MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold

i-malut.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi kembali menolak gugatan uji materi pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau Presidential Threshold, Kamis (25/10) kemarin.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh menyebut putusan MK itu makin menegaskan pasal yang dibuat DPR dan Pemerintah telah melalui kajian mendalam. Ia juga menegaskan, pasal tersebut memang sudah dipikirkan secara matang oleh pembuat Undang-undang.

“Sebenernya ketika kita sudah mendiskusikan presidential threshold 20 persen untuk yang punya kursi di DPR, itu sebenarnya sudah melalui kajian mendalam. Tapi kita tidak mau menutup hak warga untuk mengajukan JR (judicial review),” ujar Nihayatul.

Menurutnya, pertimbangan DPR dan Pemerintah membuat pasal presidential threshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan kursi nasional agar posisi presiden diimbangi dengan dukungan legislatif yang kuat. Sehingga kebijakan Pemerintah dapat didukung oleh kekuatan yang cukup di legislatif.

“Kenapa kita merumuskan 20 persen itu di UU sebenarnya salah satunya agar Presiden ini ketika mengambil kebijakan benar-benar mendapat dukungan penuh dari legislatif, dengan begitu nanti jalannya pemerintahan juga akan berjalan dengan baik, itu tujuannya seperti itu,” kata Nihayatul.

Menurutnya, putusan itu juga menegaskan pasal tersebut konstitusional dan bukan karena demi kepentingan partai- partai tertentu. “Ketika kita buat UU itu tidak gampang, itu betul-betul berdasarkan pemikiran dan tidak berpikir demi kepentingan partai,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku prihatin dan kecewa atas putusan tersebut. Ia juga sudah memprediksi bahwa MK akan menolak ini materi tersebut.

“Kami sangat prihatin dan kecewa atas putusan MK yang menurut saya memang dalam berapa tahun terakhir ini keliatan kecenderungannya mendukung apa pun yg menjadi kebijakan Pemerintah,” ujar Riza.

Menurut Riza, harusnya MK memahami bahwa pasal presidential threshold tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dimana setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Namun dengan adanya batasan presidential threshold, membatasi masyarakat atau partai.

“Kalau ada batasan 20 persen itu artinya tidak ada kesetaraan, dalam berbangsa dan bernegara berarti partai-partai besar saja yang memiliki hak kekhususan partai-partai menengah ke bawah berarti tidak punya hak yang sama,” kata Riza.

sumber: republika.co.id

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold

i-malut.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi kembali menolak gugatan uji materi pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau Presidential Threshold, Kamis (25/10) kemarin.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh menyebut putusan MK itu makin menegaskan pasal yang dibuat DPR dan Pemerintah telah melalui kajian mendalam. Ia juga menegaskan, pasal tersebut memang sudah dipikirkan secara matang oleh pembuat Undang-undang.

“Sebenernya ketika kita sudah mendiskusikan presidential threshold 20 persen untuk yang punya kursi di DPR, itu sebenarnya sudah melalui kajian mendalam. Tapi kita tidak mau menutup hak warga untuk mengajukan JR (judicial review),” ujar Nihayatul.

Menurutnya, pertimbangan DPR dan Pemerintah membuat pasal presidential threshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan kursi nasional agar posisi presiden diimbangi dengan dukungan legislatif yang kuat. Sehingga kebijakan Pemerintah dapat didukung oleh kekuatan yang cukup di legislatif.

“Kenapa kita merumuskan 20 persen itu di UU sebenarnya salah satunya agar Presiden ini ketika mengambil kebijakan benar-benar mendapat dukungan penuh dari legislatif, dengan begitu nanti jalannya pemerintahan juga akan berjalan dengan baik, itu tujuannya seperti itu,” kata Nihayatul.

Menurutnya, putusan itu juga menegaskan pasal tersebut konstitusional dan bukan karena demi kepentingan partai- partai tertentu. “Ketika kita buat UU itu tidak gampang, itu betul-betul berdasarkan pemikiran dan tidak berpikir demi kepentingan partai,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku prihatin dan kecewa atas putusan tersebut. Ia juga sudah memprediksi bahwa MK akan menolak ini materi tersebut.

“Kami sangat prihatin dan kecewa atas putusan MK yang menurut saya memang dalam berapa tahun terakhir ini keliatan kecenderungannya mendukung apa pun yg menjadi kebijakan Pemerintah,” ujar Riza.

Menurut Riza, harusnya MK memahami bahwa pasal presidential threshold tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dimana setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Namun dengan adanya batasan presidential threshold, membatasi masyarakat atau partai.

“Kalau ada batasan 20 persen itu artinya tidak ada kesetaraan, dalam berbangsa dan bernegara berarti partai-partai besar saja yang memiliki hak kekhususan partai-partai menengah ke bawah berarti tidak punya hak yang sama,” kata Riza.

sumber: republika.co.id

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER