BPD Rekayasa Data, Laporkan Kades Orimakurunga ke Kajati Malut

i-malut.com, LABUHA — Kepala Desa Orimakurunga kecamatan Kayoa selatan, Bahmid Hi Syukur, beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Badan perwakilan Desa (BPD) Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DDS). Namun hal itu dibantah oleh Kades Orimakurunga. Bahkan Kades menyampaikan bahwa, laporan BPD Orimakurunga tersebut direkayasa oleh ketua dan anggota BPD.

Kepada wartawan, Kamis (01/11/2018), Kades Orimakurunga, Bahmid Hi Syukur, mengatakan bahwa, tudingan dan laporan terhadap dirinya ke kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara oleh ketua BPD dan anggota BPD Desa orimakurunga, itu sangat tidak benar dan tidak mendasar, sebab isi dari laporan BPD ke kajati Malut semuanya di rekayasa.

Sarana bermain anak-anak yang dibangun Kades Orimakurunga Bahmid Hi Syukur

Salah satu pembangunan fisik tahun 2018 yang sementara dalam pengerjaan

Dikatakannya, dalam isi laporan yang disampaikan BPD Orimakurunga ke Kejati malut, yang menuding dirinya melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa tahun 2017 adalah rekayasa. Pasalnya, menurut Bahmid, semua kegiatan fisik sudah selesai dikerjakan 100 persen. Sementara untuk kegiatan fisik di tahun 2018 masih tahap pengerjaan dan volume kegiatan fisiknya sudah mencapai 50 persen, sehingga tidak benar kalau Dana Desa (DDS) di tahun 2017 dan tahun 2108 di selewengkannya. Bahmid meyakini, bahwa DDs untuk pembangunan fisik yang dikelolanya tidak bermasalah.

Lanjutnya, laporan ketua dan anggota BPD Orimakurunga terhadap dirinya di rekayasa. Bahkan, kata Bahmid, ketua dan anggota BPD Orimakurunga saat ini tidak diakui oleh masyarakat orimakurunga, sebab bukan merupakan hasil pemilihan masyarakat.

“Para BPD tersebut ditunjuk langsung oleh kerteker kepala Desa (kades) sebelumnya, jadi keabsahan mereka sebagai ketua dan anggota BPD tidak diakui oleh masyarakat Desa orimakurunga sehingga para anggota BPDpun tidak menjalankan tugas sebagai BPD,” akunya.

Red/Rep (Bur)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

BPD Rekayasa Data, Laporkan Kades Orimakurunga ke Kajati Malut

i-malut.com, LABUHA — Kepala Desa Orimakurunga kecamatan Kayoa selatan, Bahmid Hi Syukur, beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Badan perwakilan Desa (BPD) Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DDS). Namun hal itu dibantah oleh Kades Orimakurunga. Bahkan Kades menyampaikan bahwa, laporan BPD Orimakurunga tersebut direkayasa oleh ketua dan anggota BPD.

Kepada wartawan, Kamis (01/11/2018), Kades Orimakurunga, Bahmid Hi Syukur, mengatakan bahwa, tudingan dan laporan terhadap dirinya ke kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku Utara oleh ketua BPD dan anggota BPD Desa orimakurunga, itu sangat tidak benar dan tidak mendasar, sebab isi dari laporan BPD ke kajati Malut semuanya di rekayasa.

Sarana bermain anak-anak yang dibangun Kades Orimakurunga Bahmid Hi Syukur

Salah satu pembangunan fisik tahun 2018 yang sementara dalam pengerjaan

Dikatakannya, dalam isi laporan yang disampaikan BPD Orimakurunga ke Kejati malut, yang menuding dirinya melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa tahun 2017 adalah rekayasa. Pasalnya, menurut Bahmid, semua kegiatan fisik sudah selesai dikerjakan 100 persen. Sementara untuk kegiatan fisik di tahun 2018 masih tahap pengerjaan dan volume kegiatan fisiknya sudah mencapai 50 persen, sehingga tidak benar kalau Dana Desa (DDS) di tahun 2017 dan tahun 2108 di selewengkannya. Bahmid meyakini, bahwa DDs untuk pembangunan fisik yang dikelolanya tidak bermasalah.

Lanjutnya, laporan ketua dan anggota BPD Orimakurunga terhadap dirinya di rekayasa. Bahkan, kata Bahmid, ketua dan anggota BPD Orimakurunga saat ini tidak diakui oleh masyarakat orimakurunga, sebab bukan merupakan hasil pemilihan masyarakat.

“Para BPD tersebut ditunjuk langsung oleh kerteker kepala Desa (kades) sebelumnya, jadi keabsahan mereka sebagai ketua dan anggota BPD tidak diakui oleh masyarakat Desa orimakurunga sehingga para anggota BPDpun tidak menjalankan tugas sebagai BPD,” akunya.

Red/Rep (Bur)

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER