempurnaan dokumen RDTR tersebut.”ungkapnya

Maka itu, ujar Asrun, kami menghimbau pimpinan FORKOPIMDA yang hadir dan terhusus pimpinan SKPD agar dapat memberikan masukan-masukan dan sinkronisasi sesuai bidang dan sektor yang dipimpinnya, sehingga dokumen RDTR kawasan perbatasan negara di Morotai ini berkualitas dan layak untuk dijadikan dasar pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang sejalan dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan dokumen pendukung lainnya, yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.

Suasana berlangsungnya acara Dialog Konsultasi Publik RDTR, di meeting room, D’aloha Resort, Juanga, Morotai

Bertindak sebagai moderator dalam dialog Konsultasi Publik ini, Kepala Bappeda Pulau Morotai, Dr. Ir, Abjan Sofyan, MT. Pemateri dari BNPP Asdep pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Rahman ibrahim, M.Sc. Kasubid Perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II, Ibu Endang Sihsetyaningrum. Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf Angkatan Udara, Dedy. Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, M. Syahrir Aptenh SH. MH. Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara, Yerrie pasilia, ST

Red/Rep : (Lilo)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER