Barisan AHM-RIVAI Tuding, Sikap Bawaslu Kepulauan Sula Serampangan

i-malut.com, TERNATE — Barisan AHM-RIVAI mendukung sikap Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk terus memproses kasus Money Politik di Desa Umaloya yang melibatkan calon gubernur petahana AGK pada 17 Oktober lalu.

Ketua Barisan AHM-RIVAI, Baco Umaternate, kepada media pers hari ini, Selasa (30/10) di Ternate mengatakan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, tidak bisa serta merta menyatakan kasus ini ditutup hanya karena alasan teknis atau hal lain yang tidak subtantif.

“Kasus ini merupakan temuan Bawaslu dan belum sampai pada tahap penyidikan. Selain itu, secara kelembagaan di GAKKUMDU belum dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi Bawaslu Kepulauan Sula jangan serampangan dan seenaknya. Jangan-jangan Bawaslu Kepulauan Sula sudah masuk angin”, tegas Baco

Menurut Politisi PKPI ini, semestinya Bawaslu Kepulauan Sula berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bila kasus tersebut mengalami kendala penanganan di lapangan. Bukan mengambil sikap sendiri dan langkah gegabah yang justru berpotensi melanggar aturan dan menciderai demokrasi.

“Mereka ini kan dibayar dengan uang rakyat agar menjaga hak-hak rakyat terpenuhi dalam setiap tahapan elektoral demokrasi politik. jadi semestinya mereka bersikap profesional dan independen. kalau saya sederhana saja, kalau tidak mampu lebih baik mengundurkan diri, sebab taruhannya masa depan rakyat dan demokrasi.” paparnya.

Sejalan dengan Umaternate, Katua Kawan AHM, Muhammad Ali Anwar pun menyayangkan sikap Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan Kasus AGK ditutup.

Politisi Partai Berkarya yang akrab disapa Boy ini megatakan, kasus ini tidak Jalan karena unsur GAKKUMDU Dari kepolisian tidak pernah hadir, disamping itu AGK juga dua kali mangkir Dari panggilan.

“Masalahnyakan unsur GAKKUMDU dari kepolisian tidak pernah hadir dalam rapat. Disisi lain, AGK juga terus mangkir, jadi bagaimana bisa kasus ini ditutup padahal belum pernah ada penyidikan”, ujar Boy Anwar.

Untuk itu, baik Baco Umaternate maupun Boy Anwar sepakat mendukung langkah Bawaslu Maluku Utara yang akan membawa masalah ini ke GAKKUMDU RI.

“Ini tidak bisa dibiarkan. jadi kami dukung langkah Bawaslu Malut. Kami juga telah memasukkan laporan ke Bawaslu Malut dan Bawaslu RI kemarin, (Senin, 29/10).” ungkapnya.

Red/Rep : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Barisan AHM-RIVAI Tuding, Sikap Bawaslu Kepulauan Sula Serampangan

i-malut.com, TERNATE — Barisan AHM-RIVAI mendukung sikap Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk terus memproses kasus Money Politik di Desa Umaloya yang melibatkan calon gubernur petahana AGK pada 17 Oktober lalu.

Ketua Barisan AHM-RIVAI, Baco Umaternate, kepada media pers hari ini, Selasa (30/10) di Ternate mengatakan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, tidak bisa serta merta menyatakan kasus ini ditutup hanya karena alasan teknis atau hal lain yang tidak subtantif.

“Kasus ini merupakan temuan Bawaslu dan belum sampai pada tahap penyidikan. Selain itu, secara kelembagaan di GAKKUMDU belum dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi Bawaslu Kepulauan Sula jangan serampangan dan seenaknya. Jangan-jangan Bawaslu Kepulauan Sula sudah masuk angin”, tegas Baco

Menurut Politisi PKPI ini, semestinya Bawaslu Kepulauan Sula berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, bila kasus tersebut mengalami kendala penanganan di lapangan. Bukan mengambil sikap sendiri dan langkah gegabah yang justru berpotensi melanggar aturan dan menciderai demokrasi.

“Mereka ini kan dibayar dengan uang rakyat agar menjaga hak-hak rakyat terpenuhi dalam setiap tahapan elektoral demokrasi politik. jadi semestinya mereka bersikap profesional dan independen. kalau saya sederhana saja, kalau tidak mampu lebih baik mengundurkan diri, sebab taruhannya masa depan rakyat dan demokrasi.” paparnya.

Sejalan dengan Umaternate, Katua Kawan AHM, Muhammad Ali Anwar pun menyayangkan sikap Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan Kasus AGK ditutup.

Politisi Partai Berkarya yang akrab disapa Boy ini megatakan, kasus ini tidak Jalan karena unsur GAKKUMDU Dari kepolisian tidak pernah hadir, disamping itu AGK juga dua kali mangkir Dari panggilan.

“Masalahnyakan unsur GAKKUMDU dari kepolisian tidak pernah hadir dalam rapat. Disisi lain, AGK juga terus mangkir, jadi bagaimana bisa kasus ini ditutup padahal belum pernah ada penyidikan”, ujar Boy Anwar.

Untuk itu, baik Baco Umaternate maupun Boy Anwar sepakat mendukung langkah Bawaslu Maluku Utara yang akan membawa masalah ini ke GAKKUMDU RI.

“Ini tidak bisa dibiarkan. jadi kami dukung langkah Bawaslu Malut. Kami juga telah memasukkan laporan ke Bawaslu Malut dan Bawaslu RI kemarin, (Senin, 29/10).” ungkapnya.

Red/Rep : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER