DDPR Halut Sahkan Ranperda Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

i-malut.com, TOBELO — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)  Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (25/10/2018) kemarin, di masa sidang kedua tahun 2018, kembali menghasilkan satu produk Rancangan  Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara.

Di masa sidang kedua tahun ini, DPRD telah mengajukan satu Ranperda Hak Prakarsa DPRD, yakni Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Halmahera Utara.

Ranperda ini adalah Ranperda Hak Prakarsa DPRD Tahun 2017 yang tidak termasuk dalam Program Pembentukan Daerah Tahun 2017 sehingga untuk membahasnya, perlu ada persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendageri Nomor 80 Tahun 2015 dan
berdasarkan ketentuan tersebut, DPRD melalui Badan Perda dan Pemerintah Halmahera Utara, telah menyetujui bersama pembahasan Ranperda tersebut melalui Surat Persetujuan Bersama.

Jauh sebelumnya, Anggota Dewan Halut ini melakukan pengkajian dan kerjasama  dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunukasi Kabupaten Halmahera Utara.

DPRD melalui kewenangan yang melekat di lembaga, melalui Bapemperda telah mengkaji dan membahas Ranperda tersebut bersama dengan Tim Penyusun Ranperda, melakukan pembahasan secara internal, dan terakhir bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Halmahera Utara.

Melalui pembahasan yang serius antara DPRD dan Pemerintah Daerah, akhirnya Ranperda ini dapat diselesaikan dengan baik, dan kini dapat tindaklanjuti dalam pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan
keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD
Atas keseriusan dan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah, akhirnya Ranperda ini dapat diselesaikan dan disahkan melalui Rapat Paripurna.

Red/Rep : (Roby)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

DDPR Halut Sahkan Ranperda Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

i-malut.com, TOBELO — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)  Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (25/10/2018) kemarin, di masa sidang kedua tahun 2018, kembali menghasilkan satu produk Rancangan  Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara.

Di masa sidang kedua tahun ini, DPRD telah mengajukan satu Ranperda Hak Prakarsa DPRD, yakni Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Halmahera Utara.

Ranperda ini adalah Ranperda Hak Prakarsa DPRD Tahun 2017 yang tidak termasuk dalam Program Pembentukan Daerah Tahun 2017 sehingga untuk membahasnya, perlu ada persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendageri Nomor 80 Tahun 2015 dan
berdasarkan ketentuan tersebut, DPRD melalui Badan Perda dan Pemerintah Halmahera Utara, telah menyetujui bersama pembahasan Ranperda tersebut melalui Surat Persetujuan Bersama.

Jauh sebelumnya, Anggota Dewan Halut ini melakukan pengkajian dan kerjasama  dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunukasi Kabupaten Halmahera Utara.

DPRD melalui kewenangan yang melekat di lembaga, melalui Bapemperda telah mengkaji dan membahas Ranperda tersebut bersama dengan Tim Penyusun Ranperda, melakukan pembahasan secara internal, dan terakhir bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Halmahera Utara.

Melalui pembahasan yang serius antara DPRD dan Pemerintah Daerah, akhirnya Ranperda ini dapat diselesaikan dengan baik, dan kini dapat tindaklanjuti dalam pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan
keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD
Atas keseriusan dan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah, akhirnya Ranperda ini dapat diselesaikan dan disahkan melalui Rapat Paripurna.

Red/Rep : (Roby)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

<