Fakta-Fakta Penetapan Tersangka Wakil Ketua DPR

i-malut.com, JAKARTA — Nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Kabupaten Kebumen. Di antaranya pada persidangan Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad. Selasa (30/10) malam WIT, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan tersangka suap kasus itu.

Berikut fakta-fakta yang diperoleh KPK hingga menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka:

1. Taufik Kurniawan diduga menerima Rp 3,65 miliar

KPK menyangka Taufik menerima Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad. “TK (Taufik Kuriawan) disangka menerima hadiah atau janji, padahal hadiah atau janji itu diketahui diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Basaria mengatakan, saat itu terdapat rencana DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 100 miliar dalam APBN 2016. Menurut KPK imbalan yang disiapkan untuk pengurusan anggaran DAK ini 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kebumen. “MYF diduga menyanggupi fee itu dan meminta fee 7 persen dari rekanan di Kebumen.”

2. Suap untuk Taufik Kurniawan dilakukan di kamar hotel.

Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad disangka memberikan suap kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di kamar hotel khusus dengan pintu penghubung yang tidak ada di semua kamar hotel. Pintu penghubung memungkinkan dua kamar hotel terhubung oleh satu pintu yang berada di dalam kamar. Yahya disangka menyerahkan uang itu di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Uang yang sudah diberikan sebesar Rp 3,65 miliar.

3. Kode suap antara Taufik Kurniawan dengan Muhamad Yahya Fuad

Ada kode Satu Ton dalam kasus suap dana alokasi khusus kabupaten Kebumen yang menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Kode itu merujuk pada jumlah uang yang diserahkan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad untuk Taufik Kurniawan. “Satu ton adalah sandi yang mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar,” kata Basaria.

4. Nama Taufik Kurniawan disebut dalam sidang Bupati Kebumen Nonaktif Muhamad Yahya Fuad

Dalam sidang pada 2 Juli 2018 terdakwa mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengaku pernah bertemu Taufik Kurniawan. Pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR ini dalam rangka membahas Dana Alokasi Khusus atau DAK Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta.

Yahya menjelaskan, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair. Pengakuan Yahya ini disampaikan saat menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

5. Taufik kurniawan dicegah sebelum tersangka.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK mencegahnya ke luar negeri. Surat pencegahan dikirimkan ke Direktorat Imigrasi pada 26 Oktober 2018. Basaria menyatakan, langkah ini sesuai dengan pasal 12 UU KPK.

sumber: tempo.co

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

Babinsa Fuata ikut Sosialisasikan Filariasis ke Warga Desa

Sanana -- Baru-baru ini Bintara Pemuda Desa (Babinsa), di Desa Fuata-Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Serda. Yusran Fataruba ikut mensosialisasikan penyakit Kaki Gajah (Filariasis) kepada Masyarakat Desa,...

Akhirnya Pemprov Malut Hentikan Proses Produksi Dilokasi Smelter...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ditanggapi serius oleh Pemprov melalui Dinas Tenaga...

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai...

Sanana -- Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM). Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Fakta-Fakta Penetapan Tersangka Wakil Ketua DPR

i-malut.com, JAKARTA — Nama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Kabupaten Kebumen. Di antaranya pada persidangan Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad. Selasa (30/10) malam WIT, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan tersangka suap kasus itu.

Berikut fakta-fakta yang diperoleh KPK hingga menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka:

1. Taufik Kurniawan diduga menerima Rp 3,65 miliar

KPK menyangka Taufik menerima Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif, Mohammad Yahya Fuad. “TK (Taufik Kuriawan) disangka menerima hadiah atau janji, padahal hadiah atau janji itu diketahui diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Basaria mengatakan, saat itu terdapat rencana DAK untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 100 miliar dalam APBN 2016. Menurut KPK imbalan yang disiapkan untuk pengurusan anggaran DAK ini 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kebumen. “MYF diduga menyanggupi fee itu dan meminta fee 7 persen dari rekanan di Kebumen.”

2. Suap untuk Taufik Kurniawan dilakukan di kamar hotel.

Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad disangka memberikan suap kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di kamar hotel khusus dengan pintu penghubung yang tidak ada di semua kamar hotel. Pintu penghubung memungkinkan dua kamar hotel terhubung oleh satu pintu yang berada di dalam kamar. Yahya disangka menyerahkan uang itu di sejumlah hotel di Semarang dan Yogyakarta. Uang yang sudah diberikan sebesar Rp 3,65 miliar.

3. Kode suap antara Taufik Kurniawan dengan Muhamad Yahya Fuad

Ada kode Satu Ton dalam kasus suap dana alokasi khusus kabupaten Kebumen yang menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Kode itu merujuk pada jumlah uang yang diserahkan Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad untuk Taufik Kurniawan. “Satu ton adalah sandi yang mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar,” kata Basaria.

4. Nama Taufik Kurniawan disebut dalam sidang Bupati Kebumen Nonaktif Muhamad Yahya Fuad

Dalam sidang pada 2 Juli 2018 terdakwa mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengaku pernah bertemu Taufik Kurniawan. Pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR ini dalam rangka membahas Dana Alokasi Khusus atau DAK Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta.

Yahya menjelaskan, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair. Pengakuan Yahya ini disampaikan saat menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

5. Taufik kurniawan dicegah sebelum tersangka.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, KPK mencegahnya ke luar negeri. Surat pencegahan dikirimkan ke Direktorat Imigrasi pada 26 Oktober 2018. Basaria menyatakan, langkah ini sesuai dengan pasal 12 UU KPK.

sumber: tempo.co

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER