Advokat Mustakim La Dee Apresiasi Terbentuknya Pengadilan Negeri Kelas II Bobong

i-malut.com, TALIABU — Advokat dan Konsultan Hukum, Mustakim La Dee, yang berpraktek di Wilayah Hukum Kabupaten Pulau Taliabu mengapresiasi terbentuknya Pengadilan Negeri Kelas II Bobong.

Kepada i-malut.com, Rabu (31/10/2018), Ia menyatakan, dengan adanya PN ini membuat masyarakat Taliabu akan semakin mudah mendapatkan kepastian, kemanfaatan, keadilan Hukum sebagaimana yang di cita-citakan dalam negara hukum untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.

“dan tak kalah pentingnya dengan terbentuknya PN di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi sesuatu hal yang positif bagi masyarakat pencari keadilan, karena bisa terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,” katanya.

Lanjuut dia, sebagaimana dalam Sistem Peradilan, terdapat Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lainnya, menjadi suatu instrumen hukum untuk melindungi hak-hak warganegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi pada umumnya dan terkhusus bagi masyarakat Pulau Taliabu.

Dikatakannya, terbentuknya Pengadilan Negeri Kelas II Bobong yang merupakan tanggungjawab negara melalui Mahkamah Agung telah melaksanakan dan merealisasikan pembentukan Pengadilan guna mendukung proses penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Malaku Utara (Malut),

“Sesungguhnya penyediaan fasiltas Pengadilan di Daerah khususnya Kab. Pulau Taliabu menjadi langkah awal akan tertibnya suatu penegakan hukum, dengan adanya beberapa dugaan Kasus-kasus besar terhadap perampasan hak-hak atas tanah masyarakat yang di gusur tanpa adanya ganti rugi oleh Pemerinta Daerah Kab. Pulau Taliabu menjadi pintu masuk awal bagi masyarakat akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tindakan kesewenang-wenangan atas perampasan hak-hak warganegara yang terjadi di Pulau Taliabu,” jelasnya.

Menurut dia, beberapa kasus yang menjadi kendala atau hambatan upaya hukum yang dilakukan masyarakat diantaranya karena faktor rentang kendali yang begitu jauh, karena sebelum adanya Pengadilan Negeri Bobong Kelas II di Taliabu yang di resmikan pada tanggal 30 Oktober 2018, Proses pelaksanaan upaya hukum di Kabupaten Pultab, harus melalui Pengadilan Negeri labuha di Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Malut, yang jaraknya begitu jauh bahkan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

“Tetapi Alhamdulillah atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, melalui beberapa instrumen Negara hari ini tepat selasa 30 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II di Kabupaten Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara Resmi dibentuk dan dilantikanya Yang Mulia Bapak WILSON SHRIVER, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bobong Kelas II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Malaku Utara.” ujarnya.

Tambahnya “Harapan kami sebagai Penegak Hukum yang ber profesi sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dengan adanya Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dapat memberikan manfaat keadilan, perlindungan, dalam penegakan hukum bagi masyarakat pencari keadilan melalui putusan-putasan hakim yang bebas dan merdeka, demi menjaga hak asasi manusia secara konstitusi,” tegasnya.

Red/Rep : (Sdn)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Advokat Mustakim La Dee Apresiasi Terbentuknya Pengadilan Negeri Kelas II Bobong

i-malut.com, TALIABU — Advokat dan Konsultan Hukum, Mustakim La Dee, yang berpraktek di Wilayah Hukum Kabupaten Pulau Taliabu mengapresiasi terbentuknya Pengadilan Negeri Kelas II Bobong.

Kepada i-malut.com, Rabu (31/10/2018), Ia menyatakan, dengan adanya PN ini membuat masyarakat Taliabu akan semakin mudah mendapatkan kepastian, kemanfaatan, keadilan Hukum sebagaimana yang di cita-citakan dalam negara hukum untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.

“dan tak kalah pentingnya dengan terbentuknya PN di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi sesuatu hal yang positif bagi masyarakat pencari keadilan, karena bisa terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,” katanya.

Lanjuut dia, sebagaimana dalam Sistem Peradilan, terdapat Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lainnya, menjadi suatu instrumen hukum untuk melindungi hak-hak warganegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi pada umumnya dan terkhusus bagi masyarakat Pulau Taliabu.

Dikatakannya, terbentuknya Pengadilan Negeri Kelas II Bobong yang merupakan tanggungjawab negara melalui Mahkamah Agung telah melaksanakan dan merealisasikan pembentukan Pengadilan guna mendukung proses penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Malaku Utara (Malut),

“Sesungguhnya penyediaan fasiltas Pengadilan di Daerah khususnya Kab. Pulau Taliabu menjadi langkah awal akan tertibnya suatu penegakan hukum, dengan adanya beberapa dugaan Kasus-kasus besar terhadap perampasan hak-hak atas tanah masyarakat yang di gusur tanpa adanya ganti rugi oleh Pemerinta Daerah Kab. Pulau Taliabu menjadi pintu masuk awal bagi masyarakat akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tindakan kesewenang-wenangan atas perampasan hak-hak warganegara yang terjadi di Pulau Taliabu,” jelasnya.

Menurut dia, beberapa kasus yang menjadi kendala atau hambatan upaya hukum yang dilakukan masyarakat diantaranya karena faktor rentang kendali yang begitu jauh, karena sebelum adanya Pengadilan Negeri Bobong Kelas II di Taliabu yang di resmikan pada tanggal 30 Oktober 2018, Proses pelaksanaan upaya hukum di Kabupaten Pultab, harus melalui Pengadilan Negeri labuha di Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Malut, yang jaraknya begitu jauh bahkan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

“Tetapi Alhamdulillah atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, melalui beberapa instrumen Negara hari ini tepat selasa 30 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II di Kabupaten Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara Resmi dibentuk dan dilantikanya Yang Mulia Bapak WILSON SHRIVER, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bobong Kelas II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Malaku Utara.” ujarnya.

Tambahnya “Harapan kami sebagai Penegak Hukum yang ber profesi sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dengan adanya Pengadilan Negeri Bobong Kelas II dapat memberikan manfaat keadilan, perlindungan, dalam penegakan hukum bagi masyarakat pencari keadilan melalui putusan-putasan hakim yang bebas dan merdeka, demi menjaga hak asasi manusia secara konstitusi,” tegasnya.

Red/Rep : (Sdn)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER