Soal Gugatan OSO, Bawaslu: Putusan MA dan MK Berbeda

i-malut.com, JAKARTA — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD. Bawaslu menyayangkan putusan tersebut.

“Putusan pengadilan ini, kami sebagai Bawaslu memang menghargai, tapi sangat disayangkan karena memang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, Rabu (31/10).

Putusan MA ini dianggap tidak sesuai dengan putusan MK. Menurutnya, putusan MK tidak membolehkan pengurus parpol menjadi calon anggota DPD.

“Iya, putusan Mahkamah Konstitusi kan tidak membolehkan itu,” kata Ratna.

Ratna mengatakan sebelumnya, Bawaslu sudah mengambil keputusan dengan gugatan OSO yang sama. Bawaslu menilai cara yang dilakukan KPU telah sesuai dengan putusan MK.

“Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, laporan dari Partai Hanura, dalam hal ini yang dimaksud adalah OSO, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, itu menurut kami KPU itu tidak melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur,” kata Ratna.

“Jadi apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi,” sambungnya.

Ratna mengatakan pihaknya dan KPU telah menegakkan aturan yang sesuai dengan keputusan MK.

“Jadi kami ini kan sudah menegakkan aturan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

ICW: Putusan Ajaib!

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan putusan MA mengabulkan permohonan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI. ICW bahkan menyebut putusan itu sebagai keputusan ajaib.

“Ajaib karena MK dalam perkara 30 itu secara eksplisit sudah disampaikan, tak berlaku di pemilu 2024 tapi berlaku di 2019. Karena memang proses pencalonan saat diketok MK sedang pada tahapan on going, belum calon tetap, itu yang kemudian mahkamah berpendapat masih ada ruang waktu bagi kandidat untuk melepas baju partai untuk menjadi anggota DPD,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan.

Selain putusan gugatan OSO, ICW juga menyoroti keputusan MA yang mengabulkan napi korupsi nyaleg. Sebab, kata Donal keputusan itu terganjal pasal 55 undang-undang MA.

“Dalam dua bulan ini ada putusan ajaib dari MA pertama PKPU terkait larangan mantan narapidana korupsi dibatalkan juga oleh MA, pertimbangannya justru MA belum boleh memutus perkara yang diajukan M Taufik karena ada ganjalan pasal 55, MA tak bisa yudisial review sepanjang undang-undangnya diuji MK. Tapi kemudian mereka bersurat tak ada pasal tersebut,” kata Donal.

“Jadi dasarnya bukan kewenangan MA, tapi dasarnya adalah surat dari MA sehingga mereka menerobos pasal 55 undang-undang MK. Ini putusan ajaib,” lanjut dia.

Balik lagi soal gugatan OSO yang dikabulkan MA. MA juga diminta menjelaskan secara rinci poin apa saja yang dikabulkan terkait gugatan OSO dobel job pengurus parpol dan senator.

“Kenapa dibahasakan dugaan putusan, karena belum bisa baca putusan MA, baru hanya pernyataan singkat dari jubir MA yang mengatakan benar bahwa itu dikabulkan. Tapi perintah putusan itu kita tidak tahu,” kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di lokasi yang sama.

“MA harus segera, kalau memang ada putusannya dipublikasikan apa yang dikabulkan MA, tapi orang nggak tahu apa yang dikabulkan, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum padahal harus kemudian jelas apa yanh dikabulkan dan diputus,” sambungnya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya putusan MA itu harus disertai surat resmi.

“Bagaimana bisa putusan hukum dari lembaga hukum resmi tanpa didukung surat keputusan resminya. Karena itu kita bisa katakan ini masih rumor atau hoax. Tapi saya kira penting merespons ini cepat karena tak ingin mendiskusikan secara lama mubazir membicarakan lembaga yang tak punya sumbangsih,” kata Lucius.

Uji materi terdaftar dengan nomor 65/P/HUM/2018 dengan KPU selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada 25 Oktober 2018.

Keputusan tersebut diketok majelis yang diketuai Hakim Agung Yulius dengan anggota Hakim Agung Is Sudaryono dan Supandi. Dengan demikian, KPU diminta mengembalikan OSO sebagai caleg DPD.

sumber: detik.com

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Soal Gugatan OSO, Bawaslu: Putusan MA dan MK Berbeda

i-malut.com, JAKARTA — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD. Bawaslu menyayangkan putusan tersebut.

“Putusan pengadilan ini, kami sebagai Bawaslu memang menghargai, tapi sangat disayangkan karena memang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, Rabu (31/10).

Putusan MA ini dianggap tidak sesuai dengan putusan MK. Menurutnya, putusan MK tidak membolehkan pengurus parpol menjadi calon anggota DPD.

“Iya, putusan Mahkamah Konstitusi kan tidak membolehkan itu,” kata Ratna.

Ratna mengatakan sebelumnya, Bawaslu sudah mengambil keputusan dengan gugatan OSO yang sama. Bawaslu menilai cara yang dilakukan KPU telah sesuai dengan putusan MK.

“Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, laporan dari Partai Hanura, dalam hal ini yang dimaksud adalah OSO, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, itu menurut kami KPU itu tidak melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur,” kata Ratna.

“Jadi apa yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi,” sambungnya.

Ratna mengatakan pihaknya dan KPU telah menegakkan aturan yang sesuai dengan keputusan MK.

“Jadi kami ini kan sudah menegakkan aturan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

ICW: Putusan Ajaib!

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan putusan MA mengabulkan permohonan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI. ICW bahkan menyebut putusan itu sebagai keputusan ajaib.

“Ajaib karena MK dalam perkara 30 itu secara eksplisit sudah disampaikan, tak berlaku di pemilu 2024 tapi berlaku di 2019. Karena memang proses pencalonan saat diketok MK sedang pada tahapan on going, belum calon tetap, itu yang kemudian mahkamah berpendapat masih ada ruang waktu bagi kandidat untuk melepas baju partai untuk menjadi anggota DPD,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan.

Selain putusan gugatan OSO, ICW juga menyoroti keputusan MA yang mengabulkan napi korupsi nyaleg. Sebab, kata Donal keputusan itu terganjal pasal 55 undang-undang MA.

“Dalam dua bulan ini ada putusan ajaib dari MA pertama PKPU terkait larangan mantan narapidana korupsi dibatalkan juga oleh MA, pertimbangannya justru MA belum boleh memutus perkara yang diajukan M Taufik karena ada ganjalan pasal 55, MA tak bisa yudisial review sepanjang undang-undangnya diuji MK. Tapi kemudian mereka bersurat tak ada pasal tersebut,” kata Donal.

“Jadi dasarnya bukan kewenangan MA, tapi dasarnya adalah surat dari MA sehingga mereka menerobos pasal 55 undang-undang MK. Ini putusan ajaib,” lanjut dia.

Balik lagi soal gugatan OSO yang dikabulkan MA. MA juga diminta menjelaskan secara rinci poin apa saja yang dikabulkan terkait gugatan OSO dobel job pengurus parpol dan senator.

“Kenapa dibahasakan dugaan putusan, karena belum bisa baca putusan MA, baru hanya pernyataan singkat dari jubir MA yang mengatakan benar bahwa itu dikabulkan. Tapi perintah putusan itu kita tidak tahu,” kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di lokasi yang sama.

“MA harus segera, kalau memang ada putusannya dipublikasikan apa yang dikabulkan MA, tapi orang nggak tahu apa yang dikabulkan, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum padahal harus kemudian jelas apa yanh dikabulkan dan diputus,” sambungnya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya putusan MA itu harus disertai surat resmi.

“Bagaimana bisa putusan hukum dari lembaga hukum resmi tanpa didukung surat keputusan resminya. Karena itu kita bisa katakan ini masih rumor atau hoax. Tapi saya kira penting merespons ini cepat karena tak ingin mendiskusikan secara lama mubazir membicarakan lembaga yang tak punya sumbangsih,” kata Lucius.

Uji materi terdaftar dengan nomor 65/P/HUM/2018 dengan KPU selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada 25 Oktober 2018.

Keputusan tersebut diketok majelis yang diketuai Hakim Agung Yulius dengan anggota Hakim Agung Is Sudaryono dan Supandi. Dengan demikian, KPU diminta mengembalikan OSO sebagai caleg DPD.

sumber: detik.com

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER